Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi

Orang Indonesia yang mengikuti berita-berita dari media cetak atau elektronik pasti tahu bahwa korupsi itu tindakan mencuri. Karena itu, korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngrampok, nggarong, nggrayak, ngrampas, ngutil, malak, ngembat, nilep, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. Trah-nya adalah Durjana (Penjahat [Ind.], Criminal [Ing.], Mujrim [Arb.]), maka pelakunya pantas menyandang nama Durjana.

Dari ”filsafat kejahatan”, kerabat Durjana sama hakikatnya, menghaki yang bukan haknya, men-daku yang bukan miliknya. Meski esensi satu dan lainnya sama, tetapi para pembuat undang-undang pidana maupun Code Penal sejak zaman Babilonia, Romawi, Perancis awal, Belanda, sampai Indonesia suka membedakan sebagian ”kegiatan” itu.

Para penyusun hukum positif juga senang memerikan (describe) ciri dan unsur-unsur perbuatan yang digolongkan delik itu secara ‘njelimet’, lalu memberi ancaman hukuman yang berbeda satu dengan lainnya.

Kita bisa temukan dalam KUHP yang meniru dari Belanda, dan Belanda meniru dari Perancis (ini karena asas konkordansi sesuai urut-urutan penjajahan). Padahal, bagi rakyat, yang penting semua famili Durjana, terutama korupsi, dihabisi. “Titik!”.

Di antara kerabat Durjana, memang korupsilah yang amat populer di kalangan rakyat Indonesia sejak zaman Orde Baru. Tak henti-henti orang mempergunjingkan korupsi sambil tertekan rasa jengkel, gondok seleher. Sementara itu, koruptornya tak habis-habis bermunculan; dijaring satu tertangkap seribu. Saking berjubelnya koruptor. Yang mutakhir, jala menebar di KPU Pusat. Mungkin juga akan ke KPU daerah.

Kenapa orang tidak getol bergunjing soal perampokan, penodongan, dan lain sejenisnya? Padahal, semua itu juga amat merugikan dan meresahkan rakyat?

Itu dapat dimaklumi karena korupsi mengambil uang rakyat, dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjaga harta milik rakyat! Para nayaka (menteri) yang memakai emblem di kerah bajunya, para wakil rakyat di parlemen yang beremblem di dada, para penyelenggara negara lainnya yang di saku bajunya tergantung tanda jabatan adalah pelayan rakyat. Mereka wajib menjaga harta kekayaan rakyat yang dititipkan kepada negara. Kekayaan itu hasil dari pengumpulan pajak serta pungutan-pungutan lainnya dari rakyat.

Nayaka dan penyelenggara negara lainnya, berikut semua aparatnya itu, berada pada posisinya masing-masing atas perkenan rakyat lewat hierarki pemilu dan lanjutannya, yakni pengangkatan-pengangkatan jabatan. Jika mereka itu justeru menggerogoti harta milik rakyat yang ada di kas negara, amat wajarlah rakyat marah dan ikut bicara keras.

Namun, mohon disadari, kemarahan rakyat baru tertuju kepada pejabat kakap. Pejabat dan aparat bawahan yang setiap hari ”memalak” rakyat yang mengurus surat, pajak, laporan, atau izin di instansi-instansi pelayanan lolos dari rasa perhatian rakyat.

Untuk disadari, memalak (dengan adagium: “kalau bisa dipersulit, kenapa dibuat gampang”) macam itu tak lain adalah korupsi yang langsung nyomot dari saku rakyat! Namun, rakyat umumnya permisif.

Budaya Korupsi

Pada zaman Orde Baru, tatkala penulis masih di lapangan sebagai reporter pernah berbincang soal korupsi dengan seorang petinggi penegak hukum. Penulis menyinggung bahwa khalayak ramai umumnya menganggap korupsi sudah amat meluas dan seakan merupakan bagian hidup bangsa ini. Atau katakanlah sudah menjadi budaya. Petinggi itu sama sekali tidak setuju.

Kebudayaan harus mengandung unsur positif bagi si pemilik, ujarnya. Sementara korupsi adalah hal yang jelek, negatif. Jadi, tidak bisa disebut kebudayaan atau sudah membudaya di Indonesia, sambung petinggi tersebut. Rupanya ia terbelenggu ”debat semantik linguistik verbal” tanpa menyebut acuannya yang ilmiah. Mungkin ia memang tidak tahu dampak endemis (suatu keadaan dimana suatu penyakit atau agen infeksi tertentu secara terus menerus ditemukan disuatu wilayah tertentu, bisa juga dikatakan sebagai suatu penyakit yang umum ditemukan disuatu wilayah) korupsi yang sudah sampai ke ”akar rumput semua lembaga negara”.

Bapak petinggi itu tidak banyak berkomentar ketika diingatkan adanya ‘pengayauan’ (pemenggalan kepala orang, pembunuhan terhadap orang untuk diambil kepalanya sebagai adat kebiasaan beberapa suku bangsa yang masih primitif) yang juga disebut sebagai bagian kebudayaan pada beberapa suku bangsa di dunia ini. Pengayauan dan pembakaran anak-anak ke tungku pemujaan dahulu kala dinilai suci, sakral, sebagai bagian ritual demi keselamatan (suku) bangsa yang bersangkutan. Sekarang kita anggap seram, tak beradab, uncivilized, bertentangan dengan kemanusiaan, melawan harkat martabat makhluk berbudi.

Namun, janganlah gundah memikirkan korupsi yang ”bukan budaya” kita tadi. Banyak temannya. Di Filipina korupsi juga merajalela, di negara-negara Eropa tidak sedikit pejabat yang korupsi. Bahkan di Amerika Serikat, juga di badan dunia PBB, terdengar santer adanya korupsi. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan juga nyaris terserempet kasus korupsi.

Bedanya, di negara-negara yang sudah maju, soal korupsi ditangani dengan cepat, tegas, tanpa pilih bulu, dan terbuka. Di sana korupsi dianggap hina. Rakyat di sana memandang jijik.

Sementara di negara kita dan negara lainnya ”yang sedang berkembang”, korupsi setengahnya diliarkan, bukan hanya dibiarkan. Jadi, kalau sekarang masih juga dikatakan bahwa korupsi belum membudaya pada ”bangsa yang berbudi luhur” ini, apa buktinya?

Segerobak nama anggota DPRD serta elite-elite daerah menunggu giliran diadili. Cermati halaman-halaman koran ini, di sana banyak berita korupsi dengan tersangka pejabat dan wakil rakyat.

Kapan berita-berita demikian itu tak ada lagi di media massa (cetak maupun elektronik)? Entahlah!

Belum Jadi Masa Lalu

Kata para pendidik, seseorang bisa disebut lebih pintar dan lebih maju jika sudah bisa menertawakan (dalam arti menganggap sebagai kebodohan, kekonyolan) sikap dan perbuatannya masa lalu. Korupsi sekarang belum kita tertawakan, melainkan masih kita sokong tiap hari di mana pun, dari tingkat kelurahan dan pelayanan terbawah sampai ke departemen maupun lembaga negara di pusat. Korupsi belum menjadi masa lalu; masih merupakan bagian budaya kontemporer kita.

Untuk meninggalkan budaya korupsi, mungkin besok, tahun depan, kelak, atau kapan-kapan, bangsa ini harus mengubah mentalnya. Tak cukup dengan pendekatan hukum. Jangan-jangan bangsa ini menjadi ‘jumûd‘ [Arb.] (mandek [Jw., Ind.], berhenti di tempat, stagnant [Ing.]) karena terlalu lama menjauhi mental and character building serta pelajaran budi pekerti (baca: berpisah terlalu lama dengan “al-akhlâq al-mahmûdah” dan bersahabat karib dengan “al-akhlâq al-madzmûmah“).

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan AM Dewabrata (almarhum),  Wartawan, tinggal di Jakarta, meninggal di Yogyakarta, 15 Juli 2005. Dan  ini adalah tulisan terakhirnya, yang diplublikasikan pada hari Jum’at 05 Agustus 2005 pukul 11:34:06, dalam http://www.nu-antikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id=13)