AL-NÂSIKH WA AL-MANSÛKH FÎ AL-QURÂN

(NÂSIKH-MANSÛKH DALAM AL-QURAN)

Ada satu teori yang cukup kontroversial akan tetapi sangat umum dianut oleh para ulama, yaitu Nâsikh-Mansûkh, yang artinya bahwa suatu firman bisa saja terhapus hukumnya atau tidak berlaku lagi karena sudah dihapus oleh firman yang lebih kemudian. Banyak sekali perbedaan pendapat, mana firman yang dihapuskan dan mana firman yang menghapus. Teori Nâsikh-Mansûkh itu menunjukkan adanya kesadaran historis bahwa hukum itu mempunyai konteks historis (konteks ruang dan waktu). Dan itulah yang harus kita kaji secara serius dalam konteks pemahaman atas makna ayat-ayat al-Quran. Dari awal hingga akhir, al-Quran merupakan kesatuan utuh.Tak ada pertentangan satu dengan lainnya. Masing-masing saling menjelaskan (al-Quran yufassiru ba’dhuhû ba’dhâ). Dari segi kejelasan, ada empat tingkat pengertian. Pertama, cukup jelas bagi setiap orang. Kedua, cukup jelas bagi yang bisa berbahasa Arab. Ketiga, cukup jelas bagi ulama/para ahli, dan keempat, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Dalam al-Quran dijelaskan tentang adanya induk pengertian hunna umm al-kitâb yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan induk itulah yang senantiasa harus menjadi landasan pengertian dan pedoman pengembangan berbagai pengertian, sejalan dengan sistematisasi interpretasi dalam ilmu hukum, hubungan antara ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dari undang-undang tersebut maupun undang-undang lainnya yang sejenis, yang harus benar-benar diperhatikan supaya tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Sementara, unsur-unsur bahasa, sistem dan teologi dari teori interpretasi hukum masih harus dilengkapi dengan satu unsur lain yang tidak kalah pentingnya. Itulah unsur sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya suatu undang-undang, yang biasa dikenal dengan istilah “interpretasi historis.” Dalam ilmu tafsir ada yang disebut asbâb al-nuzûl, yang mempunyai unsur historis cukup nyata. Dalam kaitan ini para mufassir memberi tempat yang cukup tinggi terhadap pengertian ayat al-Quran. Dalam konteks sejarah yang menyangkut interpretasi itulah kita membicarakan masalah nâsikh-mansûkh. Dalam hal ini masalah yang terpenting untuk kita soroti adalah masalah asas, pengertian/batasan, jenis-jenis, kedudukan, hirarki penggunaan, kawasan penggunaan dan hikmah kegunaannya. Asas Nâsikh-Mansûkh Andaikan al-Quran tidak diturunkan dari Allah, isinya pasti saling bertentangan. Ungkapan ini sangat penting dalam rangka memahami dan menafsirkan ayat-ayat serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Quran. Kitab Suci yang terdiri dari 6000 ayat lebih dan terbagi dalam 114 kelompok surat, mengandung berbagai jenis pembicaraan dan persoalan. Di dalamnya terkandung antara lain nasihat, sejarah, dasar-dasar ilmu pengetahuan, keimanan, ajaran budi luhur, perintah dan larangan. Masalah-masalah yang disebutkan terakhir ini, tampak jelas dengan adanya ciri-ciri hukum di dalamnya. Semua jenis masalah ini terkait satu dengan lainnya dan saling menjelaskan. Dalam kaitan itu, Imam al-Suyuthi maupun Imam al-Syathibi banyak mengulas prinsip tersebut. Mereka mencatat adanya pendapat yang memandang adanya tiap ayat atau kelompok ayat yang berdiri sendiri. Tapi semuanya berpendapat bahwa antara satu ayat dengan ayat lainnya dari al-Quran tidak ada kontradiksi (ta’ârudh). Dari asas inilah lahir metode-metode penafsiran untuk meluruskan pengertian terhadap bagian-bagian yang sepintas lalu tampak saling bertentangan. Adanya gejala pertentangan (ta’ârudh) yang demikian merupakan asas metode penafsiran di mana Nâsikh-Mansûkh merupakan salah satu bagiannya. Pengertian Nâsikh-Mansûkh Nâsikh-Mansûkh berasal dari kata naskh. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian: pembatalan, penghapusan, pemindahan dan pengubahan. Menurut Abu Hasyim, pengertian majâzînya ialah pemindahan atau pengalihan. Di antara pengertian etimologi itu ada yang dibakukan menjadi pengertian terminologis. Perbedaan terma yang ada antara ulama mutaqaddimîn dengan ulama mutaakhkhirîn terkait pada sudut pandangan masing-masing dari segi etimologis kata naskh itu. Ulama Mutaqaddimîn memberi batasan naskh sebagai dalil syar’i yang ditetapkan kemudian, tidak hanya untuk ketentuan/hukum yang mencabut ketentuan/hukum yang sudah berlaku sebelumnya, atau mengubah ketentuan/hukum yang pertama yang dinyatakan berakhirnya masa pemberlakuannya, sejauh hukum tersebut tidak dinyatakan berlaku terus menerus, tetapi juga mencakup pengertian pembatasan (qaid) bagi suatu pengertian bebas (muthlaq). Juga dapat mencakup pengertian pengkhususan (mukhasshish) terhadap suatu pengertian umum (‘am). Bahkan juga pengertian pengecualian (istitsnâ’). Demikian pula pengertian syarat dan sifatnya. Sebaliknya Ulama Mutaakhkhirîn mempersempit batasan-batasan pengertian tersebut untuk mempertajam perbedaan antara nâsikh dan mûkhasshish atau muqayyid, dan lain sebagainya,sehingga pengertian naskh terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang datang kemudian, untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan yang diberlakukan ialah ketentuan yang ditetapkan terakhir dan menggantikan ketentuan yang mendahuluinya. Dengan demikian tergambarlah, di satu pihak naskh mengandung lebih dari satu pengertian, dan di lain pihak — dalam perkembangan selanjutnya — naskh membatasinya hanya pada satu pengertian. Jenis-Jenis Naskh Masalah pertama yang ingin kami soroti dalam bagian ini ialah adanya naskh antara satu syari’at dengan syari’at lainnya. Ini terjadi sebagaimana dapat kita amati antara syari’at Nabi Isa as. dengan syari’at hukum agama Yahudi yang lebih dahulu ada. Dalam hubungan ini, dapat kita katakan bilamana kita mengikrarkan Islam sebagai syari’at, dengan sendirinya kita mengaku adanya naskh, karena syari’at-syari’at sebelumnya tidak akan kita anut lagi dan semua hukumnya pun tidak akan kita berlakukan, sepanjang tidak dikukuhkan kembali oleh syari’at Nabi Muhammad saw. Jadi, adanya nâsikh-mansûkh “antarsyari’at” itu merupakan salah satu jenis naskh. Hal semacam ini jika ditinjau dari segi pendekatan Ilmu Hukum, sangat jelas maksudnya, misalnya pengertian suatu pemerintahan/Negara dengan pemerintahan/negara lainnya. Contohnya, adanya pemerintahan/negara kolonial Hindia Belanda dengan pemerintahan/negara nasional Republik Indonesia. Dalam kaitan ini soal kedaulatan, hukum dasar dan hukum-hukum yang langsung berhubungan dengan kedaulatan, serta hukum-hukum lainnya semuanya dicabut dan tidak diberlakukan lagi sepanjang tidak dikukuhkan pemerintah/negara baru itu. Jika kita sudah melihat adanya nâsikh-mansûkh “antarsyari’at”, apakah di dalam satu syari’at terjadi juga nâsikh-mansûkh antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya? Jika kita kembali pada syari’at Islam sendiri, kita akan menemui beberapa kasus yang dapat memberikan jawaban atas masalah ini.1. Sesudah hijrah ke Madinah, kaum Muslim masih berkiblat ke arah Bait al-Muqaddas (Masjid al-Aqshâ). Sekitar enam bulan kemudian, Allah menetapkan ketentuan lain: keharusan berkiblat ke arah Bait al-Harâm (Masjid al-Harâm). Ini berarti terjadi nâsikh-mansûkh dalam hukum kiblat. Kasus lain misalnya dalam hal shalat