AKAD MURABAHAH DAN PERMASALAHANNYA DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA

AKAD MURABAHAH  DAN PERMASALAHANNYA

DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARI’AH DI INDONESIA


ABSTRAK

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji konsep akad bai’ al-murabahah dalam fiqih dan operasionalisasi akad bai’ al-murabahah dalam perbankan syari’ah serta pandangan ulama terhadap produk bai’ al-murabahah. Murabahah sebagai salah satu skim produk perbankan syariah masih debatable di kalangan ulama fiqih kontemporer. Sebuah survey menemukan bahwa murabahah merupakan produk pilihan yang sangat favorit dalam operasionalisasi perbankan syari’ah dibandingkan dengan mudharabah mengingat pertimbangan resiko dan profit dari mark-up harga jual. Meskipun ada sebagian yang menganggap bahwa mark-up hampir sama dengan sistem bunga.

 

Kata kunci : bai’ al-murabahah, mark-up, perbankan syari’ah.

 

Pendahuluan

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan perbankan syari’ah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.[1] Di samping itu, paradigma yang dipakai juga berbeda. Bank konvensional hanya sebagai lembaga perantara keuangan (intermediary financial institution), sehingga tidak boleh berdagang. Sedangkan perbankan syari’ah, di samping sebagai lembaga perantara keuangan, juga melakukan perdagangan misalnya melalui jual-beli murabahah.

Landasan syari’ah perbankan syari’ah adalah ketentuan-ketentuan hukum mu’amalah, khususnya menyangkut hukum perjanjian (akad). Ada sejumlah akad yang dijadikan landasan bagi operasionalisasi perbankan syari’ah, seperti jual-beli (al-bai’) dengan berbagai jenisnya, sewa-menyewa (al-ijarah), perkongsian (al-musyarakah), bagi hasil (al-mudharabah), gadai (ar-rahn), hutang-piutang (al-qard), pemindahan hutang (al-hiwalah), penanggungan hutang (al-kafalah), dan pemberian kuasa (perwakilan, al-wakalah).

Bentuk-bentuk akad jual-beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih mu’amalah terbilang sangat banyak. Dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual-beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syari’ah, yaitu bai’ al-murabahah, bai’ as-salam, dan bai’ al-istishna.[2] Dan secara khusus, produk yang dihasilkan dari sistem jual-beli dan margin keuntungan adalah bai’ al-murabahah dan al-bai’ bi saman ajil.[3]

Keabsahan operasionalisasi produk bai’ al-murabahah sendiri dalam perbankan syari’ah masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama (kontemporer). Ada sebagian ulama yang membolehkan, karena merupakan jual-beli. Sebaliknya, sebagian ulama yang lain melarangnya karena menganggapnya sebagai bai’ al-inah yang haram hukumnya, jual-beli atas barang yang tidak ada pada seseorang (bai’ al-ma’dum), atau dianggap sebagai dua jual-beli dalam satu jual-beli (bai’atani fi bai’ah), dan bahkan dianggap sebagai hilah untuk mengambil riba.

Abdullah Saeed juga mengkritik produk bai’ al-murabahah ini. Menurutnya, tidak terdapat perbedaan yang substansial antara mark-up dengan bunga (financing). Jika hukum Islam membolehkan bai’ al-murabahah, mengapa bunga bank konvensional dilarang.[4]

 

Akad Bai’ al-Murabahah dalam Fiqih                                                                   

Jual-beli dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu akad yang dibuat atas dasar kata sepakat antara dua pihak untuk melakukan tukar-menukar suatu benda dengan benda lain sebagai imbalan dengan memindahkan hak milik atas masing-masing benda itu dari pihak yang satu kepada pihak lain. Dalam hukum Islam, jual-beli meliputi tukar menukar barang dengan barang (barter, bai’ al-muqayadah), uang dengan uang (as-sarf), dan uang dengan barang (bai’ al-mutlaq).

Berdasarkan salah satu kategorinya, jual-beli dibedakan menjadi jual-beli tawar-menawar (bai’ al-musawamah), dan jual-beli amanah/kepercayaan (bai’ al-amanah). Yang dimaksud jual-beli tawar-menawar (al-musawamah) adalah suatu bentuk jual-beli yang dikenal dalam fiqih di mana pembeli tidak diberi tahu harga pokok barang yang dibeli oleh penjual. Sedangkan jual-beli kepercayaan (al-amanah) adalah suatu bentuk jual-beli di mana pembeli diberi tahu secara jujur harga pokok barang. Dengan demikian, pembeli mengetahui besarnya keuntungan yang diambil penjual. Adanya bentuk jual-beli jenis kedua ini dimaksudkan untuk mempertegas penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang menghendaki adanya kejujuran sedemikian rupa dalam transaksi serta tidak membenarkan adanya penipuan (garar) dalam bentuk apapun, sehingga suatu kebohongan semata dianggap sebagai pengkhianatan dan penipuan yang berakibat dapat dibatalkannya transaksi tersebut. Bahkan diam semata juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk cacat kehendak (yaitu penipuan). Bentuk jual-beli ini bertujuan untuk melindungi orang yang tidak berpengalaman dan kurang informasi dalam transaksi, sehingga terhindar dari penipuan. Disebut jual-beli kepercayan (bai’ al-amanah), karena pembeli bersandar pada kejujuran penjual semata tentang informasi harga barang yang dibelinya.[5]

Jual-beli amanah (bai’ al-amanah) ini dalam fiqih Islam dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

  1. Jual-beli murabahah (bai’ al-murabahah)

Yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan.

  1. Jual-beli di bawah harga pokok (bai’ al-wadi’ah)

Yaitu menjual dengan harga jual di bawah harga asal dengan pengurangan yang diketahui.

  1. Jual-beli kembali modal (bai’ at-tauliyah)

Yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

4.   Jual-beli mengikutsertakan (bai’ al-isyrak)

Yaitu pembeli membeli sebagian dari barang sesuai dengan prosentase harga pokok, sehingga pembeli bersekutu dengan penjual dalam pemilikan barang tersebut.[6]

Kata al-murabahah berasal dari kata ar-ribh, yang berarti tambahan (keuntungan).[7] Para ahli hukum Islam  mendefinisikan bai’ al-murabahah sebagai berikut :

  1. ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan bai’ al-murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.[8]
  2. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual-beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.[9]
  3. Ibn Rusyd –filosof dan ahli hukum Maliki– mendefinisikannya sebagai jual-beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli.[10]
  4. Ibn Qudamah –ahli hukum Hambali– mengatakan bahwa arti jual-beli murabahah adalah jual-beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.[11]

Dengan kata lain, jual-beli murabahah adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

            Para ahli hukum Islam menetapkan beberapa syarat mengenai jual-beli murabahah. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam bai’ al-murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu :

  1. Mengetahui harga pokok

Dalam jual-beli murabahah disyaratkan agar mengetahui harga pokok/ harga asal karena mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli. Syarat ini juga diperuntukkan untuk jual-beli at-tauliyyah dan al-wadi’ah.

  1. Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena margin keuntungan termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual-beli.

  1. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual-beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar, dan lain-lain.[12]

Yang dimaksud dengan modal (harga pokok, ra’s al-mal) adalah jumlah yang harus dibayar oleh pembeli pertama berdasarkan yang ditentukan dalam akad. Jadi pengganti (badal) dari yang disebutkan dalam akad bukan modal (harga pokok). Jika dalam akad menggunakan rupiah sebagai harga pokok, maka jumlah harga itu tidak boleh diganti dengan dollar. Termasuk ke dalam pengertian modal (harga pokok) adalah biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan oleh pembeli pertama dalam proses pembelian barang tersebut. Dalam akad murabahah, harus dijelaskan secara terpisah berapa harga pembelian dan berapa biaya-biaya.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.[13]

Di samping itu, hal-hal yang mempengaruhi harga pokok itu harus dijelaskan. Misalnya, cara pembelian oleh pembeli pertama apakah tunai atau hutang, karena jual-beli hutang biasanya lebih mahal daripada tunai. Jadi penjual dalam jual-beli murabahah harus menjelaskan kepada pembeli apakah barang itu didapat dari pembelian tunai (yang berakibat harga pokoknya lebih murah) ataukah dari pembelian hutang (sehingga harga pokoknya menjadi lebih mahal).[14]

Jual-beli murabahah merupakan jual-beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Dengan demikian, dalam jual-beli ini tidak diperbolehkan berkhianat.[15] Allah telah berfirman :

[16] ” ياأيها الذين أمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأ نتم تعلمون”

Berdasarkan ayat di atas, apabila terjadi jual-beli murabahah dan terdapat cacat pada barang, baik pada penjual maupun pada pembeli, maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Menurut Hanafiyah, penjual tidak perlu menjelaskan adanya cacat pada barang karena cacat itu merupakan bagian dari harga barang tersebut. Sementara jumhur ulama tidak memperbolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena hal itu termasuk khianat.[17] Penyembunyian cacat barang atau tidak menjelaskannya menurut hukum Islam dianggap sebagai suatu pengkhianatan dan merupakan salah satu cacat kehendak (‘aib min ‘uyub al-iradah) yang berakibat pembeli diberi hak khiyar atau –dalam bahasa hukum perdata Barat– pembeli diberi hak untuk minta pembatalan atas jual-beli tersebut. Ibn Juzai dari Mazhab Maliki mengatakan, “Tidak boleh ada penipuan jual-beli murabahah dan jual-beli lainnya”. Termasuk penipuan adalah menyembunyikan keadaan barang yang sebenarnya yang tidak diingini oleh pembeli atau mengurangi minatnya terhadap barang tersebut.[18]

Pengkhianatan  dalam jual-beli murabahah ini bisa terjadi mengenai informasi tentang cara penjual memperoleh barang, yaitu apakah melalui pembelian secara tunai, pembelian hutang atau sebagai penggantian dari suatu kasus perdamaian. Pengkhianatan bisa juga terjadi tentang besarnya harga pembelian.

