DEMOKRASI BERWAWASAN ETIS

Oleh: Muhsin Hariyanto

Al-Quran maupun Hadis tidak pernah menyebut kata demokrasi, yang padanan katanya dalam bahasa Arab juga tidak ditemukan. Karena demokrasi merupakan bagian dari tradisi Barat. Hingga dalam literatur Arab, pada umumnya kata “demokrasi” diterjemahkan dengan kata “demuqrâthiyyah“. Pro-kontra tentang keabsahan demokrasi menurut kaedah syari’at Islam hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Sayangnya, dua kubu yang berbeda pandangan seringkali tidak mengawali perdebatannya dengan sikap empati, bahkan lebih menonjolkan sikap antipati. Sehingga pencarian titik-temu antara dua kutub yang berseberangan itu nampakknya hanya akan tetep menjadi mimpi panjang. Padahal syari’at Islam sama sekali tidak pernah mengisyaratkan larangan untuk berdemokrasi, tetapi justeru mengingatkan agar dalam bermusyawarah selalu mengedepankan pertimbangan etis. Salah satunya adalah sikap tasâmuh (toleransi), yang pada saatnya bias dikembangkan menjadi sikap saling memahami dan menghargai perbedaan untuk mencari titik-temu menuju satu kesatuan pendapat: “pro-syari’ah (Islam)” dengan upaya optimal untuk membangun argumentasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syari’ah. Sehingga, atas nama apa pun kesepakatan dalam bermusyawarah sama sekali tidak diperkenankan dengan cara melanggar prinsip-prinsip syari’ah.

Pertanyaan pentingnya adalah, sebagai gagasan dinamik, dapatkah “musyawarah” dalam syariat Islam kita terjemahkan menjadi “demokrasi-Islami, atau sebaliknya, dapatkan demokrasi-Barat kita kita perkaya dengan gagasan-gagasan Islam?

Meninjam ide Kuntowijoyo (1984), kita bisa melalukan proses objektivikasi Islam, hingga Islam menjadi sesuatu yang membumi dan bisa diterima oleh semua orang, meskipun dengan tanpa istilah ke-Arab-arab-an dengan tanpa meninggalkan esensi Islam. Atau sebaliknya kita bisa mengislamkan gagasan dari luar Islam tanpa harus mengganti istilah bakunya dengan cara mengisinya, yang dalam istilah Kuntowijoyo disebut dengan Islamisasi. Karena, proses islamisasi tidak harus dengan mengganti sesuatu istilah yang sudah baku, melainkan memahami esensinya dan mengisinya dengan gagasan Islam yang lebih esensial.

Perlu diingat, bahwa pada saat manusia berinteraksi dengan sesama-manusia, ada sejumlah persoalan yang mereka hadapi bersama dan – pada akhirnya – harus mereka pecahkan bersama untuk kepentingan kemashlahatan (kebaikan) bersama. Mereka, harus bersedia menenggang satu sama lain, dan tentu saja sama sekali tidak mungkin mementingkan kepentingan pribadinya di atas kepentinagn bersama. Kepentingan bersama menjadi sesuatu yang harus dikedepankan, mengalahkan seluruh kepentingan-kepentingan pribadi. Dan oleh karenanya, mereka memerlukan musyawarah. Kata musyawarah terambil dari akar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat  diambil atau dikeluarkan  dari  yang  lain  (termasuk pendapat).

Musyawarah  dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu.  Kata  musyawarah  pada  dasarnya  hanya digunakan  untuk  hal-hal  yang  baik,  sejalan  dengan  makna dasarnya. Oleh karenanya –musyawarah —  tidak bebas-nilai. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa esensi musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang terbaik tentang suatu masalah. Inilah yang dikenal dalam al-Quran dan Hadis dengan istilah: “ma’rûf“.

Rasulullah s.aw. pun menjadikan musyawarah sebagai pijakan dari setiap proses pengambilan keputusan. Beliau tidak pernah malu meminta nasihat atau saran kepada sahabatnya tentang suatu masalah. Bahkan, dalam pandangan intelektual Barat yang mengagumi kepemimpinan beliau, musyawarah merupakan salah satu “kunci sukses” kepemimpinan beliau.

Dalam bermusyawarah, Rasulullah s.a.w. selalu menjunjung etika, menghargai pendapat orang lain, mengakui kelemahan diri sendiri, dan mengakui kelebihan orang lain. Beliau mampu menahan diri dari sikap ingin menang sendiri. Pertukaran pendapat dan argumentasi dalam musyawarah benar-benar hanya dimaksudkan untuk meraih kebaikan. Karenanya, tidak ada kelompok yang merasa dikalahkan atau dimenangkan. Kemenangan bagi setiap musyawarah adalah ketika keputusan terbaik telah dihasilkan. Di sinilah pentingnya pemahaman beliau dan para sahabatnya terhadap fungsi dan esensi musyawarah yang lebih mengedepankan sikap saling pengertian daripada perdebatan yang yang berujung pada kemadharatan.

Namun, hingga kini tidak setiap orang mampu bermusyawarah dengan orang lain. Hanya orang yang di dalam jiwanya telah tumbuh nilai “tasamuh” lah yang mampu menyimpan egonya untuk mendengarkan saran dan nasihat orang lain. Orang yang selalu membiasakan musyawarah tidak akan pernah menyesal atas setiap keputusan yang diambilnya, karena ia merupakan saripati dari pemikiran dan pertimbangan yang matang.

Dari analisis di atas, kita bisa menangkap sebuah tawaran penting: “Di ketika misayawarah benar-benar dilakukan oleh setiap muslim dengan rambu-rambu etis_Islam, maka pada saatnya umat Islam akan menjadi problem-solver (pemecah-masalah) bagi umat manusia yang mendambakan kemashlahatan bersama, dengan tawaran kongkret “Islam for all (Islam rahmatan lil ‘âlamîn)”, dengan gagasan objektivikasi musyawarah menjadi demokrasi Islami. Atau di ketika umat Islam mampu bergulan secara cerdas dalam proses ber”demokrasi”, maka diharapkan akan lahir demokrasi berwawasan etis yang melahirkan kemashlahatan, Karena melahirkan demokrasi yang berwawasan al-akhlâq al-karîmah merupakan tugas setiap muslim, di mana pun dan kapan pun.

Bagi setiap muslim, demokrasi yang telah diislamkan, hendaknya menjadi forum untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam (baca: al-akhlâq al-karîmah) demi kemaslahatan bersama. Dan kita mulai dari di negeri kita tercinta: “Indonesia”.

Selamat berdemokrasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam!

Penulis adalah: Dosen Tetap FAI-UMY dan Dosen Luar Biasa STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta