Corak Pemikiran Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam (mu’amalah maliyah). Dalam metode penerbitan fatwa dalam bidang mu’amalah maliyah diyakini menggunakan kempat sumber hukum yang disepakati oleh ulama suni, yaitu Alquran, Hadis Nabawi, ijma’, dan qiyas, serta menggunakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan oleh ulama; yaitu, istihsan, istishab, dzari’ah, dan ‘urf.

Dalam proses penerbitan fatwa diperkirakan mempelajari empat mazhab suni, yaitu imam mazhab yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, disamping pertimbangan lain yang bersifat temporal dan kondisional. Oleh karena itu, perlu mengkaji secara seksama dan perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sifat fatwa-fatwa MUI dalam bidang ekonomi Islam dari segi metode perumusannya, sosial-ekonomi disekelilingnya dan respons masyarakat terhadap fatwa-fatwa itu.

Fatwa-fatwa ekonomi Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merujuk pada buku pedoman untuk mengeluarkan fatwa yang diterbitkan oleh MUI pada tanggal 2 Oktober 1997. Dalam buku itu disebutkan, dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa merujuk pada urutan tingkatan; Alquran, Sunah Nabawi, ijma’-qiyas, serta dalil global lainnya.

Hal ini masih harus dilengkapi dengen penelusuran dan penelitian kepada pendapat-pendapat oara imam mazhab terdahulu. Kemudian meminta pandangan para ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.

Dalam prosedur penetapa fatwa pada pasal 3 ayat 2 dan 3 disebutkan mengenai masah yang telah jelas hukumnya (qath’iy) hendaklah Komisi Fatwa menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nash (teks) dari Alquran dan sunah. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fiqh muqaran (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh muqaran yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.

Cara penulisan dan format keputusan Komisi Fatwa biasanya mengemukakan bahwa Komisi telah mengadakan siding pada tangga tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa dimaksud.

Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat Alquran disertai hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah fikih dalam bahasa Arab. Dalil secara akal (rasional) dan pendapat para pakar juga kadangkala disertakan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan di bagian akhir.

Pengujian terhadap corak pemikiran hukum ekonomi Islam dilihat dari fatwa-fatwa MUI dapat dilihat dari fatwa MUI tentang bunga bank. Pada tanggal 16 Desember 2003 MUI menetapkan suatu keputusan bahwa bunga bank termasuk riba nasiah yang haram hukumnya. Keputusan ini melibatkan sejumlah anggota Komisi Fatwa tinggkat wilayah dalam forum “Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia”.

Keputusan tentang bunga (interest) itu terdiri atas dua bagian: konsideran dan ketetapan. Ketetapannya terdiri atas empat bagian: pengertian bunga bank, hukum bunga bank, hukum bermu’amalah dengan bank konvensional, dan dasar-dasar penetapan fatwa.

Terdapat enam hal yang dijadikan pertimbangan dan dimuat dalam konsideran keputusan tersebut: (1) pidato menteri agama RI dalam acara ijtima’ ulama Komisi Fatwa se-Indonesia; (2) pidato pembukaan ketua umum MUI; (3) ceramah pimipinan delegasi Darul Ifta’, Saudi Arabia; (4) ceramah deputi gubernur Bank Indonesia; (5) penjelasan ketua Komisi Fatwa MUI Pusat; (6) Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima’ Ulama-Komisi Fatwa se-Indonesia.

Ketetapan ijtima’ ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang bunga bank terdiri atas tiga bagian: pertama, pengertian bungan dan riba. Bunga bank adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan anfaat/hasil pokok tersebut, berdasarkan lamanya pinjaman (durasi), dan diperhitungkan secara pasti di awal berdasarkan prosentase. Sedangkan riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Ini adalah riba nasi’ah.

Kedua, ketetapan bahwa praktek pembungaan uang dalam perbankan konvensional telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yakni riba nasi’ah. Dengan demikian, paraktik pembungaan bank uang termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya.

Ketiga, hukum bermu’amalah dengan bank bank yang menggunakan sistem bunga (bank konvensional) ditetapkan dua hukum: bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), tidak diperbolehkan (haram); dan bagi penduduk yang tinggal di daerah yang belum terbentuk Lembaga Keuangan Syari’ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional dengan alasan keterpaksaan dan darurat (al dlarurat wa al hajat)

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan M. Cholil Nafis M.A., Sekretaris MUI Provensi DKI Jakarta, dalam http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=246638&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=217)