Apabila pengkhianatan terjadi dalam hal informasi cara memperoleh barang, dimana misalnya penjual menyatakan bahwa ia memperolehnya melalui pembelian tunai padahal melalui pembelian hutang atau merupakan barang penggantian dalam suatu kasus perdamaian, maka pembeli diberi hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut. Atau dalam bahasa hukum perdata, pengkhianatan ini merupakan suatu cacat kehendak dan memberikan hak kepada pembeli untuk meminta pembatalan akad tersebut.

Apabila pengkhianatan terjadi mengenai harga pokok barang di mana penjual menyatakan suatu harga yang lebih tinggi dari harga sebenarnya yang ia bayar, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi. Menurut Abu Hanifah, pembeli boleh melakukan khiyar untuk meneruskan jual-beli atau membatalkannya karena murabahah merupakan akad jual-beli yang berdasarkan amanah.[19] Menurut Abu Yusuf (133-182 H), pembeli tidak mempunyai hak khiyar, melainkan berhak menurunkan harga ke tingkat harga riil sesungguhnya yang dibayarkan oleh penjual ketika membeli barang bersangkutan serta penurunan margin keuntungan dalam prosentase yang sebanding dengan penurunan harga pokok barang. Mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah.[20] Sedangkan mazhab Syafi’i dan Hambali sejalan dengan pendapat Abu Yusuf.[21]

Bai’ al-murabahah tidak memiliki rujukan/referensi langsung dari al-Qur’an dan Sunnah. Yang ada hanyalah referensi mengenai jual-beli dan perdagangan. Jual-beli murabahah ini hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih dan itupun sangat sedikit dan sepintas saja. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi perbankan syari’ah agaknya menggunakan rujukan/dasar hukum jual-beli sebagai rujukannya, karena mereka menganggap bahwa murabahah termasuk jual-beli.[22]

 

Akad Bai’ al-Murabahah dalam Praktik Perbankan Syari’ah

            Hadirnya bank syari’ah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Produk-produk yang dikeluarkan bank syari’ah cukup bervariatif  sehingga mampu memberikan pilihan/alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan, kebanyakan bank syari’ah masih mengedepankan produk dengan akad jual-beli, di antaranya  adalah murabahah dan bai’ bi saman ajil (murabahah investasi). Bahkan produk murabahah merupakan produk yang paling banyak digunakan selama ini. Hal ini, mungkin, karena pertimbangan resiko dan keuntungan yang akan diperoleh bank syari’ah.

Dengan murabahah, resiko yang mungkin dialami bank syari’ah sangat kecil dan bank juga tidak tahu tentang untung dan rugi nasabah. Sedangkan bila menggunakan produk mudharabah (sistem bagi hasil), maka resiko yang mungkin dialami bank syari’ah sangat tinggi dan rentan terhadap kemungkinan bahaya moral. Karena bank syari’ah berasumsi bahwa semua orang adalah jujur sehingga bank rawan berhadapan dengan orang yang beri’tikad kurang baik. Di samping itu, perhitungan-perhitungan dalam produk mudharabah (sistem bagi hasil) lebih rumit bila dibandingkan perhitungan dalam bank konvensional, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang betul-betul handal. Padahal, selama ini kebanyakan tenaga profesional yang dimiliki bank syari’ah diambil dari bank konvensional yang masih terkonstruk perhitungan dengan sistem bunga.[23]

Terdapat beberapa istilah yang kadang-kadang dicampurbaurkan satu sama lain atau bahkan dikacaukan pemakaiannya dan bukan hanya sekedar sinonim, yaitu bai’ al-muajjal, bai’ al-murabahah dan bai’ bi saman ajil. Di Indonesia digunakan istilah bai’ al-murabahah dan bai’ bi saman ajil. Kedua istilah ini dibedakan di mana yang pertama dimaksudkan pembiayaan dalam bentuk jual-beli berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan dengan pembayaran dibelakang sekaligus. Sedangkan yang kedua dimaksudkan pembiayaan dalam bentuk jual-beli berdasarkan harga pokok ditambah margin keuntungan dengan pembayaran di belakang juga, tetapi secara mencicil dan tidak sekaligus.[24]

Kedua macam transaksi tersebut disebut dengan nama bai’ al-muajjal (jual beli dengan pembayaran di belakang), sehingga dengan demikian bai’ al-muajjal mencakup bai’ al-murabahah dan bai’ bi saman ajil. Hal ini karena kedua jenis pembiayaan tersebut, menurut yang berlaku di Indonesia, pembayarannya di belakang. Perbedaannya hanya pada secara sekaligus atau mencicil.

