Etika Politik

Dalam Masyarakat Kontemporer Indonesia

Pendahuluan

Adalah sebuah keprihatinan yang mendalam bila kita mengamati perkembangan masyarakat kita pada era Reformasi sejak 1998 yang lalu, khususnya bila kita lihat dari perspektif sistem nilai yang semakin porak-poranda. Keprihatinan itu akan semakin dalam bila kita kaitkan posisi Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar di muka bumi, tetapi yang agak rapuh dalam masalah moral. Jumlah total penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2000 adalah 205.843.196 dengan perbandingan komposisi penganut agama sebagai berikut: Muslim berjumlah 177. 528.772 (88,22%), Protestan/Katolik 17.954.977 (8,92%), Hindu 3.651.939 (1, 81%), Buda 1.694.682 (0,84%), Konghucu (data 1971) 972. 133 (0, 82%), lain-lain 411. 629 (0,20%). Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara nominal-kuantitatif bangsa Indonesia di samping bangsa Muslim terbesar, juga sebagai bangsa relijius. Hanya sebesar 0,20% saja yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengikut agama tertentu, tetapi mereka tentu punya kepercayaannya sendiri pula. Dengan kata lain, pengikut ateisme susah sekali kita temukan di nusantara ini.

Maka pertanyaan pertama, yang sangat mendesak adalah: mengapa sebuah bangsa relijius sangat rentan dan rapuh dalam masalah moral dan etika? Lebih khusus lagi, mengapa bangsa Muslim terbesar di muka bumi ini tidak dapat dijadikan teladan dalam hal moral dan etika, termasuk moral dan etika politik? Makalah ini ingin lebih memusatkan perhatiannya kepada pencarian jawaban terhadap pertanyaan kedua, karena hal itu yang perlu menjadi hirauan kita semua demi perbaikan nasib bangsa ini di masa depan. Juga akan disertakan analisis situasi Dunia Arab kontemporer sebagai perbandingan dengan suasana kita di sini, karena sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim.

Agama dan Perilaku: Kesalehan Pribadi dan Kesalehan Sosial

Jika al-Quran dijadikan rujukan utama dalam membentuk perilaku seorang Muslim, maka di mana sebenarnya posisi Kitab Suci ini dalam hubungannya dengan realitas masyarakat kontemporer kita yang gaduh secara moral dan etika? Juga bagaimana keterkaitan antara konsep kesalehan pribadi dan kesalehan sosial dalam upaya menciptakan suatu keseimbangan dalam kehdupan kolektif kita?

Muhammad Asad dalam tafsirnya The Message of the Quran menyimpulkan fungsi al-Quran sebagai acuan utama kelakuan seorang Muslim dalam bentuk pertanyaan: Bagaimana semestinya penulis berperilaku untuk meraih kehidupan baik di dunia ini dan kebahagiaan dalam kehidupan yang akan datang? Menurut Asad, kecuali al-Quran, tidak satu pun Kitab Suci lain yang telah memberikan jawaban komprehensif terhadap pertanyaan itu. Namun Asad juga sadar bahwa sebagian besar Muslim telah menyimpang dari ruh pesan al-Quran, sekalipun mereka tetap percaya bahwa “al-Quran adalah menifestasi tertinggi dari rahmat Allah, kearifan tertinggi, dan ekspresi keindahan yang tertinggi pula: singkatnya, Kalam Allah yang sebenarnya.” Bila kita gumulkan pesan al-Quran ini dengan realitas umat, maka terbentanglah sebuah jurang pemisah yang sangat lebar antara kepercayaan dan perilaku seorang Muslim dalam kehidupan kolektifnya bila diukur dengan kriteria dan standar al-Quran. Kitab Suci ini dalam bahasanya sendiri juga sekaligus berfungsi sebagai al-furqan. Ungkapan al-furqan dalam beberapa tafsir klasik diartikan sebagai “pembeda antara mana yang halal dan mana yang haram, antara yang benar dan yang batil.”

