Dilema Euthanasia

Dalam artikel yang ditulis Hilman (2004) diberitakan bahwa seorang suami telah meminta tim dokter sebuah Rumah Sakit di Jakarta untuk melakukan tindakan euthanasia (pembunuhan tanpa penderitaan) terhadap istrinya. Alasan tindakan tersebut adalah karena iba, tidak tega melihat istrinya yang sejak melahirkan anaknya yang kedua terkulai di tempat tidur dan tidak ada harapan untuk sembuh kembali. Masalah biaya perawatan yang terus menumpuk dan tidak mampu ia bayar, mendorongnya untuk mendesak tim dokter melakukan euthanasia.

Bagi seorang dokter, sebenarnya masalah euthanasia merupakan suatu dilema yang menempatkannya pada posisi yang serba sulit. Dokter merupakan suatu profesi yang mempunyai kode etik sendiri sehingga ia dituntut untuk bertindak secara profesional. Pada satu pihak ilmu dan teknologi kedokteran telah sedemikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (walaupun istilahnya hidup secara vegetatif). Dokter merasa mempunyai tanggung jawab untuk membantu menyembuhkan penyakit pasien, sedangkan di pihak lain pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu juga sudah sangat berubah. Masyarakat mempunyai hak untuk memilih yang harus dihormati, dan saat ini masyarakat sadar bahwa mereka mempunyai hak untuk memilih hidup atau mati. Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, hukum dan kemampuan serta teknologi kedokteran yang sedemikian maju (sehingga mampu mempertahankan hidup vegetatif tadi).

Seorang dokter terikat dengan sumpah dokter yang telah diucapkan. Pada poin ke tujuh lafal sumpah dokter Indonesia menyebutkan bahwa saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan, sedangkan poin ke delapan menyebutkan bahwa saya akan mengutamakan kesehatan penderita. Pada sumpah dokter muslim terdapat lafal untuk melindungi jiwa manusia dalam semua tahap dan semua keadaan serta melakukan semampu mungkin untuk menyelamatkan dari kematian, penyakit dan kecemasan. Disinilah dokter akan menghadapi dilema dalam mengambil keputusan tindakan jika pasien ataupun keluarga pasien menginginkan euthanasia. Masalah ini merupakan masalah yang kompleks karena terkait dengan etika, moral, hukum, masalah ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang berarti ”indah, bagus, terhormat” atau gracefully and with dignity, dan thanatos yang berarti ”mati”. Secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik sedangkan secara harafiah, euthanasia tidak bisa diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang. Menurut Philo (50-20 SM) euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik, sedangkan Suetonis penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul Vita Ceasarum mengatakan bahwa euthanasia berarti “mati cepat tanpa derita” (Karyadi, 2001).

Menurut Hilman (2001), euthanasia berarti “pembunuhan tanpa penderitaan” (mercy killing). Tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa sembuh. Euthanasia dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, euthanasia aktif, yaitu mengakhiri kehidupan seseorang secara aktif, misalnya dengan memberikan obat tidur dalam dosis yang mematikan atau dengan cara lain yang bertujuan mematikan pasien yang tidak mungkin disembuhkan, tanpa menimbulkan rasa sakit. Euthanasia aktif merupakan tindakan yang dilarang, kecuali di negara yang telah membolehkannya lewat undang-undang. Kedua, euthanasia pasif, yaitu tindakan atau perbuatan “membiarkan pasien meninggal secara alamiah” dengan “tidak melakukan intervensi medis”.

Menurut Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H., ahli hukum kedokteran dan staf pengajar pada Fakultas Hukum UNPAD dalam artikel harian Pikiran Rakyat mengatakan bahwa euthanasia dapat dibedakan menjadi tiga macam :

  1. Euthanasia aktif, yaitu tindakan secara sengaja yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien.
  2. Euthanasia pasif. Dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan atau tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, dan melakukan kasus malpraktik. Disebabkan ketidaktahuan pasien dan keluarga pasien, secara tidak langsung medis melakukan euthanasia dengan mencabut peralatan yang membantunya bertahan hidup atau mengurangi pertolongan.
  3. Autoeuthanasia. Seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut, ia membuat sebuah codicil (pernyataan tertulis tangan). Autoeuthanasia pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan.

Euthanasia pasif adalah secara sengaja tidak (lagi) memberikan perawatan atau bantuan medik yang dapat memperpanjang hidup pasien, sedangkan euthanasia aktif adalah secara sengaja melakukan tindakan/langkah yang memang bertujuan untuk mengakhiri atau mempersingkat hidup pasien. Perbedaannya terletak pada maksud atau tujuan (intention) serta tindakan yang diambil berkaitan dengan kematian pasien tersebut.

Euthanasia pasif maupun autoeuthanasia dipandang sebagai hal yang ambigu. Pada satu sisi dipandang sebagai suatu perbuatan amoral, sebab seorang dokter telah membiarkan orang lain menderita dengan penyakitnya. Pada sisi yang lain, tindakan tersebut justru dapat dianggap sebagai perbuatan mulia, karena dengan membiarkan penyakit yang diderita pasien berjalan secara alamiah hingga ajal menjemputnya (letting die naturally), berarti tidak memperpanjang penderitaan pasien. Tergantung dari sisi mana memandangnya, permasalahan ini bukan merupakan masalah medis semata sehingga perlu kerja sama yang erat dan koordinasi yang baik antara dokter dan keluarga pasien.

Komunikasi, kerja sama dan koordinasi antara dokter, pasien ataupun keluarga pasien telah diantisipasi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menghadapi perkembangan iptek kedokteran, di antaranya IDI telah menyiapkan SK-PB IDI No. 319/PB/4/88 mengenai “Pernyataan Dokter Indonesia tentang Informed Consent”. Disebutkan bahwa manusia dewasa dan sehat rohaniah berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri. Dalam Undang-undang RI No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 45 menjelaskan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi. Dsebutkan bahwa setiap tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan tersebut diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap seperti diagnosis, tujuan tindakan, alternatif tindakan dan resiko, komplikasi serta prognosis tindakan yang dilakukan (Williams, 2006).

Dari sudut pandang hukum menurut Achadiat (2002), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak pernah mencantumkan secara eksplisit istilah euthanasia dalam pasal-pasalnya, namun bila dikaji lebih mendalam ternyata beberapa pasal mencakup pengertian itu. Pasal 344 yang dikenal sebagai pasal euthanasia, menyebutkan “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP juga dapat dikatakan bersangkut paut dengan masalah euthanasia.

Secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapapun (termasuk para tenaga paramedis dan dokter), sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal KUHP tersebut. Tersirat dari pasal 334 di atas, yang telah jelas dilarang oleh KUHP adalah euthanasia aktif, dengan atau tanpa permintaan pasien ataupun keluarganya. Menariknya, UU No. 23/1992 tentang kesehatan (yang dikenal sebagai UU Kesehatan) ternyata belum mengakomodasi soal euthanasia ini dalam pasal-pasalnya, sedangkan di lain pihak beberapa pasal KUHP tadi masih belum memberikan batasan yang tegas dalam hal euthanasia (Achadiat, 2002).

Dari sudut pandang etika kedokteran, euthanasia sebenarnya bertentangan dengan etika kedokteran. Etika yang berasal dari kata ethos (Yunani) mengandung arti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir atau ilmu tentang apa yang biasa dilakukan (Bertens, 2005). Masalah etika ini tertuang dalam sumpah Hippocrates, ditekankan pentingnya meringankan penderitaan, memperpanjang hidup, dan melindungi kehidupan. Sumpah Hippocrates yang terkenal tersebut antara lain berbunyi, “…saya tidak akan memberikan racun kepada siapa pun yang menghendakinya, juga tidak akan menasihati orang untuk mempergunakannya.”

Declaration of Geneva 1948 dan Declaration of Sydney 1968 menyebutkan bahwa, “Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan…. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.” Peraturan Pemerintah 1969 tentang lafal sumpah dokter Indonesia bunyinya juga serupa dengan Declaration of Geneva dan Declaration of Sydney. Pada Kode Etik Kedokteran Indonesia Bab II tentang kewajiban dokter terhadap pasien, tidak memperbolehkan mengakhiri penderitaan dan hidup orang sakit, yang menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi (euthanasia) (Veronica, 2005).

Menurut Zuhroni et. al. (2003), secara normatif, memudahkan proses kematian secara aktif (euthanasia aktif) tidak dibenarkan oleh syara’. Hal ini dikarenakan dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh pasien dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara over dosis. Perbuatan sejenis itu tetap dikategorikan dalam pembunuhan meskipun faktor yang mendorongnya adalah rasa kasihan kepada pasien dan bermaksud meringankan penyakitnya atau rasa sakitnya. Islam mengajarkan bahwa yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah. Manusia tidak diberi hak atau wewenang untuk memberi hidup dan atau mematikannya, sebagaimana dinyatakan dalam ٍٍََQS Yûnûs, 10: 56,

هُوَ يُحْيِ وَيُمِيت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”Dia lah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Nya lah kamu dikembalikan.

Islam sangat menghargai jiwa, lebih-lebih terhadap jiwa manusia. Banyak ayat al-Quran maupun hadist Nabi s.a.w. yang mengharuskan untuk menghormati dan memelihara jiwa manusia (Hifzh al-Nafs), sehingga seseorang tidak diperbolehkan untuk menghilangkan nyawa tanpa alasan syar‘i yang kuat. Allah berfirman dalam QS  al-Mâidah, 5: 32,

. . .مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. . .

”Siapa pun yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Melakukan tindakan pembunuhan sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya pun diancam dengan sanksi yang berat, seperti dijelaskan Allah pada QS an-Nisa, 4: 92-93,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (۹۲) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (۹٣)

”Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh), kecuali ahli waris membebaskan denda tersebut. Jika yang terbunuh itu adalah kaum yang memusuhimu tetapi dia seorang mukmin, maka si pembunuh harus membebaskan seorang hamba yang beriman. Dan jika yang terbunuh adalah kaum kafir yang mempunyai perjanjian damai denganmu, maka si pembunuh hendaknya membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika pembunuh tidak mampu, dia harus berpuasa dua bulan terus menerus, sebagai wujud taubat kepada Allah. Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana (92). Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan disengaja, balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal disana, kutukan dan laknat Allah terkena pada dirinya, disiapkan baginya siksa yang sangat dahsyat (93).”

Selain sanksi di akhirat, terdapat juga sanksi di dunia seperti firman Allah dalam QS al-Maidah, 5: 45,

وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung dan telinga pun dengan telinga, gigi juga dengan gigi, sedang luka dibalas dengan qishash. Tapi yang melepaskan hak pembalasan sebagai sedekah, maka itu merupakan penebus dosa baginya. Siapa yang tidak menetapkan hukum yang diturunkan Allah mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah bagaimana pandangan Islam tentang euthanasia pasif yakni penghentian pengobatan atau tidak memberikan pengobatan yang didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan ataupun tindakan yang dilakukan tidak ada gunanya atau tidak memberikan harapan kepada pasien. Menurut Zuhroni et. al. (2003), untuk menentukan hukum euthanasia pasif ini terlebih dahulu perlu dilihat keterkatannya dengan hukum berobat.

Ulama menyatakan bahwa hukum berobat menjadi sunnah, wajib, mubah atau haram jika penderita dapat diharapkan kesembuhannya, jika tidak ada harapan sembuh sesuai sunnatullah dan hukum kausalitas, sesuai diagnosis dokter ahli yang dapat dipercaya, maka tidak seorangpun dapat mengatakan sunnah apalagi wajib. Pada kasus seorang pasien yang diberi berbagai macam pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, dan sebagainya ataupun menggunakan alat-alat pernafasan buatan dan yang lainnya sesuai dengan teori kedokteran modern dalam waktu yang relatif lama tetapi penyakitnya tetap saja tidak berubah, maka melanjutkan pengobatan tersebut menjadi tidak wajib dan tidak pula mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (tidak mengobatinya) adalah wajib atau sunnah. Membiarkan pasien hidup dengan bantuan alat hanya akan menghabiskan dana, selain itu juga menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang lain yang lebih memerlukannya dan memperoleh manfaat dari alat tersebut.

Memudahkan proses kematian dengan ”euthanasia pasif”, sebaiknya tidak diikuti unsur membunuh dengan rasa kasih sayang, dalam hal ini tidak ada tindakan aktif dokter, tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang wajib dan tidak sunnah sehingga tidak dikenai sanksi. Tindakan pasif ini dapat dinilai sebagai jaiz dan dibenarkan oleh syara’ bila phak keluarga menginginkannya, dokter diperbolehkan melakukannya untuk meringankan beban pasien dan keluarganya. Dalam masalah ini sangat diperlukan informed consent yang baik.

Menurut syara’, seseorang dianggap meninggal sehingga diberlakukan hukum-hukum syara’ yang berkenaan dengan kematian, apabila telah nyata salah satu dari dua indikasi. Pertama, apabila denyut jantung dan pernafasannya sudah berhenti secara total, dan para dokter telah menetapkan bahwa hal itu tidak akan pulih kembali. Kedua, apabila seluruh aktifitas otaknya sudah berhenti sama sekali, dan para dokter ahli sudah menetapkan tidak akan pulih, otaknya sudah tidak berfungsi (Zuhroni et. al. 2003).

Dalam kondisi tersebut diatas, ulama menetapkan diperbolehkan melepas instrumen yang dipasang pada seseorang meskipn sebagian organnya, seperti jantung masih berdenyut karena kerja instrumen tersebut. Argumen kebolehan melepas alat-alat pengaktif organ dan pernafasan dari pasien, karena tidak berguna lagi. Bahkan sebagian ulama mewajibkannya untuk menghentikan penggunaan alat-alat tersebut, karena menggunakan alat-alat itu berarti bertentangan dengan syariah Islam. Alasannya adalah tindakan tersebut menunda pengurusan jenazah dan penguburannya tanpa alasan darurat, menunda pembagian warisan, masa ‘iddah bagi istri dan hukum lain yang terkait dengan kematian. Disamping itu juga berarti menyia-nyiakan harta dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak berguna, sedangkan hal ini dilarang dalam Islam.

Penggunaan alat tersebut juga memberikan mudharat kepada orang lain dengan menghalangi penggunaan alat tersebut kepada yang lebih membutukannya. Dalam ketentuan hukum Islam, memberi mudharat kepada diri sendiri dan kepada orang lain dilarang, sesuai dengan hadis Nabi s.a.w., yaitu hadis riwayat Ibn Majah, Ahmad, dan Malik yang artinya “Dari `Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah s.a.w. mewajibkan agar tidak memberikan mudharat kepada diri sendiri dan kepada orang lain.” (Zuhroni et. al. 2003).

سنن ابن ماجة ـ محقق ومشكول – (٣ / ٤٣۰)

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

Islam mengajarkan bahwa yang lebih berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah. Orang yang mengakhiri hidupnya sendiri atau orang lain dengan cara dan alasan yang bertentangan dengan ketentuan agama, sepetri euthanasia aktif, adalah perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam dengan siksa yang berat.

Sanksi di dunia jika persyaratannya terpenuhi dikenai qishas, kaffarah, atau diyat dan atau di akhirat dengan adzab neraka. Euthanasia pasif diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam, sedangkan euthanasia aktif dilihat dari segi kode etik kedokteran, KUHP, dan hukum Islam merupakan perbuatan yang terlarang. Keluarga yang meminta dokter melaksanakan euthanasia aktif dipandang sebagai pelaku pembunuhan yang disengaja oleh karena itu dikenakan hukuman qishash atau diyat. Dokter yang sengaja melaksanakannya atas permintaan pasien ataupun keluarga dipandang sebagai seorang yang membantu pelaksanaan bunuh diri pasien sehingga ikut menanggung dosa atas perbuatannya. Wallâhu A’lam.

Euthanasia merupakan masalah yang kompleks. Masalah euthanasia belum mempunyai kesamaan sudut pandang antara hak azasi manusia, etika, moral, hukum, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya dan agama, sehingga masalah ini tidak bisa dipandang hanya dari satu sudut pandang saja. Euthanasia bisa merupakan kebenaran pada salah satu aspek, tetapi belum tentu merupakan kebenaran pada aspek yang lainnya. Dalam menangani masalah ini perlu pembicaraan yang serius antara jajaran hukum, pihak yang mengurusi masalah etika dan disiplin kedokteran, maupun pemuka agama sehingga dapat menghasilkan peraturan dan batasan yang jelas tentang euthanasia. Dokter sebagai tenaga kesehatan yang profesional hendaknya selalu berusaha mencari informasi terbaru tentang masalah kesehatan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan tindakan pada pasiennya serta dapat menolak dengan tegas tindakan atas permintaan pasien ataupun keluarga pasien yang bertentangan dengan etika, norma maupun peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Achadiat, 2002. Euthanasia yang (Semakin) Kontroversial. http://www.tempo.co.id/ medika/arsip/012002/top-1.htm

Bertens, K. 2005. Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dahlan, Zaini. et.al. (Penerjemah), 2003. Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya, Yogyakarta: UII Press.

Hilman, 2004. “Euthanasia”, Sebuah Pemikiran. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/ 1004/12/0801.htm

Karyadi, 2001. Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Jakarta: Media Pressindo.

Williams, John R. 2006. Medical Ethics Manual. Sagiran. 2006 (Alih Bahasa), Yogyakarta: Pusat Studi kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Veronica, 2005. Penyalahgunaan Eutanasia Pasif. http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0205/27/hikmah/ utama02.htm.

Zuhroni et al. 2003. Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqh Kontemporer), Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Bethadina, Senin 17 September 2007, dalam http://fkuii.org/tiki-read_article.php?articleId=73)