Demokrasi Sekaligus Nomokrasi

TULISAN Riza Sihbudi berjudul “Demokrasi atau Penegakan Hukum?” (Kompas, 20/10) menarik untuk didiskusikan lebih lanjut karena meletakkan demokrasi dan hukum sebagai dua gagasan yang seolah-olah kontradiktif tanpa ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Demokrasi adalah satu hal (one thing) dan hukum adalah hal lain (other thing).

Titik tolak tulisan Riza berawal dari persetujuannya pada I Wibowo (“Demokrasi untuk Indonesia”, Kompas, 8/10) yang mengatakan, demokrasi tidak akan membawa kita ke pintu gerbang kemakmuran. Di akhir tulisannya, Riza mengatakan, “Tak usah muluk-muluk bicara soal sistem politik yang demokratis. Itu terlalu abstrak. Sebab, yang amat dibutuhkan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia dalam waktu dekat adalah penegakan hukum. Bukan demokrasi yang makin sulit dimengerti itu.”

Pada tataran teoretis, demokrasi dan hukum tidak dipahami sebagai dua entitas yang contradictio in terminis. Keduanya bisa berada dalam suasana hidup berdampingan secara damai, tanpa salah satunya lebih diunggulkan daripada yang lain karena semuanya penting dalam kerangka gagasan negara modern. Tulisan ini bermaksud memberikan tanggapan terhadap sikap pesimistis Riza pada kohesivitas demokrasi dan hukum tersebut.

“Democratische rechtsstaat” dan “constitutional democracy”

Dalam berbagai kesempatan, terakhir dalam suatu seminar di Denpasar beberapa waktu lalu, Prof Jimly Asshiddiqie (sekarang Ketua Mahkamah Konstitusi) sering mengatakan, RI menganut paham kedaulatan rakyat (Inggris: democracy; Belanda: democratie) yang pelaksanaannya disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Selain itu, Indonesia juga menganut paham kedaulatan hukum (Inggris: nomocracy; Belanda: nomocratie) yang dibentuk melalui cara-cara yang demokratis.

Jika konsep demokrasi dijalankan tanpa dibingkai rambu-rambu hukum, maka yang terjadi adalah anarkisme. Sebaliknya, jika hukum (baca peraturan perundang-undangan) ditetapkan tanpa melalui prosedur demokratis, maka yang terjadi adalah praktik represif dan koersif kekuasaan yang diabsahkan hukum. Dengan kata lain, demokrasi an sich bukanlah gagasan yang sempurna dan tanpa cacat sedikit pun, sebagaimana hukum an sich. Keduanya harus dipahami sebagai dua hal yang komplementer dan saling mengisi satu sama lain. Karena itu, menurut Prof Jimly, RI menganut paham “negara hukum yang demokratis” (democratische rechtsstaat) sekaligus paham “negara demokrasi yang berdasar atas hukum” (constitutional democracy).

Demokrasi dan nomokrasi merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang sama. Karena itu, setiap negara yang mengaku demokratis, baik dalam tradisi negara hukum rechtsstaat (untuk tradisi civil law system) maupun tradisi negara hukum rule of law (untuk tradisi common law system), secara built in, menempatkan hukum sebagai salah satu unsur pentingnya. Unsur yang harus ada dalam negara hukum rechtsstaat adalah (1) pengakuan hak asasi manusia (grondrechten); (2) pemisahan kekuasaan (scheiding van machten); (3) pemerintahan berdasar atas undang-undang (wetmatigheid van het bestuur); dan (4) peradilan administrasi (administratieve rechtspraak) (Robert Mohl, 1973: 22). Adapun unsur yang harus terdapat dalam rule of law adalah (1) supremasi hukum (supremacy of law); (2) persamaan di depan hukum (equality before the law); dan (3) konstitusi yang berdasarkan atas hak asasi manusia (constitution based on human rights) (AV Dicey, 1971: 223-224). Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memahami demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam suatu negara secara terpisah dari nomokrasi atau kedaulatan hukum, begitu juga sebaliknya.

Demokratis sekaligus nomokratis

Demokrasi merupakan gagasan yang selalu terdengar nyaring, khususnya setelah gerakan reformasi berhasil membongkar kemapanan sistem politik lama yang tidak demokratis. Sayangnya, perlakuan yang sama tidak terjadi pada gagasan nomokrasi sehingga sangat wajar jika nomokrasi tidak mengalami pencapaian sebagaimana demokrasi. Akibatnya, kehidupan demokrasi RI memiliki kecenderungan liar karena tidak dibingkai nilai nomokrasi. Padahal, sejatinya era reformasi harus dimaknai sebagai perbaikan terhadap institusi demokrasi dan institusi nomokrasi sekaligus.

Ini tampaknya yang bisa ditangkap dari kegelisahan Riza sehingga ia tampak melihat sosok demokrasi dan penegakan hukum sebagai dua hal yang kontradiktif. Lebih jauh, Riza bahkan menganjurkan untuk meninggalkan lebih dulu perdebatan soal demokrasi-yang kampiunnya pun (AS) telah meninggalkannya-dan mengutamakan penegakan hukum.

Saya kurang sependapat dengan pandangan ini. Sekali lagi perlu ditegaskan, demokrasi bisa diperjuangkan secara simultan dengan nomokrasi tanpa harus membuat salah satunya diutamakan sambil meninggalkan yang lain. Nilai demokrasi tidak berlawanan asas dengan nilai nomokrasi karena nilai nomokrasi justru hadir untuk memberikan legitimasi dan muatan hukum terhadap keberadaannya. Dengan kata lain, kedaulatan hukum dengan segala derivasinya merupakan aspek yang penting dalam menopang gagasan kedaulatan rakyat.

Secara umum, gagasan demokrasi yang telah kita bangun sudah ada pada jalur yang benar meskipun juga harus diakui masih jauh dari titik ideal. Sementara itu, nomokrasi sangat jauh tertinggal sehingga kehidupan hukum sangat menyedihkan. Karena itu, semangat demokrasi yang menyala-nyala harus diimbangi dengan semangat nomokrasi sehingga tidak menjadi anarkisme.

(Dikutip dan siselaraskan dari tulisan Ahsin Thohari, Pemerhati Hukum dan Ketatanegaraan, dalam http://64.203.71.11/kompas-cetak/0311/07/opini/666280.htm)