Akad  bai’ al-murabahah juga mirip (tidak sama) dengan akad Kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh bank konvensional, dan karenanya pembiayaan al-murabahah berjangka waktu di bawah satu tahun (short run financing).[25]

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan murabahah adalah merujuk pada dasar hukum jual-beli :

 [26]” وأحل اللة البيع وحرم الربا”

Dalam hadis Rasulullah juga ditegaskan :

” ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ”                  [27]

Operasionalisasi produk ini di Indonesia didasarkan atas fatwa DPS BMI No. BMI-16/FAT-DPS/XI/96 tentang pembiayaan murabahah, tertanggal 27 Nopember 1996 M atau bertepatan 16 Rajab 1417 H. Pertimbangan ekonomis yang dipakai adalah bahwa masyarakat pengusaha banyak yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual-beli untuk mendukung modal kerja yang diperlukan guna melangsungkan dan meningkatkan produksi. Adapun pertimbangan legal-yuridisnya adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil.

Secara teknis, akad bai’ al-murabahah tersebut terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syari’ah dan mengajukan permohonan Pembiayaan al-Murabahah untuk pembelian suatu barang dan menyatakan kesanggupan untuk membeli barang tersebut. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank kemudian membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian ditambah mark-up atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Dan pada waktu jatuh tempo, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank.[28]

Adapun rukun bai’ al-murabahah di dalam perbankan sama dengan rukun jual-beli dalam kitab fiqih dan hanya dianalogkan dalam praktik perbankan, yaitu:

  1. Penjual (al-bai’) dianalogkan sebagai bank;
  2. Pembeli (al-musytari) dianalogkan sebagai nasabah;
  3. Barang yang akan diperjual belikan (al-mabi’), yaitu jenis barang pembiayaan;
  4. Harga (al-saman) dianalogkan sebagai pricing atau plafond pembiayaan;
  5. Ijab dan qabul dianalogkan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.[29]

Sedangkan syarat-syaratnya disesuaikan dengan kebijakan bank syari’ah yang bersangkutan, yang pada umumnya persyaratan menyangkut barang yang diperjual-belikan, harga dan ijab-qabul.[30]

Bai’ al-murabahah dapat dilakukan secara pemesanan dengan cara janji untuk melakukan pembelian (al-wa’d bi al-bai’). Janji pemesan untuk membeli barang dalam bai’ al-murabahah bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak. Para ulama klasik bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu disertai alasan secara rinci mengenai pelarangan tersebut. Akan tetapi beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Hal ini demi menghindari madharat. Terlebih lagi bila nasabah bisa “pergi” begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang.[31]

Dalam hal ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka atau tanda jadi (arboun dalam istilah beberapa bank Islam) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pemesan yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Adapun uang muka akan diperhitungkan sesuai besar kerugian aktual pembeli. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, biaya riil pembeli harus dibayar dari uang muka. Bila nilai uang muka tersebut lebih sedikit dari kerugian yang harus ditanggung pembeli, pembeli dapat meminta kembali sisa kerugiannya pada pemesan. Sedangkan bila uang muka melebihi kerugian, pembeli (penerima pesanan) harus mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan.

Untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan maka diperbolehkan meminta jaminan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran hutang.[32]

Murabahah dengan pemesanan umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syari’ah di Indonesia banyak menggunakan al-murabahah secara berkelanjutan (roll over/evergreen) seperti untuk modal kerja. Padahal sebenarnya, al-murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (one short deal). Al-murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. Tetapi mudharabah lebih sesuai untuk skema tersebut. Hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.[33]

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’ al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Bai’ al-murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syari’ah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’ al-murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syari’ah.[34]

Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

  1. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
  2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut.
  3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa saja karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Atau karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan pemesanan.
  4. Dijual. Karena bai’ al-murabahah bersifat jual-beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default akan besar.[35]

Dalam dunia modern, istilah bai’ al-murabahah sudah merupakan perluasan dari pengertiannya yang klasik.[36] Istilah murabahah digunakan untuk mengacu pada suatu kesepakatan yang di dalamnya pembelian barang oleh bank dikehendaki konsumennya yang membutuhkan barang tersebut dan kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Pembayaran dilakukan oleh konsumen dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara kredit/tunai. Perjanjian semacam ini oleh Sami Hamud disebut bai’ al-murabahah li al-amir bi al-syira’ (penjualan dengan keuntungan marginal yang disepakati kepada seseorang yang memesan barang tersebut). Belakangan ini lebih dikenal dengan sebutan murabahah.[37]