yang semula tidak diperintahkan lima waktu dengan 17 raka’at. Ini juga berarti telah terjadi nâsikh-mansûkh dalam hukum shalat.2. Kasus-kasus yang digambarkan di atas, semuanya menyangkut bidang ibadah. Sedangkan di bidang mu’amalat, dapat pula kita catat beberapa kasus, misalnya hukum keluarga. Sebagai contoh: semula ditetapkan masa tenggang (‘iddah) bagi seorang janda, lamanya 1 (satu) tahun. Beberapa waktu kemudian ditetapkan ketentuan hukum lain bahwa masa tenggangnya 4 bulan 10 hari. Di bidang lain ada pula perubahan-perubahan yang menyangkut ketentuan hukum pembelaan diri, tentang minuman keras dan sebagainya. Dari seluruh kasus-kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan, memang terbukti adanya nâsikh-mansûkh yang sifatnya intern dalam syari’at Islam. Beberapa ketentuan hukum yang sudah berlaku, kemudian dicabut atau berakhir masa pemberlakuannya dan diganti dengan ketentuan hukum lain. Hal seperti ini, jika dilihat dari sudut pendekatan ilmu hukum adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi. Bahwa suatu undang-undang atau peraturan hukum lainnya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, kemudian diganti dengan menetapkan undang-undang atau peraturan lain. Persoalan lebih jauh dalam masalah nâsikh-mansûkh ini ialah soal nâsikh-mansûkh antara al-Quran dengan Sunnah. Adanya nâsikh-mansûkh antara satu ayat yang memuat ketentuan hukum dalam al-Quran dengan lain ayat yang juga memuat ketentuan hukum dalam soal yang sama, adalah satu hal yang tidak diperselisihkan lagi. Demikian pula adanya nâsikh-mansûkh antara satu hadis yang memuat ketentuan hukum dalam soal yang sama, merupakan satu hal yang tidak diperselisihkan lagi. Juga, adanya nâsikh-mansûkh antara satu hadis yang memuat ketentuan hukum dalam Sunnah dengan lain hadis yang juga memuat ketentuan hukum dalam soal yang sama, merupakan satu hal yang sudah tidak diperselisihkan lagi. Masalah yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ulama ialah adanya nâsikh-mansûkh silang antara al-Quran dengan Hadis/Sunnah. Jika disimak alasan masing-masing pihak, mungkin dapat ditarik satu garis bahwa faktor utama terjadinya perbedaan pendapat ialah pandangan masing-masing tentang kedudukan hirarki al-Quran dan as-Sunnah dalam syari’at itu sendiri. Dalam kaitan hirarki al-Quran dan as-Sunnah, ada semacam kesepakatan bahwa dalam nâsikh-mansûkh kedua unsurnya harus sama tingkatnya dan sama nilai dan sifatnya. Lembaga tawâtur dan ahad termasuk faktor yang dipertimbangkan. Jalan pikiran seperti ini terdapat juga di kalangan ahli hukum bahwa suatu peraturan hukum tidak dapat dicabut dengan peraturan hukum lainnya yang lebih rendah tingkatannya. Demikian pula lembaga yang mengeluarkan peraturan hukum menjadi faktor pertimbangan. Berdasarkan pemikiran ini, ada satu hal yang perlu kita catat bahwa setelah Rasulullah saw. wafat maka tidak ada lagi nâsikh-mansûkh yang mungkin terjadi pada syari’at. Jenis nâsikh-mansûkh yang diuraikan di atas, menyangkut segi formalnya. Jenis lain yang menyangkut segi materialnya, ada yang bersifat eksklusif dan inklusif. Untuk yang bersifat eksklusif, nâsikh itu langsung menjelaskan mansûkhnya, misalnya hukum kiblat. Ketentuan yang nâsikh (pengganti) ditetapkan secara jelas. Ini contoh dari al-Quran. Sedangkan contoh lain dari as-Sunnah, misalnya hukum ziarah kubur. Di dalam hadis disebutkan, “Pernah aku melarang kalian melakukan ziarah kubur. Sekarang lakukanlah!” Berbeda dengan hal tersebut di atas, nâsikh yang bersifat inklusif tidak memuat penegasan di dalamnya bahwa ketentuan yang mendahuluinya tercabut, tetapi isinya cukup jelas bertentangan dengan ketentuan yang mendahuluinya. Jenis seperti inilah yang banyak ditemukan dalam hukum syari’at. Kedudukan Naskh Masalah naskh bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin Ilmu Tafsir dan Ilmu Ushul Fiqh. Karena itu masalah naskh merupakan techniseterm dengan batasan pengertian yang baku. Dalam kaitan ini Imam as-Subki menerangkan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan naskh: apakah ia berfungsi mencabut (raf’) atau menjelaskan (bayân). Ungkapan Imam al-Subki ini dapat dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut jenis-jenis naskh yang diuraikan di atas. Jika ditinjau dari segi formalnya maka fungsi pencabutan itu lebih nampak. Tetapi bila ditinjau dari segi materinya, maka fungsi penjelasannya lebih menonjol. Meski demikian, pada akhirnya dapat dilihat adanya suatu fungsi pokok bahwa naskh merupakan salah satu interpretasi hukum. Hirarki Penggunaan Naskh Yang menjadi persoalan sekarang, apakah naskh menempati urutan pertama dalam interpretasi hukum-syari’at? Dalam upaya melakukan interpretasi suatu peraturan dalam syari’at, baik al-Quran maupun Hadis setiap ketentuan hukum itu harus jelas. Pengertiannya tidak boleh meragukan, supaya kepastian hukumnya terjamin. Semua segi yang dapat memperjelas kondisi sesungguhnya, maksud ketentuan hukum itu harus disoroti dan didalami. Misalnya, tentang segi bahasanya, proses terjadinya, hubungannya antara ketentuan hukum itu dengan ketentuan hukum yang lain. Dalam hal ini harus ada upaya mengawinkan kedua ketentuan hukum itu (jam’) atau memperkuat salah satu di antaranya (tarjîh). Baik upaya jam’ maupun tarjîh sudah mempunyai tata-aturan yang sudah baku dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh. Jika tingkat interpretasi ini sudah ditempuh dan ternyata kontradiksi antara dua ketentuan hukum itu juga sudah teratasi, maka pada tingkat inilah dipersoalkan kemungkinan adanya nâsikh-mansûkh antara dua ketentuan hukum tersebut. Kuncinya terletak pada soal historis yang menyangkut kedua ketentuan hukum tersebut. Faktor asbâb al-nuzûl bagi ayat al-Quran dan asbâb al-wurûd bagi Hadis, ada dalam tingkat ini. Maka setiap masalah nâsikh-mansûkh berada pada tingkat akhir dari suatu upaya interpretasi. Kawasan Penggunaan Naskh Masalah yang tidak kurang pentingnya disoroti, sejauhmana jangkauan naskh itu? Apakah semua ketentuan hukum di dalam syari’at ada kemungkinannya terjangkau naskh? Dalam hal ini Imam as-Subki menukil pendapat Imam al-Ghazali bahwa esensi taklîf (beban tugas keagamaan) sebagai suatu kebulatan tidak mungkin terjangkau oleh naskh. Selanjutnya, ‘Ali al-Shabuni — mengutip pendapat jumhur ulama – menyatakan bahwa naskh hanya menyangkut perintah dan larangan, tidak termasuk masalah berita, karena mustahil Allah berdusta. Sejalan dengan ini Imam al-Thabari mempertegas, nâsikh-mansûkh yang terjadi antara ayat-ayat al-Quran yang mengubah halal menjadi haram, atau sebaliknya, itu semua hanya menyangkut perintah dan larangan, sedangkan dalam berita tidak terjadi nâsikh-mansûkh. Ungkapan ini cukup penting diperhatikan, karena soal naskh adalah semata-mata soal hukum, yang hanya menyangkut perintah dan larangan, dan merupakan dua unsur pokok hukum. Hal seperti yang diuraikan di atas, di bidang ilmu Hukum dapat kita lihat gambarnya pada Hukum Dasar, misalnya Undang-undang Dasar Negara yang tidak dapat dijangkau pencabutan. Adanya pencabutan terhadap sesuatu peraturan hukum dan penetapan peraturan lain untuk menggantikannya hanya berlaku pada undang-undang organik atau peraturan, kedudukan dan kawasan naskh. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat mengenal beberapa persyaratan, yaitu: 1. Adanya ketentuan hukum yang dicabut (mansûkh) dalam formulasinya tidak mengandung keterangan bahwa ketentuan itu berlaku untuk seterusnya atau selama-lamanya.2. Ketentuan hukum tersebut bukan yang telah mencapai kesepakatan universal tentang kebaikan atau keburukannya, seperti kejujuran dan keadilan untuk pihak yang baik serta kebohongan dan ketidakadilan untuk yang buruk.3. Ketentuan hukum yang mencabut (nâsikh) ditetapkan kemudian, karena pada hakikatnya nâsikh adalah untuk mengakhiri pemberlakuan ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya.4. Gejala kontradiksi sudah tidak dapat diatasi lagi. Hikmah Adanya Naskh Adanya nâsikh-mansûkh tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya al-Quran itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya Kitab Suci al-Quran tidak terjadi sekaligus, tetapi berangsur-angsur dalam waktu 20 tahun lebih. Hal ini memang dipertanyakan orang ketika itu, lalu al-Quran sendiri menjawab, penahapan (tadrîj) itu untuk pemantapan, khususnya di bidang hukum. Dalam hal ini Syekh al-Qasimi (Muhammad Jamâluddîn al-Qâsimî) berkata, bahwa sesungguhnya al-Khâliq Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mendidik bangsa Arab selama 23 tahun dalam proses tadarruj (bertahap) sehingga mencapai kesempurnaannya dengan perantaraan berbagai sarana sosial. Hukum-hukum itu mulanya bersifat kedaerahan, kemudian secara bertahap diganti Allah dengan yang lain, sehingga bersifat universal. Demikianlah Sunnah al-Khâliq diberlakukan terhadap perorangan dan bangsa-bangsa dengan sama. Jika engkau melayangkan pandanganmu ke alam yang hidup ini, engkau pasti akan mengetahui bahwa naskh (penghapusan) adalah undang-undang alami yang lazim, baik dalam bidang material maupun spiritual, seperti proses kejadian manusia dari unsur-unsur sperma dan telur kemudian menjadi janin, lalu berubah menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, kemudian orang tua dan seterusnya. Setiap proses peredaran (keadaan) itu merupakan bukti nyata, dalam alam ini selalu berjalan proses tersebut secara rutin. Dan kalau naskh yang terjadi pada alam raya ini tidak lagi diingkari terjadinya, mengapa kita mempersoalkan adanya penghapusan dan proses pengembangan serta tadarruj dari yang rendah ke yang lebih tinggi? Apakah seorang dengan penalarannya akan berpendapat bahwa yang bijaksana langsung membenahi bangsa Arab yang masih dalam proses permulaan itu, dengan beban-beban yang hanya patut bagi suatu bangsa yang telah mencapai kemajuan dan kesempurnaan dalam kebudayaan yang tinggi? Kalau pikiran seperti ini tidak akan diucapkan seorang yang berakal sehat, maka bagaimana mungkin hal semacam itu akan dilakukan Allah swt. Yang Maha Menentukan Hukum, memberikan beban kepada suatu bangsa yang masih dalam proses pertumbuhannya dengan beban yang tidak akan bisa dilakukan melainkan oleh suatu bangsa yang telah menaiki jenjang kedewasaannya? Lalu, manakah yang lebih baik, apakah syari’at kita yang menurut sunnah Allah ditentukan hukum-hukumnya sendiri, kemudian di-naskh-kan karena dipandang perlu atau disempurnakan hal-hal yang dipandang tidak mampu dilaksanakan manusia dengan alasan kemanusiaan? Ataukah syari’at-syari’at agama lain yang diubah sendiri oleh para pemimpinnya sehingga sebagian hukum-hukumnya lenyap sama sekali? Syari’at Allah adalah perwujudan dari rahmat-Nya. Dia-lah yang Maha Mengetahui kemaslahatan hidup hamba-Nya. Melalui sarana syari’at-Nya, Dia mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang aman, sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat.