Politisasi Media Televisi

Pendahuluan

Dewasa ini, media massa semakin memegang peran sangat penting dalam kehidupan politik. Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa politik sering memberi dampak yang amat signifikan bagi perkembangan politik. Di sini, media bukan saja sebagai sumber informasi politik, melainkan juga kerap menjadi faktor pendukung (trigger) terjadinya perubahan politik. Pemberitaan yang lebih terbuka —untuk menyebut salah satu kasus —oleh pers nasional tentang keberatan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru telah turut serta dalam mempercepat tumbangnya rezim itru pada tahun 1998 oleh Gerakan Reformasi. Ketika itu, pemberitaan luas tentang gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa beserta masyarakat oleh media cetak dan elektronik telah menyebabkan efek domino tuntutan dipercepatnya pengunduran diri Presiden Soeharto ke berbagai elemen masyarakat. (Suwardi dalam Hamad, 2004 : XV)

Menurut Harsono Suwardi dalam Ibnu Hammad, banyak aspek dari media massa yang membuat dirinya penting dalam kehidupan politik. Pertama, daya jangkaunya (coverage) yang sangat luas dalam menyebarluaskan informasi politik; yang mampu melewati batas wilayah (geografis), kelompok umur, jenis kelamin, sosial-ekonomi-status (demografi) dan perbedaan paham dan orientasi (psikografis).  Dengan begitu suatu masalah politik yang dimediasikan menjadi perhatian bersama diberbagai tempat dan kalangan.
Kedua, kemampuannya melipatgandakan pesan (multiflier of message) yang luar biasa.  Satu peristiwa politik bisa dilipatgandakan pemberitaanya sesuai jumlah eksemplar koran, tabloid dan majalah yang tercetak, juga bisa diulang-ulang penyiarannya sesuai kebutuhan.  Alhasil, pelipatgandaan ini menimbulkan dampak yang sangat besar di tengah khalayak.
Ketiga, setiap media bisa mewacanakan sebuah peristiwa politik sesuai pandangannya masing-masing.  Kebijakan redaksional yang dimilikinya menentukan penampilan isi peristiwa politik yang diberitakan.  Justeru karena kemampuan inilah media banyak diincar oleh pihak-pihak yang ingin menggunakannya dan sebaliknya dijauhi oleh pihak yang tidak menyukainya.
Keempat, tentu saja dengan fungsi agenda setting yang dimilikinya, media memiliki kesempatan yang sangat luas (bahkan hampir tanpa batas) untuk memberitakan sebuah peristiwa politik.  Sesuai dengan kebijakannya masing-masing, setiap peristiwa politik dapat disiarkan atau tidak disiarkan.  Yang jelas, belum tentu berita politik yang menjadi agenda media merupakan agenda publik juga.
 Kelima, pemberitaan peristiwa politik oleh suatu media lazimnya berkaitan dengan media lainnya hingga membentuk rantai informasi (media as link in other chains).  Hal ini akan menambah kekuatan tersendiri pada penyebaran informasi politik dan dampaknya terhadap publik.  Dengan adanya aspek ini, semakin kuatlah peranan media dalam membentuk opini publik (Hamad, 2004 : XV)
Di tengah peradaban yang sudah bertransformasi menjadi The Age of Media Society seperti saat ini, tak seorang pun meragukan kedigjayaan media massa.  Media massa bukan saja menjadi ikon zaman, tapi juga penanda dari setiap perikehidupan yang berlangsung dalam abad ini.  Tak sedetik pun momen terlewatkan dari media massa. Tak secelah pun informasi terabaikan.
Lebih-lebih lagi, televisi.  Di antara media massa lainnya, televisi memang primadonanya.  Televisi dianggap sebagai sarana yang relatif murah dan mudah diakses untuk mendapatkan hiburan dan informasi.  Betapa dominannya posisi televisi baik dalam ruang-ruang keluarga maupun individu. Selain itu, televisi memiliki keunggulan-keunggulan dibanding media massa lainnya, yaitu sifatnya yang bisa menampilkan sebuah peristiwa secara audia visual. Hal ini, lebih menarik  minat masyarakat untuk menggunakan televisi sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan.
Karena sifat-sifatnya itu, media televisi saat ini menjadi rebutan para politisi. Mereka seolah berlomba untuk mendapatkan perhatian media televisi. Karena daya jangkaunya, misalnya, para aktor politik memanfaatkan media untuk menyebarluaskan pembicaraan-pembicaraan politik mereka, dengan harapan capaian tujuan politiknya juga bisa jauh lebih besar ketimbang yang bisa diperoleh  melalui saluran  komunikasi politik lainnya (Hamad, 2004 : 10).
Sehingga, di balik kuatnya posisi tersebut, televisi—atau tepatnya, industri televisi—menghadirkan juga sederet permasalahan. Ini terutama disebabkan olehcontent televisi yang acap kali mengabaikan fungsi pendidikan atau pencerdasan khalayak sebagaimana dimanatkan undang-undang. Sebagian besar produk televisi adalah program yang bertema kekerasan, pornografi, dan hal-hal yang tidak rasional dan mengandung unsur-unsur hegemoni tertentu.
Selain itu, munculnya kepemilikan televisi oleh segelintir orang atau sekolompok orang menimbulkan politisasi media televisi.  Menurut pengamatan penulis, media televisi saat ini dimiliki oleh para pengusaha yang menerjunkan diri menjadi politisi.  Sebagai politisi, tentu saja meraka memiliki tujuan-tujuan politik. Sebenarnya, tidak ada salahnya bagi seorang pengusaha/pemilik stasiun televisi terjun dalam dunia politik.  Tetapi sayangnya, saat ini muncul gejala politisiasi terhadap media televisi yang dimilikinya. Kekuasaannya sebagai pemilik stasiun televisi kerap memaksakan “syahwat” politiknya dalam siaran-siaran televisi.
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis akan menyoroti masalah politisasi media televisi tersebut. Politisasi dalam tulisan ini diartikan sebagai pemaksaan “syahwat” politik dari pemilik televisi untuk mencapai tujuan politiknya melaui siaran-siaran televisi.
            Tulisan ini merupakan refleksi pemikiran penulis atas pengamatan sehari-hari terhadap siaran televisi di Indonesia saat ini.  Namun, untuk memperkaya tulisan ini, penulis juga melakukan kajian dari berbagai pustaka.
Paradigma Kritis
Paradigma yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah paradigm kritis. Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxisme dalam seluruh metodologi penulisannya. Fakta menyatakan bahwa paradigma kritis yang diinspirasikan dari teori kritis tidak bisa melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi pengetahuannya. Teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels (Denzin, 2000: 279-280).
Pengaruh idea marxisme – neo marxisme dan teori kritis mempengaruhi filsafat pengetahuan dari paradigma kritis. Asumsi realitas yang dikemukakan oleh paradigma adalah asumsi realitas yang tidak netral namun dipengaruhi dan terikat oleh nilai serta kekuatan ekonomi, politik dan sosial. Oleh sebab itu, proyek utama dari paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang ditindas.
Ada beberapa karakteristik utama dalam seluruh filsafat pengetahuan paradigma kritis yang bisa dilihat secara jelas. Ciri pertama adalah ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut dengan realitas semu. Realitas ini tidak alami tapi lebih karena bangun konstruk kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni tapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial (Eriyanto, 2001:3-46).
Ciri kedua adalah ciri tujuan penulisan paradigma kritis. Karakteristik menyolok dari tujuan paradigma kritis ada dan eksis adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi dan penguatan sosial. Dengan demikian tujuan penulisan paradigma kritis adalah mengubah dunia yang tidak seimbang. Dengan demikian, seorang penulis dalam paradigma kritis akan mungkin sangat terlibat dalam proses negasi relasi sosial yang nyata, membongkar mitos, menunjukkan bagaimana seharusnya dunia berada (Newman, 2000:75-87; Denzin, 2000:163-186).
Ciri ketiga adalah ciri titik perhatian penulisan paradigma kritis. Titik perhatian penulisan paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara penulis dengan objek yang diteliti. Setidaknya penulis ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis, pembela atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dari proses tersebut, dapat dikatakan bahwa etika dan pilihan moral bahkan suatu keberpihakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari analisis penulisan yang dibuat.
Karakteristik keempat dari paradigma kritis adalah pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penulisannya. Paradigma kritis dalam hal ini menekankan penafsiran penulis pada objek penulisannya. Hal ini berarti ada proses dialogal dalam seluruh penulisan kritis. Dialog kritis ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang dan akan terjadi.
Menurut teopri kritis, proses pemberitaan tidak bisa dipisahkan dengan proses politik yang berlangsung dan akumulasi modal yang dimanfaatkan sebagai sumber daya. Ini merupakan proses interplay, di mana proses ekonomi politik dalam media akan membentuk dan dibentuk melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi media itu.  Ini berarti bahwa apa yang terlihat pada permukaan realitas belum tentu menjawab masalah yang ada. Apa yang nampak dari permukaan harian belum tentu mewakili kebenaran realitas itu sendiri. Teori kritis pada akhirnya selalu mengajarkan kecurigaan dan cenderung selalu mempertanyakan realitas yang ditemui, termasuk di dalamnya teks media itu sendiri.
Paradigma kritis tidak cukup puas pada jawaban, pola, struktur, simbol dan makna yang tersedia.  Perlu ada pemaknaan yang lebih komprehensif dan kritis atas media yang ada.  Beberapa keyakinan teori kritis menjadi acuan awal pemahaman kita terhadap studi teks media dalam konteks paradigma kritis.
Teori kritis melihat bahwa media tidak lepas kepentingan, terutama sarat kepentingan kaum pemilik modal, negara atau kelompok yang menindas lainnya. Dalam artian ini, media menjadi alat dominasi dan hegemoni masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah realitas yang dihasilkan oleh media bersifat pada dirinya bias atau terdistorsi.
Selanjutnya, teori kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Representasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks pengaruh kesadaran (manufactured consent). Dengan demikian, media menyediakan pengaruh untuk mereproduksi dan mendefinisikan status atau memapankan keabsahan struktur tertentu. Inilah sebabnya, media dalam kapasitasnya sebagai agen sosial sering mengandaikan juga praksis sosial dan politik.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,  televisi merupakan lembaga penyiaran.  Menurut undang-undang tersebut, lembaga penyiaran adalah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Televisi dalam menjalankan fungsinya itu, siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak. Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang mewajibkan penyelenggara penyiaran untuk bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Namun belakangan, menurut pengamatan penulis, media televisi tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan undang-undang penyiaran tersebut. Siaran televisi di Indonesia saat ini cenderung berfungsi sebagai alat politik pemiliknya. Sehingga, ketika kita menyaksikan siaran televisi, siaran tersebut dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan politik pemiliknya. Missal, tatkala kita menikmati siaran Metro TV, spot iklan dan liputan kegiatan Surya Paloh sebagai pemilik Metro TV kerap muncul dengan durasi yang cukup lama. Tayangan tersebut, bagi kalangan kritis, akan menggangu hak seseorang untuk medapatkan siaran/informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagaimana dimanatkan dalam pasal 5 huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomnor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Televisi Milik Politisi
Pada saat ini, kepemilikan televisi di Indonesia dikuasai beberapa kelompok besar. Pertama, kelompok Media Nusantara Citra (MNC) Grup, yang memiliki stasiun televisi Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Media Nusantara Citra Televisi (MNCTV), dan Global TV.  Kebesaran kelompok ini ditambah lagi dengan stasiun-stasiun televisi berlangganan, seperti SUN TV. Pemilik terbesar MNC Grup adalah Harry Tanoesoedibyo. Secara politik, saat ini Harry Tanoesoedibyo adalah Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat.
Kedua, Grup Viva.   Grup ini menguasai Andalas TV (ANTV) dan TV One. Pemiliknya adalah Aburizal Bakrie, yang saat ini menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
 Ketiga adalah Trans Corporation. Grup ini  memiliki Trans TV dan Tran 7. Pemiliknya adalah Chairul Tanjung. Secara politik, dia tidak memegang tampuk pimpinan partai politik.  Tetapi, sata ini, Chairul Tanjung merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Ekonomi Indonesia (MPEI) yang bertugas memberikan pertimbangan ekonomi kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selanjutnya, adalah Media Grup, yang dimiliki Surya Paloh. Bos Grup Media ini adalah Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nasional Democrat. Ormas ini dalam setiap pernyataannya selalu mengatakan tidak ada keterkaitan dengan Parta Nasional Demokrat.  Namun,  opini masyarakat menilai, Ormas Nasdem adalah cikal bakal Partai Nasdem. Sehingga, penulis juga berpendapat, bahwa  antara Harry Tanoesudibyo dengan Surya Paloh sudah terbentuk sebuah kerjasama politik.
Kelompok lain, adalah Grup Jawa Pos.  Namun, yang terakhir ini banyak beroperasi di daerah-daerah sehingga kurang terdengar dalam percaturan televisi di Indonesia. Kelompok lainnya adala EMTEK yang menggawangi SCTV dan Indosiar.
Selanjutnya, terdapat siaran televisi yang dimiliki oleh Grup Kompas, yaitu Kompas TV.  Meski TV ini mengudara dari Jakarta, Kompas TV belum mengakar kepada masyarakat, mungkin karena stasiun TV ini masih baru.,
Bila melihat para pemilik stasiun televisi di Indonesia hampir semua partisan atau berafiliasi dengan partai politik di Indonesia. Sebagai aktor politik, para pengusaha televisi tersebut tidak akan terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Aburizal Bakrie, misalnya, secara terang-terangan sudah menyatakan akan maju sebagai calon presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 mendatang.  Demikian juga Surya Paloh. Memang, Surya Paloh belum memproklamirkan dirinya sebagai calon presiden.  Tetapi, manifestonya sebagai pimpinan gerakan perubahan di Indonesia, dia bisa dipastikan akan mencalonkan diri sebagai presiden RI tahun 2014 mendatang dengan menggunakan kendaraan politiknya, yaitu Partai Nasdem. Kecurigaan penulis ini muncul, karena Surya Paloh merupakan salah satu peserta konvensi Partai Golkar dalam rekrutmen calon presiden dari Partai  Golkar tahun 2004 silam.
Sosok Chairul Tanjung, sebagai pemilik Trans Corporation, saat ini belum terlihat dalam aktivitas politik.  Keterlibatannya dalam pemerintahan SBY, memakai baju sebagai pengusaha.
Politisasi media televisi, sangat jelas dilakukan para pemiliki stasiun televisi. Surya Paloh, hampir semua kegiatannya ditayangkan televisi miliknya Metro TV. Demikian juga Harry Tanoesoedibyo, kerap muncul sebagai seorang politisi dalam tayangan televisi yang tergabung dalam MNC Grup. Hal serupa dilakukan Aburizal Bakrie  di TV One dan ANTV.
Berbagai modus dilakukan para politisi sebagai pemilik televisi tersebut. Antara lain melalui tayangan iklan layanan masyarakat, iklan politik, liputan kegiatan, dan pembingkaian dalam siaran pemberitaan. Upaya pembingkaian berita, misalnya, dilakukan dengan cara menumbuhkan citra positif partai atau pribadi dan kritik yang berlebihan terhadap pemerintahan.
Upaya politisasi ini sangat gampang dilakukan. Realitasnya adalah bahwa kepentingan para pengusaha yang menjangkau konsumen dan menciptakan berbagai bentuk keinginan terhadap barang atau gaya hidup tertentu menjadikan media sebagai institusi bisnis yang diandalkan menjadi salah satu sumber untuk menciptakan keuntungan sebesar-besarnya (Maryani, 2011 : 3).  Selain kepetingan pengusaha, media sebagai institusi bisnis juga mendapatkan klien-klien baru dari bidang politik. Melemahnya kekuatan politik yang dominan menjadikan persaingan  dalam memeroleh kekuasaan juga masuk ke dalam system kompetisi tersendiri.  Sistem ini kemudian juga memungkinkan media menjadi alat berbagai pihak untuk memperluas dukungan dan kepentingannya (Maryani, 2011 : 4).
Dalam hal politisasi televisi yang dilakukan para pemilik televisi, penulis merunut kepada pendapat Ibnu Hamad. Dalam bukunya Kontruksi Realitas Politik Dalam Media Massa, disebutkan ada tiga tindakan dalam mengkonstruksi realitas oleh komunikator politik. Pertama, melalui pemilihan symbol (fungsi bahasa). Apapun simbol yang dipilih akan mempengaruhi makna yang muncul (Hamad, 2004 : 16).
Kedua, melakukan pembingkaian (framing) peristiwa politik. Untuk kepentingan pemberitaan yang dibatasi ruang dala media cetak dan waktu dalam media elektronik, komunikator politik dalam hal ini pemilik televisi, seringkali hanya menyoroti hal-hal yang penting menurut komunikator politik. Dari segi ini saja, dapat ditebak kea rah mana pembentukan (formasi) sebuah berita.  Sehingga, kontruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan (menarik keuntungan atau pihak mana yang akan diuntungkan) dengan suatu berita dimana kepentingan itu bisa dimiliki oleh media atau pihak yang memiliki relasi khusus dengan media tersebut. Sehingga jelas, pemberitaan politik sebuah televisi di Indonesia berhubungan dengan kepetningan politik pemiliki televisi tersebut (hamad, 2004 : 21).
Ketiga, menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah peritiwa politik (fungsi agenda setting). Besar kecilnya pemberian ruang atau waktu dalam peristiwa politik akan menumbuhkan perhatian yang besar dari khalayak terhadap peritiwa politik tersebut. Tesis utama teori ini adalah besarnya  perhatian masyarakat terhadap sebuah isu amat tergantung seberapa besar media memberikan perhatian pada isu tersebut (Hamad, 2004 : 23).
Dalam komunikasi politik, media acapkali tidak hanya bertindak sebagai saluran yang menyampaikan pesan politik melainkan juga sebagai agen politik. Sebagai agen politik, media melakukan proses pengemasan pesan (framing of political messages) dan proses inilah yang sesungguhnya menyebabkan sebuah peristiwa atau aktor politik memiliki citra tertentu. Dalam proses pengemasan pesan ini, media dapat memilih fakta yang akan (dan yang tidak) dimasukkan ke dalam teks berita politik (Suwardi dalam Hamad, 2004: xvi).
Media massa dalam melakukan produksi berita boleh jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuatan politik tertentu. Sementara faktor eksternal berupa tekanan pasar pembaca atau pemirsa, sistem politik yang berlaku dan kekuatan-kekuatan luar lainnya.
Pada era reformasi, sejumlah media massa memperlihatkan sikap partisannya terhadap partai politik secara terbuka walaupun tidak menyatakan diri secara resmi sebagai pendukung salah satu partai politik. Keterlibatan media massa dengan kegiatan politik, tidak semata-mata mencerminkan perhatian media terhadap politik, melainkan menyiratkan pula adanya keterikatan atas dasar suatu kepentingan antara sebuah media dan kekuatan politik yang diberitakannya entah itu kepentingan ekonomi, politik ataupun ideologis (Hamad, 2004: 75).
Penguasaan kepetningan terhadap media juga bisa ditelaah melalui pendekatan ekonomi politik media. Pendekatan ini berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media. Faktor-faktor inilah yang menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebuah media hendak diarahkan (Sudibyo, 2001: 2).
            Istilah ekonomi politik diartikan secara sempit oleh Mosco sebagai: studi tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk di dalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi (Barrett, 1995: 186). Dari pendapat Mosco di atas dapatlah dipahami pengertian ekonomi politik secara lebih sederhana, yaitu hubungan kekuasaan (politik) dalam sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Pendekatan ekonomi politik merupakan cara pandang yang  dapat membongkar dasar atas sesuatu masalah yang tampak pada permukaan (http://kamaruddin-blog.blogspot.com/2010/10/kapitalisme-organisasi-media-dan.html).
Sementara itu,  Teori Propaganda menurut Herman dan Chomsky dalam bukunya Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988), adalah teori tentang media yang memaksakan kepentingannya sedemikian rupa agar diterima oleh publik.  Bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa kepemilikan media sangat strategis, oleh karena itu, para penguasa media akan melakukan apapun agar posisi mereka aman serta sejahtera. Propaganda, melalui sebuah media selalu digunakan untuk membangun citra politik, baik citra politik seseorang maupun citra politik partai.
Televisi Sebagai Ruang Publik
            Politisi media merupakan sebuah keprihatinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Televisi sebagi media massa adalah merupakan ruang publik (publik sphere). Media sebagai institusi hadir dan bergerak dalam ranah publik oleh karenanya keberadaan media seharusnya tidak lepas dari kepentingan publiknya itu sendiri. Segala kepentingan di luar publiknya terutama yang dominan dapat mendistorsi proses komunikasi sehingga publik teralienasi dari kepentingannya sendiri dan terciptalah kesadaran palsu (Maryani, 2011 : 41).
            Menurut Hardiman, tanpa ruang publik maka kepentingan solidaritas sosial (masyarakat) tidak akan terungkap dan buntulah komunikasi antara masyarakat dengan birokrasi karena lokus ruang publik inilah yang menjadi ruang publik politik bagi masyarakat sebagai warga Negara dengan birokrasi (Negara) yang bertanggungjawab atas warganya (Maryani, 2011 : 43).
            Jurgen Habermas (1989),  sosiologis Jerman, yang banyak mengurai konstelasi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan menawarkan suatu bentuk ideal dalam kritik-kritiknya.  Publik sphere adalah ruang dimana setiap kepentingan terungkap secara gamblang, setiap warga masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi, dan media massa sangat bisa berkontribusi dalam proses-proses demokrasi di masyarakat melalui ruang yang terbuka luas untuk berlangsungnya dialog-dialog publik.
Dengan demikian, menjadi suatu keharusan menempatkan kepentingan publik dalam setiap aspek penyiaran televisi.  Croteau dan Hoynes (2006:22) mengemukakan bahwa konsep publik sphere pada dasarnya lebih melihat dan memperlakukan khalayak sebagai warga negara, bukan sekedar konsumen.
Dengan demikian, media massa seharusnya ‘serve’ atau melayani warga Negara tersebut dan bukannya menjadikan target potensial konsumen dengan dalih mengikuti mekanisme pasar.  Habermas dalam Croteau dan Hoynes (2006:22), juga menyoroti kemampuan media massa untuk menjadi sebuah ruang publik yang dapat menjalankan fungsinya. Media massa dengan jangkauannya yang luas dan contentinformatif yang dimilikinya, bersentuhan langsung dengan wilayah publik.
Namun demikian, ia juga mewaspadai satu hal bahwa keberadaan media massa juga tidak terlepas dari kepentingan private yang menyelenggarakannya. Kepentingan private ini haruslah ditampilkan secara terbuka dan dikesampingkan di bawah kepentingan publik.
Sementara itu, terkait lingkup kerja organisasi media, McQuail (1992:81) menyebutkan terdapat banyak bukti bahwa media bekerja di bawah kondisi berbagai tekanan dan hambatan (kendala).  Pengaruh kekuatan sosial atau field of social forceslingkungan organisasi media secara tipikal membentuk bagaimana media beroperasi. McQuail (2005:282) mengidentifikasi 5 (lima) bentuk hubungan yang perlu diperhatikan untuk memahami lebih jauh kondisi yang memengaruhi kerja organisasi media. Bentuk hubungan tersebut, yakni hubungan dengan masyarakat (society), hubungan dengan kelompok penekan (pressure groups), hubungan dengan pemilik, klien dan pemasok (owners, clients, and suppliers), hubungan dengan audiens (audience), dan hubungan di internal organisasi (internal to the organization).
Lebih jauh, McManus (1994:23) dengan lugas menggambarkan sebuah modelcommercial news production yang lebih menggunakan alasan-alasan ekonomi (economic reasoning) sebagai sebuah konsep yang terintegrasi.  Menurutnya,relationship yang terjadi antara investors dan parent corporation, antara parent corporation dan media firmmedia firm dan news departmentnews sources dan news departmentadvertisers dan media firm, antara news consumers dan news department, serta antara news consumers dan general publik lebih kuat didasari oleh adanya nilai-nilai ekonomi dalam hubungan-hubungan tersebut.
Adalah tidak adil, bila ruang publik dikuasai sekelompok orang. Sebagai dinyatakan dalam undang-undang penyiaran, bahwa salah satu asas penyelenggaraan penyiaran adalah keadilan.  Untuk itu, harus ada upaya-upaya dari pemerintah dan masayarakat untuk menggugat dominasi para pemilik stasiun televisi untuk bisa mengembalikan fungsi media massa (televisi) sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan lembaga ekonomi secara utuh dan bersinergis. Karena selama ini, televisi dijadikan ruang untuk menciptakan opini publik oleh para pemilkinya untuk mendapatkan pencitraan dirinya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politiknya.
Tetapi, rasa-rasanya, akan sulit untuk mengharapkan hal ini terjadi secaranatural atau sukarela. Bahkan akan sangat mustahil karena pasti tidak sejalan denganagenda setting para pemilik media untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, baik dalam bidang ekonomi, pencitraan, maupun untuk kepentingan politik jangka pendek.
Sepertinya, berbagai upaya bisa dilakukan untuk mengembalikan ruang pubklik kepada pemiliknya, yaitu masyarakat.  Pertama, melakukan inisiasi perubahan atas semua kelatahan ini adalah Pemerintah selaku salah satu pemegang hak regulasi di tanah air, baik melalui peraturan di tingkat eksekutif maupun melalui insiasi untuk melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan pers dan penyiaran yang dipandang menjadikan pemilik media begitu leluasa mengeksploitasi media yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politik jangka pendeknya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia misalnya, bisa saja menginisiasi revisi terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, berkaitan dengan sanksi terhadap pers yang melakukan pelanggaran. Selain itu, Kominfo bisa saja membuat batasan (pelarangan) pemilik media massa khususnya media penyiaran untuk tampil pada media yang dimilikinya terkait dengan kegiatan politik, dan mendorong pemilik media untuk memberi kesempatan kepada insan media agar memiliki saham pada perusahaan.
Ada beberapa hal yang menjadikan pers nasional saat ini seolah-olah lepas kendali dalam melaksanakan fungsi kebebasannya.  Yang terpenting adalah lemahnya materi perundang-undangan tentang pers dan penyiaran, sehingga mengakibatkan kepentingan publik dikorbankan dan lebih mengedepankan kepentingan bisnis. Lemahnya materi perundang-undangan itu pula yang menyebabkan begitu leluasa pemilik media massa, khususnya yang berasal dari partai politik memanfaatkan media untuk menampilkan pemberitaan-pemberitaan yang bias, dengan menjadikan medianya sebagai alat politik atau untuk mendeskreditkan pemerintah.
Selain itu belum adanya standar kompetensi wartawan dan juga minimnya kepemilikan saham media oleh insan jurnalis, menjadikan pemilik media massa leluasa mendiktekan kepentingannya dan mengeksploitasi para pekerja media untuk menampilkan program-program atau pemberitaan yang mendukung pencitraan pemilik atau partai politik asal pemilik media.
Kedua, melakukan pemberdayaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Upaya ini dilakukan dengan mendorong KPI untuk bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap siaran televisi.  Salah satu tugas KPI adalah  menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Tugas itu, seharusnya bisa dilaksanakan KPI dengan sungguh-sungguh, karena KPI dalam menjalankan fungsinya mempunyai wewenang sebagi berikut :
a.       menetapkan standar program siaran;
b.      menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
c.       mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
d.      memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
e.       melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
Kewenangan yang dimiliki KPI, sungguh besar.  Namun, menurut pengamatan penulis, KPI seolah tak berdaya menghadapi para pemilik lembaga penyiaran. Tak ada upaya KPI untuk mencegah terjadinya penguasaan ruang publik oleh pemilik stasiun televisi yang sudah bergerak menjadi politisi. Setiap hari masyarakat dijejali dengan informasi-informasi yang penuh muatan kepentingan pemiliki stasiun televisi, tetapi KPI bungkam seribu bahasa.  Sehingga, perlu dorongan yang kuat terhadap KPI untuk bisa mengembalikan fungsi televisi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Karena tumbuhnya politisasi media televisi, alih-alih menjadi sarana mendapatkan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, tetapi televisi sudah menjadi provokator bagi pertentangan dan hubungan tidak sehat antar politisi, yang akan merembes kepada lapisan bawah, yaitu masyarakat.  Setiap hari kita dipertontonkan oleh tingkah politisi yang saling berdebat tiada akhir, dan bertengkar memperebutkan kebenaran yang dilandasi kepentingannya masing-masing, sehingga tidak menemukan penylesaian yang bermanfaat bagi masyarakat.
Apabila dua strategi di atas, tidak berhasil. Jalan terakhir adalah melalui “gerakan” masyarakat menolak siaran-siaran yang menyesatkan.  Beberapa cara bisa dilakukan, yaitu dengan membumikan upaya literasi media kepada masyarakat. Menggalang kekuatan para aktivis atau gerakan perubahan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat untuk selektif dalam mengkonsumsi siaran televisi. Cara lain adalah dengan melakukan peninjauan ulang atau yudicial review atas peraturan perundang-undangan yang mengatur media massa, termasuk televisi di Indonesia, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Tujuannya, menjadikan kedua undang-undang tersebut berpihak kepada masyarakat. Soalnya, kelahiran Peraturan Pemerintah yang mengatur lembaga penyiaran, misalnya, ada indikasi kerjasama penguasa media yang dikhawatirkan akan merugikan kepentingan masyarakat (Maryani, 2011 : 3).***
Daftar Pustaka
Ade Armando.2011.Televisi Jakarta diatas Indonesia.Kisah Kegagalan Sistem Televisi Berjaringan di Indonesia.Yogyakarta. Bentang.
Croteau, David., and William, Hoynes. 2006. The Business of Media: Corporate Media and The Publik Interest. Edisi ke-2. California: Pine Forge Press.
Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 2005,  Handbook of Qualitative Research, London : Sage Publikation.
Eriyanto, 2001, Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta : LKiS,
Hamad, Ibnu. 2004, Kontruksi Realitas Politik dalam Media Massa : Sebuah Studi Critikal Discourse Analisys terhadap Berita-berita Politik, Granit, Jakarta.
Maryani, Eni. 2011, Media dan Perubahan Sosiali : Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas.  Bandung. Remaja Rosda Karya.
McManus, John H. 1994. Market-Driven Journalism: Let the Citizen Beware.London: SAGE Publikation Ltd.
McQuail, Denis. 1987. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar. TerjemahanEdisi ke-2. Surabaya: Erlangga.
____________. 1992. Media Performance: Mass Communication and The Publik Interest. London: SAGE Publikation Ltd.
____________. 2005. Mass Communication Theory. Edisi ke-5. London: SAGE Publikation Ltd.
Winarso, Heru Puji. 2005. Sosilogi Komunikasi Massa, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
(Dikutip dan diselaraskan dari http://catetanmangkus.blogspot.com/2012/07/politisasi-media-televisi.html)