Dalam praktik/realisasi produk bai’ al-murabahah –pembayaran tempo dengan sekaligus/langsung lunas di lapangan/perbankan syari’ah tidak ada. Yang ada adalah murabahah yang pembayarannya dilakukan secara kredit/cicilan (murabahah yang bai’ bi saman ajil). Atau, murabahah yang dimodifikasi dalam istilah Sami Hamud. Jadi, dalam praktiknya, murabahah disamakan dengan bai’ bi saman ajil yang notabenenya kurang banyak diminati. Di samping itu, dalam praktiknya, tenaga pelaksana di lapangan biasanya enggan menerangkan seluk-beluk dan landasan fiqh murabahah atau bisa jadi menganggap calon nasabah telah paham. Karena itu, murabahah disimplikasi dalam satu rangkaian kalimat pendek, “margin kami 20 % per tahun”.[38] Dan dalam praktiknya, sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank masih mengacu dan disesuaikan dengan standar bunga pada bank konvensional dan belum memiliki standard perhitungan baku yang otonom dan mandiri. Tentu saja banyak masyarakat yang mengira bahwa bank syari’ah sekedar mengganti istilah bunga dengan margin. Atau dengan kata lain, siasat bunga bank yang dibungkus dengan prinsip-prinsip syari’ah. Oleh karena itu, penentuan besarnya mark-up dalam murabahah harus mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang menjalankan transaksi murabahah, bukan mengacu pada suku bunga dalam bank konvensional.

 

Pandangan Ulama Terhadap Operasionalisasi Produk Bai’ al-Murabahah Dalam Perbankan Syari’ah

            Terdapat beberapa pendapat ulama tentang operasionalisasi produk bai’ al-murabahah di dalam perbankan syari’ah, yaitu :

  1. Bai’ al-murabahah merupakan bai’ al-‘inah yang diharamkan.

Bai’ al-‘Inah adalah suatu akad jual-beli di mana seseorang (penjual) menjual suatu barang kepada orang lain (pembeli) secara kontan, kemudian penjual tersebut membeli kembali barang tersebut secara tempo dengan harga yang lebih tinggi.[39]

Ulama Syafi’iyah dan Zahiriyah menyatakan bahwa akad jual-beli ini sah dengan terpenuhinya rukun jual-beli, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, akad jual-beli ini batal berdasarkan sadd adz-dzari’ah. Demikian pula menurut Abu Hanifah, akad jual-beli ini fasid jika tidak ada pihak ketiga di antara pemilik barang dan pembeli. Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad jual-beli ini hanya merupakan hilah menuju akad pinjam-meminjam yang mengandung riba dengan jalan atau perantaraan akad jual-beli.[40]

Dengan melihat bentuk akad bai’ al-‘inah di atas, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa bai’ al-murabahah di dalam praktik perbankan syari’ah tidak sama dengan bai’ al-‘inah. Di dalam bai’ al-‘inah pada hakikatnya tidak terjadi akad jual-beli, di mana kepemilikan barang tidak mengalami pergeseran, tetapi tetap pada pemilik semula. Sedangkan akad jual-beli hanya digunakan untuk hilah menuju akad pinjam-meminjam, yaitu untuk memperoleh uang pinjaman. Sedangkan di dalam bai’ al-murabahah benar-benar terjadi akad jual-beli dan terjadi perpindahan status kepemilikan barang dari penjual (bank) kepada pembeli (nasabah).

  1. Bai’ al-murabahah merupakan jual beli barang yang tidak ada pada seseorang (bai’ al-ma’dum).

Larangan menjual barang yang tidak ada pada seseorang itu sendiri didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. :

” ولا بيع ما ليس عند ك”[41]

Menurut al-Baghawi, yang dikutip oleh asy-Syaukani, bahwa larangan di dalam hadis tersebut adalah larangan menjual barang yang belum dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang ada di dalam tanggungan itu boleh secara akad salam dengan syarat-syarat tertentu. Jika seseorang menjual sesuatu yang ada dalam tanggungannya dan ditentukan secara konkret di tempat yang telah diperjanjikan, maka hal itu boleh, meskipun barang tersebut belum ada pada waktu akad.[42] Menurut Ibn Taimiyah larangan tersebut bukan dari segi ada/ tidaknya objek akad, tetapi disebabkan oleh adanya unsur garar, yaitu jual-beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan.[43]

Dengan demikian, bai’ al-murabahah di dalam praktik perbankan syari’ah termasuk jual-beli yang dibolehkan karena pihak bank menjual barang kepada nasabah setelah barang tersebut dibeli oleh pihak bank dari supplier (penjual), baru kemudian dijual kepada nasabah. Bahkan di dalam proses negosiasi jenis barang dan harganya sudah dapat diketahui dengan jelas. Demikian pula, barang tersebut jelas-jelas berada di dalam tanggungan pihak bank untuk diadakan di kemudian hari.

  1. Bai’ al-murabahah merupakan dua jual beli dalam satu jual beli (bai’atâni fî bai’ah)

Larangan adanya dua jual-beli dalam satu jual-beli didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan :

[44]“نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة “

Asy-Syafi’i memberikan dua takwil. Pertama, “aku jual barang ini dua ribu secara tempo, atau aku jual ini seribu secara kontan, maka ambillah yang kamu kehendaki”. Kedua, “aku jual rumahku kepadamu dengan syarat engkau jual kudamu kepadaku”. Menurutnya jual-beli ini fâsid.[45]

Menurut ulama Hanafiyah, akad jual-beli ini fâsid karena harganya tidak jelas dan disertai dengan syarat tertentu. Demikian pula menurut ulama Syafi’iyah dan Hambaliyah, akad jual-beli ini batal karena termasuk jual-beli yang mengandung gharar. Sedangkan menurut Imam Malik, akad jual-beli ini sah karena dua jual-beli dalam satu jual-beli adalah dua harga yang berbeda antara kontan dan tempo, tinggal pembeli memilih antara keduanya.[46]

Terlepas dari berbagai penafsiran dan ketentuan hukum terhadap akad dua jual-beli dalam satu jual-beli di atas, nampaknya praktik bai’ al-murabahah dalam perbankan syari’ah tidak memiliki kesamaan dengan akad dua jual-beli dalam satu jual-beli tersebut. Di dalam pelaksanaan bai’ al-murâbahah hanya terdapat satu harga (harga pokok plus margin keuntungan) yang harus dibayar oleh nasabah di kemudian hari (tempo), tidak ada pilihan dua harga. Demikian pula di dalam bai’ al-murabahah tidak terdapat persyaratan pembeli (nasabah) harus menjual suatu barang kepada pihak bank (penjual).

  1. Bai’ al-murâbahah merupakan hîlah untuk mengambil riba dan bentuk lain dari financing (bank konvensional).

Ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa bai’ al-murabâhah dalam praktik perbankan syari’ah merupakan hîlah untuk memperoleh riba atau menghasilkan uang sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Pada hakikatnya pembeli (nasabah) datang ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang, dan bank tidak membeli barang (aset) kecuali dengan maksud untuk menjual barang kepada pembeli (nasabah) secara kredit.[47]

Hal tersebut kemungkinan didasarkan kepada anggapan bahwa mekanisme penetapan harga (pricing) di dalam pembiayaan bai’ al-murabâhah menggunakan cara perhitungan yang sama dengan bank konvensional, yaitu dalam bentuk prosentase dari pembiayaan pertahun (% p.a).

Perbedaannya, di dalam bank konvensional, yang menjadi hutang nasabah terdiri dari pinjaman pokok dan hutang bunga (biaya dalam prosentase pertahun) yang wajib dibayar oleh nasabah secara tetap selama pinjaman pokok belum dilunasi. Demikian pula masih dimungkinkan adanya kenaikan suku bunga tanpa harus ada persetujuan dari pihak nasabah sehingga jumlah margin keuntungan menjadi tidak jelas karena tergantung kepada lamanya pembayaran dan besarnya suku bunga yang ada.

Sedangkan di dalam bai’ al-murâbahah, margin keuntungan telah disepakati di muka antara nasabah (pembeli) dan pihak bank (penjual), kemudian disatukan dengan harga pokok barang menjadi harga baru yang harus dibayar oleh nasabah (pembeli) bila sudah jatuh tempo. Demikian pula, tidak diperkenankan adanya kenaikan margin keuntungan setelah akad sehingga harganya jelas dan pasti. Selain itu, di dalam bai’ al-murabâhah nasabah tidak mendapatkan uang tunai, tetapi langsung mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Singkatnya, di dalam perbankan syari’ah, margin keuntungan telah disepakati di muka antara bank dan nasabah dan tidak diperkenankan adanya kenaikan margin keuntungan. Sedangkan, di dalam bank konvensional,  dimungkinkan adanya kenaikan suku bunga tanpa harus ada persetujuan dari nasabah.

