Fatwa Larangan Merokok Apa Tindak Lanjutnya?

MUI sudah menetapkan fatwa tentang rokok. Hukum merokok secara umum adalah makruh, tapi diharamkan pada kondisi tertentu, yaitu anak di bawah umur, wanita hamil, dan perokok di tempat umum. Pro dan kontra bermunculan di seputar fatwa tersebut. Mengapa sampai muncul fatwa? Karena, semua tahu, rokok lebih banyak mudaratnya dari mafsadatnya.

Fakta di tengah kemudaratan yang ada bahwa Indonesia adalah negara dengan konsumsi rokok tertinggi setelah Republik Rakyat Cina, USA, Rusia, dan Jepang (data tahun 2002). Konsumsi rokok mencapai 181,958 miliar batang. Lebih memprihatinkan lagi adalah Survei Ekonomi Nasional yang melaporkan bahwa peningkatan signifikan prevalensi merokok anak usia 15-19 tahun, dari 12,7 persen di tahun 2001 meningkat menjadi 17,3 persen di tahun 2004. Artinya, jumlah perokok tahun 2004 mencapai 40 juta dari 220 juta penduduk Indonesia! Di tahun 2008, walau belum ada angka pastinya, diduga akan lebih meningkat, mengingat gencarnya industri rokok yang mempromosikan produknya.

Walaupun lebih dari 70 ribu artikel ilmiah telah mengungkapkan dampak kesehatan akibat merokok dan adanya fakta bahwa kematian akibat rokok mencapai 38 orang untuk setiap menitnya (Depkes RI), sayangnya alasan rasional ini belum menjadi prioritas negara untuk menurunkan prevalensi perokok. RUU Pengendalian Dampak Tembakau pada tahun 2006 yang pernah disodorkan telah gagal total di DPR dengan alasan yang sangat teknis.

Sebenarnya, pemerintah melalui menteri keuangan telah mengeluarkan Peraturan No 203/PMK.001/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 7 persen dan akan efektif dilaksanakan per 1 Februari 2009. Sayangnya, peningkatan cukai ini bukan ditujukan untuk mengendalikan dampak tembakau, namun lebih untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara. Dengan kenaikan tarif cukai tersebut, diharapkan penerimaan negara tahun 2009 untuk cukai tembakau sebesar Rp 48,2 triliun atau naik 2,7 triliun dari APBN-P 2008. Hal ini dapat dilihat dari roadmap penerimaan negara dari cukai industri rokok yang menargetkan pertumbuhan produksi rokok nasional sebesar 260 miliar batang di tahun 2015!

Lain halnya dengan Thailand, misalnya, yang menaikkan cukai untuk membuat harga rokok menjadi mahal dengan harapan daya beli perokok menurun dan pada saat yang bersamaan sekian persen dari cukai tersebut dialokasikan langsung untuk sektor kesehatan. Melalui ‘pendekatan program’, Thailand memberlakukan pajak rokok sampai 75 persen dan menyisihkan 2 persennya untuk program promosi kesehatan langsung (kampanye antirokok). Satu contoh baik untuk ditiru. Atau, bisa juga program lain yang mengedepankan ‘pendekatan hukum’, misalnya Singapura yang sejak tahun 1970 menegakkan aturan tegas atas pelanggaran-pelanggaran aktivitas merokok di tempat umum dan tempat kerja.

Sedikit benchmark di atas memperlihatkan pentingnya peran pemerintah. Sampai saat ini, Indonesia belum lagi menandatangani Konvensi WHO tentang Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). FCTC sendiri telah ditandatangani oleh 181 dari 195 negara di dunia dan 162 negara di antaranya telah meratifikasinya. Padahal, pokok-pokok FCTC sangat penting untuk mengatur pengendalian harga dan pajak, pengendalian iklan, pengaturan label dan isi rokok, serta pengendalian pencemaran akibat rokok dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat.

Andai FCTC ditandatangani dan diratifikasi, tentu MUI tidak usah repot-repot menerbitkan fatwa haram, yang di kalangan internal MUI kurang didukung oleh salah satu ormas keagamaan komponen dari MUI itu sendiri. Namun demikian, fatwa ini harus ditempatkan sebagai ‘angin segar’ di tengah mandeknya keseriusan kita dalam program pengendalian tembakau.  Fatwa MUI diharapkan mampu untuk memicu keseriusan upaya-upaya pengendalian rokok oleh semua pihak. Efektif tidaknya fatwa ini sangat tergantung pada sikap berbagai pihak dalam menindaklanjutinya. Di berbagai negara, regulasi dan <I>law enforcement<I> yang konsisten adalah kunci dari semuanya. Jika industri rokok masih dianggap sebagai salah satu penyanggah utama perekonomian nasional, harapan terhadap pengendalian dampak tembakau akan jauh dari harapan.

Ketakutan berbagai pihak terhadap dampak sosial dan ekonomi, seperti terjadinya pengangguran, dengan diberlakukannya pengaturan rokok selalu menjadi alasan. Padahal, dampak sosial dan ekonomi jangka menengah atau jangka panjang jauh lebih besar, seperti dampak kesehatan yang ditimbulkan, angka usia harapan hidup turun mengakibatkan produktivitas masyarakat menurun, dan berimplikasi pada penurunan tingkat ekonomi nasional.

Semua pihak harus menyadari dan sedini mungkin melakukan upaya-upaya mengurangi prevalensi merokok pada anak dan usia produktif. Kalau ini dilakukan, pasti terjadi pergeseran belanja masyarakat perokok ke barang dan jasa lainnya yang lebih bermanfaat. Untuk itu, harus diciptakan ‘manajemen transisi’ yang didukung seluruh lapisan masyarakat untuk mengonversi industri rokok menuju industri lain.

Di sektor hulu, untuk petani tembakau, contohnya, perlu upaya diversifikasi tanaman tembakau ke tanaman lainnya, misalnya tanaman jarak untuk peningkatan produksi energi alternatif, seperti bioetanol, yang lebih menguntungkan. Di sektor hilir contoh lainnya, untuk ‘warung-warung’ rokok, diupayakan dibina lebih lanjut oleh retail-retail modern sehingga dapat menjual consumer good lainnya, selain rokok. Insya Allah, dengan bergerak bersama, melalui program-program yang terukur, persoalan pengendalian rokok ini dapat dijalankan dan menghasilkan win-win solution bagi semua. Fatwa MUI harus diposisikan sebagai pesan untuk kita semua agar secara sistematis mulai menyusun program-program lebih konkret. Dan, apabila diperlukan, dapat dijadikan dasar untuk terbitnya perundangan yang lebih mengikat semua.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Dr.dr. Fachmi Idris, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, “Opini”, Republika, Sabtu, 31 Januari 2009)