Dasar Fikih Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Ruang lingkup Fikih adalah pada hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, seperti: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubâh (boleh). Hukum-hukum Fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, dan urusan muamalah dalam kaitannya dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.

 

Pengertian Fikih berbeda dengan pengertian syariah. Syariah adalah agama atau hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengatur kehidupan manusia. Perbedaan yang paling mendasar antara Fikih dan syariah adalah syariah itu berupa wahyu ilahy, sedangkan Fikih merupakan hasil ijtihad (penafsiran) manusia yang ditafsirkan dari wahyu ilahiy, berdasarkan pemahamannya tentang dimensi praksis dalam syariah.

 

Ruang lingkup Fikih mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian Fikih sering disebut dalam bahasa arab, dengan istilah iqtishâdiy. iqtishâdiy (ekonomi) adalah suatu cara bagaimana individu-individu dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai alternatif pemakaian atas alat-alat pemuas kebutuhan yang tersedia, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh manusia dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.

 

Fikih ekonomi (Fiqh iqtishâdiy) dalam Islam, mencakup tentang aturan-aturan atau rambu-rambu yang diperoleh dari hasil ijtihad manusia yang didasarkan pada wahyu Ilahi (al-Quran dan al-Hadis), berkenaan dengan bagaimana manusia (individu-individu dan masyarakat) dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dengan membuat pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia. Kajian Fikih Ekonomi terfokus pada bidang-bidang yang ada dalam ilmu ekonomi, yaitu: peraturan mengenai hak milik individu, teori produksi, teori konsumsi, dan berbagai mabda’ — jamak: mabâdi – (‘prinsip-prinsip) ekonomi yang ada di dalamnya, seperti prinsip keadilan, prinsip ihsân (berbuat kebaikan), prinsip mas’ûliyyah (pertanggungjawaban), prinsip kifâyah (kecukupan), prinsip wasathiyyah (keseimbangan), prinsip wâqi’iyah (realistis), prinsip kejujuran, dan sebagainya.

 

B. Sumber-sumber Fikih

 

Fikih Islam secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqly berupa al-Quran dan al-Hadis, dan dalil aqliy (nalar) berupa akal (Ra’yu). Penetapan sumber Fikih Islam ke dalam tiga sumber, yaitu al-Quran, al-Hadis, dan Akal (Ra’yu) didasarkan pada Hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Mua’dz bin Jabal, yaitu:

 

Diriwayatkan oleh Mua’dz bin Jabal, bahwa ketika ia mendapat mandat dari Rasulullah sebagai duta ke Yaman, Rasulullah berkata kepadanya: “Bagaimana anda akan memutuskan suatu hukum apabila diharapkan kepada anda suatu perkara?” Mua’dz menjawab: “Saya akan berpedoman kepada kitab Allah al-Quran”. Nabi bertanya: “Bagaimana kalau anda tidak menemukannya di dalam al-Quran?”. Mua’dz menjawab: “Saya akan berpedoman kepada Sunnah (al-Hadis)”. Nabi bertanya lagi: “Bagaimana kalau anda tidak menemukannya?”. Dan Muadz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan akal (ra’yî), nalar saya”.
1. Al-Quran.

 

Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akherat. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum yang utama dan pertama, Al-Quran mesti dinomorsatukan oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat-ayat Al-Quran mesti didahulukan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul ke permukaan, karena dari segi lafazh dan maknanya bersifat qath’iyyu al- wurûd, yaitu tidak diragukan lagi keasliannya. Umat Islam dilarang mengambil hukum dan jawaban atas problematika dari luar al-Quran selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nusûsh – mufrad: nash — (teks-teks) al-Quran.


2. Al-Hadis.

 

Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih ke dua setelah al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam. Hal ini dipertegas al-Quran dalam QSal-Hasyr [59]: 7,

!$¨B uä!$sùr& ª!$# 4’n?tã ¾Ï&Î!qߙu‘ ô`ÏB È@÷dr& 3“tà)ø9$# ¬Tsù ÉAqߙ§=Ï9ur “Ï%Î!ur 4’n1öà)ø9$# 4’yJ»tGuŠø9$#ur ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ö’s1 Ÿw tbqä3tƒ P’s!rߊ tû÷üt/ Ïä!$uŠÏYøîF{$# öNä3ZÏB 4 !$tBur ãNä39s?#uä ãAqߙ§9$# çnrä‹ã‚sù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ߉ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$# ÇÐÈ  

“apa saja harta rampasan (fai’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

 

Fungsi al-Hadis dalam sistematika hukum Islam ada tiga, yaitu: 1) Memperkuat apa yang telah ditetapkan dalam al-Quran, 2) Sebagai penjelas al-Quran, yaitu merinci ayat-ayat al-Quran yang global, membatasi ayat-ayat yang mutlak, dan mengkhususkan ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum dalam aplikasinya, 3) Menetapkan hukum yang belum diatur di dalam al-Quran.
3. Ijmâ’ dan Qiyâs.