Hanya saja yang perlu diperhatikan oleh perbankan syari’ah adalah di dalam proses penetapan harga (pricing) jangan sampai mengambil margin keuntungan yang terlalu tinggi sehingga selisih harga barang yang dijual kepada nasabahnya tidak jauh berbeda dengan harga barang yang dijual dalam bank konvensional. Oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam menetapkan tambahan/tingkat laba dalam transaksi penjualan murâbahah. Pada kenyataannya, legitimasi transaksi penjualan murâbahah atas dasar suatu jumlah yang tidak menyesatkan/curang tidak menutup kemungkinan menetapkan harga penjualan jauh lebih tinggi dari pada biaya semula. Laba yang tidak wajar dan berlebihan merupakan unsur riba yang dilarang oleh Islam.[48]

Itulah beberapa pendapat mengenai murâbahah yang saat ini sedang dan masih diterapkan dalam operasional perbankan syari’ah. Namun demikian, ada sebagian ulama yang membolehkan pembiayaan murâbahah ini dikarenakan mekanisme murabahah yang saat ini diterapkan di dalam perbankan syari’ah merupakan pengembangan dari bai’ al- murâbahah /jual-beli dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan murâbahah ini menjauhkan dari praktik riba dan memberikan kesempatan kepada orang yang membutuhkan barang dalam keadaan yang mendesak.

 

Penutup dan Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad bai’ al- murâbahah di dalam praktik perbankan syari’ah bukan termasuk bai’ al-‘inah, bai’ al-ma’dûm, bai’atâni fî bai’ah atau hîlah untuk mengambil riba.

Dengan demikian, bai’ al-murâbahah termasuk jual-beli yang dibolehkan, yaitu jual-beli barang dengan harga yang pasti (harga pokok plus margin keuntungan) yang harus dibayar oleh pembeli (nasabah) pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, akad bai’ al-murâbahah hukumnya sah (diperbolehkan), sedangkan yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama (fuqaha) adalah operasionalisasi akad bai’ al-murâbahah menjadi sebuah produk dalam praktik perbankan syari’ah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Sedangkan untuk meminimalisir –bahkan menghilangkan– kesenjangan antara konsep dan praktik dalam realitas, khususnya dalam produk murâbahah, maka perbankan syari’ah harus benar-benar istiqâmah dalam menerapkan/merealisasikan produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Di samping itu sosialisasi produk-produk yang ada lebih ditingkatkan, misalnya dengan promosi. Dalam hal ini, peran ulama dan cendekiawan muslim juga sangat diperlukan dalam memberikan wawasan dan pemahaman tentang produk-produk tersebut kepada masyarakat luas yang masih awam tentang operasionalisasi dan mekanisme perbankan syari’ah. Dan yang tidak kalah penting, perbankan syari’ah harus memiliki standar sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank tanpa harus bergantung pada standar dalam perhitungan bunga. Oleh karena itu, penentuan besarnya mark-up dalam murâbahah harus mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang menjalankan transaksi murâbahah, bukan mengacu pada suku bunga dalam bank konvensional.

 

Wa Allah al-Muwaffiq ila Aqwam ath-Thariq.


DAFTAR PUSTAKA

 

  1. Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. I.

 

Antonio, M. Syafi’i, Bank Syari’ah : dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. III.

 

Basyaib, Hamid & Prihantono, Mursyidi (Ed.), Bank Tanpa Bunga (Yogyakarta : Mitra Gama Widya, 1993), cet. I.

 

Hendry, Arrison, Perbankan Syari’ah : Perspektif Praktisi (Jakarta : Mu’amalat Institute, 1999).

 

Ibn Qudamah, Muwaffaquddin, al-Mughni (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), jld. V.

 

Al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), jld. II.

 

Karim, M. Rusli (Ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1992), cet. I.

 

Al-Kasani, ‘Ala’ al-Din Abu Bakr Ibn Mas’ud, Badai’ ash-Shanai’ fi Tartib al-Syarai’ (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), cet. I, juz V.

 

Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

 

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam (Yogyakarta : UII Press, 2000), cet. I.

 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bank Bagi Hasil (Jakarta : Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan Islam Bank Indonesia, 1992), cet. II.

 

Perwataatmadja, Kernaen A. dan Antonio, M. Syafi’i, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), cet. III.

 

Al-Qardawi, Yusuf, Bai’ al-Murabahah li al-Amir bi asy-Syira’ Kama Tajriyat al-Masharif al-Islamiyyah (t.t.p. : Mathba’ah Wahbah, 1987), jld. IV.

 

Al-Qurtubi, Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid (Beirut : Dar al-Fikr, t. t.), juz II.

 

Saeed, Abdullah, Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and It’s Contemporary Interpretation (Leiden : E. J. Brill, 1996).

Ash-Shan’ani, Muhammad bin Isma’il al-Kahlani, Subul as-Salam : Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam (Beirut : Dar al-Fikr, t. t.), juz III.

 

As-Sanhuri, Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami (Beirut : Dar al-Fikr, t. t.), juz II.

Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997).

 

Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), jld. IV.

 

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan M. Arif Hakim el-Hakam, M.Ag)


* Staf Pengajar Program Studi Ekonomi Islam STAIN Kudus.

[1] M. Syafi’i  Antonio, Bank Syari’ah : Dari Teori Ke Praktek (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. III, h. 29-34.

[2] Ibid., h. 101.

[3] Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), cet. I, h. 81 dan 112.

[4] Lihat Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Riba and It’s Contemporary Interpretation (Leiden : E. J. Brill, 1996), h. 93.

[5] As-Sanhuri, Mashadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami (Beirut : Dar al-Fikr, t. t.), juz II, h. 166.

[6] Ibid. h. 166-167 dan Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus : Dar al-Fikr, 1989), jld. IV, h. 703. Juga ‘Ala’ ad-Din Abu Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani, Badai’ ash-Shanai’ fi Tartib asy-Syarai’ (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), cet. I, juz V, h. 331.

[7] ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut : Dar al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 1990), jld. II, h. 250.

[8] Ibid.

[9] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh…, h. 703.

[10] Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtubi, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), juz II, h. 161.

[11] Muwaffaquddin Ibn Qudamah, al-Mughni (Beirut : Dar al-Fikr, 1984), jld. V, h. 280.

[12] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh…, h. 705.

[13] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), cet. I, h. 86-87.

[14] As-Sanhuri, Mashadir…, juz II, h. 172.

[15] Al-Kasani, Badai’…, h. 331.

[16] Q. S. al-Anfal : 27.

[17] Al-Kasani, Badai’…, h. 331.

[18] Dikutip dalam as-Sanhuri, Mashadir…, juz  II, h. 172.

[19] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh…, h. 710-711 dan bandingkan dengan M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah…, h. 102.

[20] Ibn Rusyd, Bidayat…, h. 162.

[21] Ibn Qudamah, al-Mughni, h. 280, masalah no. 3049.

[22] Lihat misalnya M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah…, h. 102, Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam (Yogyakarta : UII Press, 2000), cet. I, h. 23-24.

[23] Karnaen A. Perwataatmadja,” Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga Dengan Sistem Bagi Hasil (BTBSBH) Dalam Bisnis Perbankan di Indonesia”, dalam Hamid Basyaib & Mursyidi Prihantono (Ed.), Bank Tanpa Bunga (Yogyakarta : Mitra Gama Widya, 1993), cet. I, h. 20-21 dan  Karnaen A. Perwataatmadja, “Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalat Indonesia”, dalam M. Rusli Karim (Ed.), Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1992), cet. I, h. 143-145.

[24] Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Bank Bagi Hasil (Jakarta : Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan Islam Bank Indonesia, 1992), cet. II, h. 4-5 dan 12-13; Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), cet. III, h. 25-28 dan 106.

[25] Ibid., h. 25 dan Warkum Sumitro, Asas-asas…, h. 93.

[26] Q. S. al-Baqarah: 275.

[27] H. R. Ibn Majah, lihat Muhammad bin Ismail al-Kahlani ash-Shan’ani, Subul as-Salam : Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam (Beirut : Dar al-Fikr, t. t.), juz III, h. 76.

[28] Karnaen Perwataatmadja & M. Syafi’i Antonio, Apa dan…, h. 25-26.

[29] Lihat Arrison Hendry, Perbankan Syari’ah : Perspektif Praktisi (Jakarta : Mu’amalat Institute, 1999), h. 43.

[30] Ibid.

[31] M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah…, h. 103-104.

[32] Ibid., h. 104-105.

[33] Ibid., h. 106.

[34] Ibid., h. 106-107.

[35] Ibid.

[36] Arrison Hendry, Perbankan…, h. 43.

[37] M. Umer Chapra, Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter Yang Adil, terj. Lukman Hakim (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 148.

[38] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam…, h. 90.

[39] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh…, h. 466.

[40] Ibid., h. 466-467.

[41] H. R. al-Khamsah dan dianggap shahih oleh at-Tirmizi, Ibn Huzaimah dan al-Hakim, lihat ash-Shan’ani, Subul as-Salam…, h. 16.

[42] Yusuf al-Qardawi, Bai’ al-Murabahah li al-Amir bi asy-Syira’ Kama Tajriyat al-Masharif al-Islamiyyah (t. t. p. : Mathba’ah Wahbah, 1987), h. 57.

[43] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh…, h. 429.

[44] H. R. Ahmad dan an-Nasa’i dan dianggap shahih oleh at-Tirmizi dan Ibn Hibban, lihat ash-Shan’ani, Subul as-Salam…, h. 16.

[45] Ibid.

[46] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh…, h. 472.

[47] Yusuf al-Qardawi, Bai’ al-Murabahah…, h. 26.

[48] M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. M. Nastangin (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 205.

Tags: