Fatwa MUI dan Kepemimpinan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk mereka yang tidak menggunakan hak pilih (golput) dalam pemilu mendatang. Selama ada calon pemimpin, umat Islam harus menggunakan hak pilihnya. Alasan MUI karena adanya kepemimpinan merupakan suatu kewajiban sesuai dengan firman Allah dalam Alquran (Qs.4:59), taatlah kalian kepada Allah, Rasul Allah, dan para pemimpin (ulil amri).

Harus ditegaskan sejak awal bahwa kepemimpinan adalah suatu hal yang mutlak dalam kehidupan. Bisa juga dikatakan, kepemimpinan adalah sesuatu yang fitrah: kapan pun, di mana pun, seterbatas apa pun, dan dalam bentuk apa pun kepemimpinan selalu ada. Bahkan, kepemimpinan juga ada dalam kehidupan hewan yang tak berakal, seperti lebah, semut, dan lainnya.

Pertanyaannya, kewajiban dalam arti apa yang dimaksud oleh MUI? Apakah kewajiban dalam arti normatif-ritual? Apakah seseorang yang tidak menggunakan hak pilih dianggap berdosa sebagaimana orang yang tidak menjalankan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya?

Dalam hemat saya, kewajiban yang terkait dengan kepemimpinan adalah kewajiban secara sosial (bukan normatif). Maksudnya, dalam menjalani hidup, manusia membutuhkan adanya kepemimpinan hingga kehidupan dapat diatur bersama untuk kemaslahatan semua pihak.

Oleh karena itu, orang yang tidak melaksanakan kewajiban ini (seperti golput) tak dapat dikatakan/dihukum berdosa (secara normatif) layaknya orang yang tidak menjalankan perintah Allah, Rasul Allah, dan ibadah pada umumnya. Dengan kata lain, dosa mereka tidak bersifat ukhrawi (akan disiksa atau masuk neraka). Mereka hanyalah berdosa secara sosial dan akan merasakan akibat buruk dari apa yang telah dilakukan di dunia ini.

Bila tidak (kewajiban dalam kepemimpinan dipahami sebagai kewajiban normatif, bukan sosial), berarti hewan-hewan yang tak berakal pun (seperti, semut atau lebah) menjalankan perintah Allah sesuai dengan ayat yang dijadikan landasan oleh MUI di atas. Karena, faktanya, dalam kehidupan hewan-hewan itu, terdapat juga kepemimpinan. Padahal, menurut para ahli hukum Islam (ushul fikih), perintah Tuhan hanyalah untuk mereka yang berakal. Jangankan hewan yang tak berakal, manusia yang dianggap tak berakal pun (seperti, anak di bawah umur, orang mabuk, orang tidur, dan sebagainya) tidak mempunyai kewajiban menjalankan perintah atau larangan Allah.

Begitu juga dengan istilah wajib yang terdapat dalam kitab-kitab ulama terdahulu. Buku Al-Ahkam as-Sulthaniyah (Imam Al-Mawardi) yang sering dijadikan rujukan oleh banyak pihak, contohnya, mensinyalir bahwa khilafah atau imamah (kepemimpinan) adalah wajib. ‘Wajib’ yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kewajiban secara sosiologis, bukan normatif. Itu sebabnya, di awal pembahasan bab pertama dalam buku ini, Imam Al-Mawardi menjelaskan perbedaan pandangan para ulama dalam memahami term “wajib” dalam masalah kepemimpinan ini (wajib secara normatif-syariat atau wajid secara akal-sosial). Imam Al-Mawardi lebih jauh menegaskan, kalaupun persoalan ini dipandang sebagai kewajiban normatif-syariat, kewajiban yang tersebut masuk dalam kategori kewajiban kelas dua fardu kifaayah, bukan kewajiban kelas satu fardu ain (hlm 5).

Perspektif Islam

Dalam konteks kepemimpinan, Islam hanya menetapkan garis-garis besar yang dapat memandu laju sebuah pemerintahan atau kepemimpinan, seperti kejujuran, mengedepankan kemaslahatan rakyat, dan sebagainya. Adapun hal-hal yang lebih spesifik, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada umatnya untuk dimusyawarahkan, seperti bentuk pemerintahan, aturan pengangkatan seorang pemimpin, dan sebagainya.

Dalam konteks kepemimpinan, Islam mengedepankan hal-hal yang bersifat rasional dan yang terkait dengan kemaslahatan semua pihak ketimbang hal-hal yang bersifat normatif dan yang hanya terkait dengan kemaslahatan individu tertentu. Sebagai contoh, seorang ulama besar kelahiran Turki, Ibnu Taymiyyah (1263 M/661 H-1328 M/728 H), berpandangan bahwa sebuah kepemimpinan harus dilihat dari konteks kepemimpinan atau kebutuhan yang ada. Apabila konteks kepemimpinan membutuhkan pemimpin yang kuat, kekuatan adalah faktor yang harus dikedepankan dalam kepemimpinan tersebut walaupun pemimpin yang kuat tersebut mempunyai kelemahan di bidang yang lain, seperti di bidang kejujuran, pengetahuan, dan sebagainya.

Dalam buku As-Siyasah As-Syar’iyyah, Ibnu Taymiyyah melansir satu pertanyaan yang pernah diajukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal perihal kepemimpinan dalam peperangan. Lebih baik mana antara peperangan yang dipimpin oleh orang yang toleh (jahat), tapi kuat dan peperangan yang dipimpin oleh orang saleh, tapi lemah? Menjawab pertanyaan ini, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ke-toleh-an (kejahatan) pemimpin yang toleh (tapi kuat) kembali kepada dirinya sendiri.
Sedangkan, kekuatan pemimpin toleh tersebut kembali kepada umat Islam. Sebaliknya, kesalehan pemimpin yang saleh (tapi lemah) kembali kepada dirinya sendiri. Sedangkan, kelemahan pemimpin yang saleh tersebut kembali kepada umat Islam. Dari sini, Imam Ahmad bin Hanbal mengutamakan kepemimpinan (dalam peperangan) orang toleh asalkan kuat ketimbang orang saleh yang lemah.

Bahkan, Ibnu Taymiyyah menjadikan sahabat Nabi, Khalid bin Walid, sebagai contoh dari kepemimpinan seseorang yang tidak ideal dari segi amanah dan moralitas, tapi cukup kompeten dalam hal kekuatan dan strategi perang. Nabi Muhammad SAW menjadikan sahabat Khalid bin Walid sebagai komandan perang dalam banyak peperangan yang pernah terjadi di masa-masa awal Islam. Padahal, menurut Ibnu Taymiyyah, sahabat Khalid sesekali melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW.
Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW menengadahkan kedua tangannya sembari berdoa kepada Allah agar beliau dibebaskan dari hal-hal yang dilakukan oleh sahabat Khalid. Yaitu, ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Khalid kepada Bani Juzaimah. Saat itu, sahabat Khalid membunuh dan mengambil harta kekayaan mereka. Padahal, ini termasuk hal yang terlarang. Menurut sebagian riwayat, Nabi Muhammad SAW mengganti apa yang telah diambil oleh sahabat Khalid. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap menjadikan dan menggunakan sahabat Khalid sebagai komandan perang.

Ibnu Taymiyyah juga melansir sahabat lain, seperti sahabat Abu Dzar. Menurut pengamatan Ibnu Taymiyyah, sahabat Abu Dzar kebalikan dari sahabat Khalid. Beliau termasuk sosok yang berjiwa amanah, tapi cukup lemah dalam hal kepemimpinan dan kekuatan.

Kepemimpinan Tak Harus Ideal

Dalam bukunya berjudul Al-Muqaddimah, sosiolog terkemuka pada abad pertengahan, Ibnu Khaldun, berpandangan bahwa seorang pemimpin tidak harus sosok yang paling intelek atau yang paling kuat secara fisik, melainkan sosok yang paling (mungkin) diterima oleh semua pihak dan memahami konteks kepemimpinan yang ada.

Namun demikian, hal ini tak berarti bahwa orang yang bodoh atau lemah bisa menjadi pemimpin. Karena, hanyalah mereka yang bodoh itu ‘membodohi diri sendiri’ dan ‘membodohi orang lain’ yang mau mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin. Begitu juga dengan orang yang lemah.

Yang dimaksud oleh pernyataan Ibnu Khaldun di atas adalah seorang pemimpin tidak harus mengetahui dan ahli di segala bidang. Seperti istilah sahabat Abu Bakar yang menjadi pemimpin pertama umat Islam dan melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, “Kalian memberikan kepercayaan kepadaku (untuk menjadi pemimpin kalian). Padahal, aku bukan yang terbaik di antara kalian.”

Seorang pemimpin haruslah menguasai bidang tertentu, terutama yang terkait langsung dengan konteks kepemimpinan dan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya. Di luar itu, seorang pemimpin bisa membentuk ‘tim pakar’ untuk mempelajari hal-hal yang tidak menjadi keahliannya. Hal ini tentu berbeda sama sekali dengan orang bodoh yang tak mempunyai keahlian apa pun dan mengandalkan orang lain dalam menghadapi segala apa pun.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Hasibullah Satrawi, Kepala Program Moderate Muslim Society [MMS] Jakarta, “Opini”, Republika, Kamis, 12 Februari 2009)