 

Ijmâ’ adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar’i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah s.a.w.. Suatu hukum syar’i agar bisa dikatakan sebagai ijma’, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid, walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijmâ’ bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. Sedangkan qiyâs adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Quran maupun Al-Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus baru yang sudah terdapat dalam nash, dikarenakan oleh persamaan ‘illat (kausa) hukum. Secara teknis penggunaan metode qiyas dimulai dengan identifikasi ‘illat hukum yang terdapat dalam nash, dilanjutkan dengan memastikan apakah ‘illat tersebut juga dimiliki oleh hukum baru yang tidak tersebut dalam nash, baru diambil kesimpulan bahwa kedua kasus itu sama ‘illat, dan dengan kesamaan ‘illat itu disimpulkan kesamaan hukum.
C. Fikih Maqâshid Syarî’ah

 

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumNya. Inti dari tujuan syariah adalah “maslahah” atau manfaat. Keseluruhan produk hukum Islam adalah untuk kemaslahatan dan manfaat bagi manusia. Kemaslahatan manusia ini oleh Imam al-Ghazali dirinci dalam lima aspek kehidupan yang menjadi aspek pokok tujuan syariat. Ke lima aspek tersebut adalah: 1) terpeliharanya agama, 2) terpeliharanya jiwa, 3) terpeliharanya akal, 4) terpeliharanya keturunan, dan 5) terpeliharanya harta atau modal.

 

Dalam memelihara lima aspek pokok tujuan syariat di atas, ada dua metode yang digunakan, yaitu pemeliharaan secara preventif, dan pemeliharaan secara pro-aktif. Metode preventif berarti melestarikan dan memelihara lima aspek tersebut dengan melarang perbuatan-perbuatan yang berakibat bagi kerusakan lima aspek tersebut, atau dengan memberikan hukuman berupa sanksi bagi yang melanggar. Contoh dalam pemeliharaan preventif ini adalah: sanksi bagi yang meninggalkan shalat (pemeliharaan agama), larangan membunuh (pemeliharaan jiwa), larangan minum-minuman yang memabukkan (pemeliharaan akal), larangan zina (pemeliharaan keturunan), larangan makan harta orang lain secara bâthil (pemeliharaan harta). Sedangkan metode pro-aktif dilakukan dengan cara memberikan perintah untuk mengerjakan amalan demi terpeliharanya ke lima aspek pokok tujuan syariat. Contoh dalam pemeliharaan pro-aktif ini adalah: perintah shalat (pemeliharaan agama), perintah mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (pemeliharaan jiwa), perintah belajar (pemeliharaan akal), perintah nikah (pemeliharaan keturunan), dan perintah bekerja (pemeliharaan harta).

 

Tujuan-tujuan syariah dalam ekonomi juga diatur dalam kaitannya dengan maqâshid syarî’ah. Sebagaimana aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat, dalam hukum-hukum Islam yang mengatur perekonomian juga memiliki tujuan dan hikmah. Tujuan dan hikmah dalam sistem ekonomi adalah: 1) Perputaran atau sirkulasi (al-tadâwul), 2) Jelas (al-wudhûh), 3) Keadilan dalam harta (al-‘adl fî al-amwâl), 4) Terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kezhaliman.

 

Dalam tujuan sirkulasi, hendaknya harta atau modal yang dimiliki seseorang mengalami perputaran di tengah masyarakat dengan jalan infâq (belanja), baik infaq konsumsi, produksi, investasi maupun donasi. Tujuan jelas dan legal, ditujukan agar harta atau faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang itu terhindar dari peluang adanya pertikaian dan perselisihan, sehingga harta tersebut mesti jelas statusnya dan legal kepemilikannya. Tujuan keadilan dalam harta adalah agar manusia menginfakkan harta tersebut melalui konsumsi, produksi investasi maupun donasi, dan menghindarkan diri dari perbuatan berlebihan atau infaq yang diharamkan oleh agama. Tujuan terpeliharanya harta dengan menghindarkan dari kezhaliman adalah melarang orang lain mengambil atau berbuat zhalim atas harta seseorang yang berakibat terjadinya kerusakan atau hilangnya harta itu.
D. Kaedah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi

 

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga Kaedah Fikih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi ekonomi juga menggunakan Kaedah Fikih muamalah. Kaedah Fikih muamalah adalah “al ashlu fil muâmalâti al-ibâhah hattâ yadulla ad-dalîlu alâ tahrîmihâ” (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Ini berarti bahwa semua hal yang berhubungan dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang ada di dalam dalil Islam (al-Quran maupun al-Hadis), maka hal tersebut adalah diperbolehkan dalam Islam.

 

Kaedah Fikih dalam muamalah di atas memberikan arti bahwa dalam kegiatan muamalah yang notabene urusan ke-dunia-an, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaedah ini didasarkan pada Hadis Rasulullah s.a.w. yang berbunyi: “antum a’lamu bi ‘umûri dunyâkum” (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa dalam urusan kehidupan dunia yang penuh dengan perubahan atas ruang dan waktu, Islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini memberikan dampak bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifatullâh fil ‘ardh (wakil Allah di bumi).

 

Efek yang timbul dari Kaedah Fikih muamalah di atas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam. Sedangkan transaksi-transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang disebabkan oleh faktor: 1) haram zatnya (objek transaksinya), 2) haram selain zatnya (cara bertransaksinya), 3) tidak sah/lengkap akadnya.


E. Haram Zatnya (Objek Transaksinya).

 

Dalam Islam, terdapat aturan yang jelas dan tegas mengenai objek transaksi yang diharamkan, seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya. Oleh karena itu melakukan transaksi yang berhubungan dengan objek yang diharamkan tersebut juga diharamkan. Hal ini sesuai dengan Kaedah Fikih: “mâ haruma fi’luhu haruma thalabuhu” (setiap apa yang diharamkan atas objeknya, maka diharamkan pula atas usaha dalam mendapatkannya). Kaedah ini juga memberikan dampak bahwa setiap objek haram yang didapatkan dengan cara yang baik/halal, maka tidak akan mengubah objek haram tersebut menjadi halal.
F. Haram Selain Zatnya (Cara Bertransaksi-nya).

 

Ada beberapa transaksi yang dilarang dalam Islam yang disebabkan oleh cara bertransaksinya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu: tadlîs (penipuan), ikhtikâr (rekayasa pasar dalam supply), bai’ najasiy (rekayasa pasar dalam demand), taghrîr (ketidakpastian), dan ribâ (tambahan tanpa konpensasi).

 

Tadlîs. Tadlîs adalah sebuah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain (unknown to one party) dengan maksud untuk menipu pihak tersebut atas ketidaktahuan atas informasi tersebut. Hal ini jelas-jelas dilarang dalam Islam, karena melanggar prinsip “‘an tarâdhin minkum” (sama-sama ridha). Informasi yang disembunyikan tersebut bisa berbentuk kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan.

 

Ikhtikâr. Ikhtikâr adalah sebuah situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikâr ini biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier (hambatan masuk pasar), yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli), kemudian mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stock (persediaan), sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup tajam di pasar. Ketika harga telah naik, produsen tersebut akan menjual barang tersebut dengan mengambil keuntungan yang melimpah.

 

Bai’ Najasy. Bai’ Najasy adalah sebuah situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini biasanya terjadi dalam bursa saham (praktik goreng-menggoreng saham). Cara yang bisa ditempuh bermacam-macam, seperti menyebarkan isu, melakukan order pembelian, dan sebagainya. Ketika harga telah naik maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli, sehingga akan mendapatkan keuntungan yang besar.

 

Taghrîr. Taghrîr adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Taghrîr terjadi bila pihak yang bertransaksi mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan.

 

Riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, baik transaksi utang-piutang maupun jual beli. Ribâ dalam utang-piutang dimaksudkan untuk meminta kelebihan tertentu atas utang yang dipinjamkan pada saat awal transaksi (ribâ qard), atau memberikan tambahan pembayaran atas utang yang tidak bisa dikembalikan pada waktu jatuh tempo (ribâ jahiliyah). Ribâ dalam jual beli dikenakan atas pertukaran dua barang sejenis dengan timbangan/takaran yang berbeda (ribâ fadhl), atau memberikan tambahan atas barang yang diserahkan kemudian (ribâ nasîah).


G. Tidak Sah/Lengkap Akadnya

 

Setiap transaksi yang tidak sah/lengkap akadnya, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksah/lengkapan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab-kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi ta’alluq (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi two in one (dua akad sekaligus). Ta’alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, di mana berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Two in one terjadi bila suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (gharar) akad mana yang harus digunakan.
H. Teori Akad Dalam Fikih Ekonomi Islam

 

Akad adalah pertalian îjâb (yang diucapkan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabûl (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak. Pertalian îjâb dan qabûl ini mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak dalam akad terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kebutuhannya), maka ia/mereka akan menerima sanksi seperti dalam kesepakatan dalam akad.

 

Di dalam Fikih muamalah, konsep akad dibedakan dengan konsep wa’ad (janji). Wa’ad adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa’ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya), hanya akan menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum.

 

Akad dalam Fikih Muamalah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu akad tabarru’ dan akad tijârah. Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non-profit transaction). Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru’ adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekadar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru’ tersebut. Contoh dari akad tabarru’ adalah qard, wadi’ah, wakalah, rahn, hibah, dan sebagainya.

 

Akad tijârah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas Kaedah bisnis bahwa “business is an activity for a profit” (bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan). Contoh dari akad tijârah adalah akad-akad bagi hasil berupa mudhârabah, musyârakah, dan sebagainya, akad-akad jual beli berupa murâbahah, salam, dan sebagainya, dan akad-akad sewa menyewa berupa ijârah, ijârah muntahiah bi at-tamlîk, dan sebagainya.

 

Kaedah Fikih yang berkaitan dengan konsep akad antara tabarru’ dan tijârah ada dua, yaitu: 1). Akad tabarru’ tidak boleh diubah menjadi akad tijârah, dan 2). Akad tijârah boleh diubah menjadi akad tabarru’. Akad tabarru’ tidak boleh diubah menjadi akad tijârah memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bermaksud untuk tidak mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad ternyata pihak yang terkait di dalamnya mengharapkan keuntungan dari transaksi tersebut, maka transaksi itu dilarang. Hal ini didasarkan atas Kaedah prinsip: “kullu qardhin jarra manfa’ah fahuwa ribâ” (setiap qard yang mengambil manfaat adalah riba). Menggabungkan tabarru’ dengan manfa’ah adalah kezhaliman karena melakukan suatu akad berlainan dengan definisi akadnya, sehingga transaksi tersebut akan menimbulkan adanya ribâ nasî’ah. Hal ini juga melanggar prinsip “lâ tadzlimûna wa lâ tudzlamûn” (jangan mezalimi dan jangan sampai dizhalimi).

 

Akad tijârah boleh diubah menjadi akad tabarru’ memberi arti bahwa dalam setiap transaksi yang asalnya bertujuan mendapatkan keuntungan, kemudian setelah terjadinya akad pihak yang terkait di dalamnya meringankan/memudahkan pihak yang lain dengan menjadikan akad tersebut menjadi akad tabarru’ (tanpa ada tambahan keuntungan), maka transaksi itu dibolehkan, bahkan dalam situasi tertentu hal itu dianjurkan. Misalnya, terjadi suatu akad jual beli antara si A dan si B, di mana si A menjual barang X kepada si B dengan harga Rp. Y secara tangguh (dibayar pada suatu waktu yang ditentukan). Setelah terjadinya akad, pada saat jatuh tempo (maturity time) ternyata si B tidak dapat membayar utang karena mengalami kesulitan ekonomi. Maka dalam Kaedah Fikih, si A dibolehkan atau bahkan dianjurkan memberikan keringanan/kemudahan bagi si B untuk memberikan waktu tambahan dalam pembayaran utangnya, atau kalau keadaan si A memang benar-benar tidak dapat membayar, si B diharapkan untuk memberikan keringanan berupa pembebasan utang tersebut.

 

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.

 

Referensi
Adiwarman A. Karim, 2003. Bank Islam: Analisa Fikih dan Keuangan. The International Institute of Islamic Thought, Jakarta
Ahmad Djalaluddin, 2002. Fikih Ekonomi Islam. Materi Kuliah Brawijaya Intensive Study On Islamic Economics (BREVITIES). CIES FE Univ. Brawijaya. Malang
Ahmad Nuryadi, 2002. “Konsep Fikih Tentang Riba, Gharar, dan Maysir”. Makalah Training Fikih Ekonomi Islam. CIES FE Univ. Brawijaya. Malang
Syechul Hadi Permono, 2002. Fikih Iqtishadiy Kontemporer. Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam. BEM FE Univ. Airlangga. Surabaya

(Dikutip dan diselaraskan dari http://kasei-unri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=34)