Fenomena dalam masyarakat kita yang cukup merisaukan adalah kesalehan pribadi seperti tak ada hubungannya dengan kesalehan sosial. Al-furqan yang seharusnya berfungsi sebagai penerang dalam suasana kegalauan sistem moral, seperti telah lama menghilang. Dalam kalimat lain, kesalehan pribadi secara simbolik yang dipertunjukkan banyak orang dalam berbagai upacara ritual belum tentu dengan sendirinya terkait dengan kesalehan sosial sebagai salah satu manifestasi taqwa dalam kehidupan bermasyarakat Juga belum tentu dalam kesehariannya, orang yang tampaknya saleh secara pribadi itu punya mata batin yang tajam untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang pantas dan tidak pantas, dan antara politik yang bermoral dan politik yang kotor. Kesukaan para elit, eksekutif, dan selibritis melakukan ‘umrah sebenarnya bukanlah sesuatu yang tidak baik, tetapi pertanyaannya adalah: dengan melakukan ‘umrah berkali-kali itu, apakah dapat memupuk suburnya kesalehan sosial berupa perhatian yang lebih meningkat terhadap nasib sektor masyarakat lemah dan para penganggur yang jumlahnya dari hari ke hari semakin membengkak? Kriminalitas dan narkoba yang semakin marak sesungguhnya merupakan indikator lain tentang betapa rapuhnya bangunan sosial masyarakat Indonesia yang dikatakan relijius itu. Semakin tajam kita membaca realitas masyarakat kita, seharusnya akan semakin besar pula rasa tanggungjawab kolektif kita untuk terjun ke lapangan bagi usaha pencerahan lahir-batin masyarakat kita yang kelihatannya semakin terombang-ambing tanpa pegangan dalam iklim serba ketidakpastian: politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Kalau demikian penjelasan Asad di atas tentang fungsi al-Quran dalam kaitannya dengan realitas sosial kita yang rancu dan rentan terhadap keburukan akan memaksa kita untuk tidak saja sekadar mengoreksi diri secara biasa, tetapi melakukannya secara total dan berani, jika memang kita beriman kepada Kitab Suci ini. Pertanyaan kita adalah: siapa di antara kita, ulama, pemimpin organisasi, politisi, birokrat, cendekiawan, dan para muballigh yang bersedia secara tulus untuk berunding dengan al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya? Jawaban masing-masing kita terhadap pertanyaan ini akan menentukan corak perilaku kita, apakah masih berada dalam koridor moral-etika al-Quran atau kelakuan kita sudah menyimpang samasekali dari pesan Kitab Suci yang kita imani itu.

Sebagai al-Furqân (pembeda), patokan moral al-Quran itu teramat gamblang, “bersuluh matahari, bukan bersuluh batang pisang”, kata orang Minang. Kita ambil prinsip musyawarah misalnya sebagai dasar etika kita dalam hidup bersama, suatu prinsip yang jelas-jelas diperintahkan al-Quran, tetapi yang sering benar dilanggar karena kepentingan politik sesaat. Perpecahan yang sedang terjadi di kalangan partai-partai yang berlabel atau yang berbasiskan kaum santri adalah contoh yang paling dekat dengan situasi kita sekarang yang sekaligus memperlihatkan betapa jauhnya kelakuan kita dari sistem etika al-Quran. Orang dengan mudah memecat atau menyingkirkan orang lain yang dinilai tidak loyal kepadanya, tanpa alasan yang jelas dan objektif. Yang lebih ironis lagi adalah perpecahan, nyata atau terselubung, yang berlaku dalam partai yang secara formal berasaskan Islam. Membaca fenomena ini, pertanyaan yang muncul adalah: apakah dalam politik orang tidak merasa malu mempertunjukkan sikap hipokrit yang nyata-nyata mengkhianati etika al-Quran dalam hidup berorganisasi dan berpartai? Apakah kita ini memang orang yang beriman sungguhan atau hanya berpura-pura beriman? Syahwat berkuasa sering benar melumpuhkan hati nurani manusia, hingga persaudaraan kita menjadi berantakan.

Berdasarkan pengalaman empirik kita di Indonesia, penulis ragu apakah mereka yang rajin salat dan puasa atau telah menunaihan ibadah haji berkali-kali sudah pasti menjadi orang beriman dan bertaqwa yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki al-Quran. Apa boleh buat, pertanyaan pahit ini terpaksa penulis sampaikan di depan forum yang mulia ini, karena realitas sehari-hari yang kita hadapi sungguh menyesakkan nafas. Premanisme dalam politik dan politik uang yang semakin marak dari waktu ke waktu misalnya adalah contoh tentang betapa rusaknya sendi-sendi moral bangsa kita. Sesuai dengan perbandingan komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim, maka tidak akan salah bila kita menyimpulkan bahwa yang terbanyak melakukan perbuatan yang merusak itu adalah juga umat Islam.

Bagi penulis, kemelut yang sering diderita oleh berbagai organisasi kaum santri, penyebabnya tunggal: tidak mau berunding secara tulus dengan al-Quran dalam mengatur perilaku kolektif mereka. Egoisme dan kepentingan pragmatis dalam politik jauh lebih dominan tinimbang etika al-Quran yang seharusnya dijadikan acuan utama. Dalam ungkapan lain, al-Quran tidak lagi berfungsi sebagai hudan dalam cara mereka berpolitik. Dengan demikian sebenarnya yang berlaku adalah bahwa kita sudah tidak sungguh-sungguh lagi beragama, sekalipun sebagian kita menuntut simbol-simbol agama secara formal dalam politik kenegaraan. Dengan begitu, mayoritas Muslim di Indonesia adalah mayoritas kuantitatif, tetapi sangat rendah dan rentan dalam kualitas moral. Mayoritas yang telah menjadi beban sejarah.

Dalam prinsip musyawarah terkandung juga prinsip etika yang lain berupa sikap lapang dada dan rendah hati, siapa pun kita, pemimpin atau orang biasa. Orang yang dadanya sempit dan sikapnya sombong jelas sudah menyimpang jauh dari etika al-Quran. Kita kutip ayat berikut ini:

“Dan janganlah engkau berjalan di muka dengan sikap sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi, dan engkau tidak mungkin bertanding tinggi dengan gunung-gunung.” (QS al-Isrâ’, 17: 37)

Ayat ini menyuruh kita untuk berkaca diri dengan menghubungkannya dengan fenomena alam, yaitu janganlah mengukur diri sendiri dengan kehebatan bumi dan tingginya gunung, hingga kita menjadi congkak dan besar kepala, lupa daratan dan lupa lautan. Kelakuan sebagian para pejabat kita, sipil dan militer, di saat berada pada posisi pengambil keputusan, sering benar menjadi manusia penaka dewa-raja yang suka disembah dan dipunja. Budaya neo-feodalisme ternyata masih kuat mempengaruhi perilaku para pejabat dan elit kita.

Ayat lain dengan muatan perintah yang mirip juga kita jumpai:

“Dan janganlah engkau palingkan pipimu buat manusia (ketika berbicara), dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sikap sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai si penyombong, congkak.” (QS Luqmân, 31: 18)

Penyakit sebagian pemimpin kita yang lagi naik daun sekarang, seperti telah disinggung di atas, adalah sikap angkuh, seperti dia adalah segala-galanya, orang lain boleh dilecehkan. Padahal prinsip musyawarah yang betul bila diikuti dengan baik pasti mendidik orang agar merasa berada dalam posisi yang sama dengan orang lain. Kalaulah ia dipilih menjadi pemimpin, itu semata-mata karena ia dianggap punya nilai sedikit lebih di antara yang setaraf.

Dalam politik, sistem demokrasi menurut pandangan penulis lebih dekat kepada prinsip musyawarah dibandingkan dengan sistem kerajaan atau sistem otoritarian yang lain. Tetapi sebuah bangunan demokrasi yang kuat dan sehat hanyalah mungkin tegak jika pendukung sistem itu adalah para demokrat dalam teori dan praktik. Sayang dalam budaya politik yang berkembang di Indonesia sekarang, yang banyak muncul adalah para politisi yang bersikap demokrat dalam teori, otoritarian dalam perilaku praksis. Fenomena semacam ini semakin menyulitkan kita untuk mencari pemimpin yang layak bagi negara kita yang menginginkan tegaknya sebuah perumahan demokrasi yang sehat.

Kemudian di kalangan negeri-negeri Muslim sendiri, belum ada kesepakatan untuk memilih dan menetapkan sistem politik yang mana dan bagaimana kira-kira yang lebih mendekati prinsip musyawarah dalam al-Quran yang selama berabad-abad telah terkubur dalam debu sejarah. Akibatnya akan sangat sulitlah, misalnya, menemukan sistem demokrasi di negeri-negeri Arab sekarang ini lantaran mereka telah kehilangan jejak sejak berakhirnya sistem al-khulafâ’ al-râsyidûn yang jauh dari sistem dinastik.

Dunia Arab dengan krisis politik berkepanjangan: sebuah perbandingan bagi Indonesia Sebagai perbandingan yang cukup relevan dengan kondisi kita di Indonesia, mari kita tengok negeri-negeri Arab yang juga berpenduduk mayoritas Muslim itu dalam kaitannya dengan krisis yang mereka alami sampai hari ini. Seorang penulis Yordania, Mohammad Abu-Kazleh, yang bermukim di Kuala Lumpur menyoroti dunia Arab yang tampaknya tak putus-putusnya dirundung malang. Dalam artikelnya yang berjudul: “Crisis in the Arab World“, Kazleh menyimpulkan mengapa dunia Arab gagal untuk mencapai persatuan, integrasi, dan kerjasama yang kuat antara mereka. Faktor-faktor apa pula yang menghalangi mereka bergerak bersama atau setidak-tidaknya mengkordinasikan kebijakan mereka untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang dapat membahayakan identitas dan eksistensi mereka sebagai bangsa.

Menurut Kazleh, terdapat tiga faktor yang saling terkait yang menjadi sebab utama mengapa dunia Arab susah sekali bersatu dan bekerjasama.

Pertama, absennya efisiensi dalam institusi regional. Kerjasama regional atau pun internasional akan tergantung kepada terwujudnya realisasi kerjasama untuk kepentingan bersama. Dunia Arab sebegitu jauh telah gagal meraih tipe integrasi atau persatuan sekalipun didukung oleh faktor-faktor kondusif seperti agama, bahasa, persamaan pengalaman sejarah, lingkungan geografis, sumber-sumber alam yang kaya, kepentingan bersama, dan lain-lain. Liga Arab yang didirikan pada 1945 bahkan gagal mencapai tujuan-tujuan minimal dari eksistensinya, sekalipun telah dipukul dan dipermalukan berkali-kali oleh berbagai peperangan sejak meraih kemerdekaan. Ini adalah sebuah keanehan yang nyata yang dialami oleh negeri-negeri Arab sampai hari ini.

Kedua, terbentangnya rintangan mengapa Dunia Arab sulit sekali bersatu atau mewujudkan solidaritas antara mereka adalah karena bercokolnya rejim-rejim otokratik yang tidak sah. Penguasa-penguasa di Dunia Arab mendapatkan kekuasaan melalui dua saluran: (1) kudeta militer (mungkin berdarah), dan (2) sebagai warisan. Lantaran kebijakan mereka yang otokratik dan menindas, rejim-rejim ini tidak saja kekurangan legitimasi, tetapi juga kurang mendapat dukungan rakyat banyak. Itulah sebabnya, untuk mempertahankan kekuasaannya, mereka bergantung kepada dukungan militer, politik, dan finasial dari negara-negara asing, khususnya Amerika Serikat yang telah “merampas” sebagian kedaulatan negara mereka.

Dalam pertemuan puncak terakhir sebelum invasi Amerika-Inggris ke Iraq, terjadilah sesuatu peristiwa yang memalukan. Sekalipun adanya tantangan kuat terhadap perang di kalangan negari-negari Barat sendiri, pemimpin-pemimpin Arab telah gagal mencapai persetujuan agar tidak memberikan fasilitas kepada pasukan Amerika. Sebagian pemimpin Arab bahkan secara diam-diam membantu invasi itu dan membiarkan Iraq memikul segala risikonya.

Ketiga, kuatnya pengaruh asing dan tidak adanya kemauan politik bebas. Adanya pengaruh asing dan ketidakmampuan para pemimpin melaksanakan kemauan politik mereka adalah di antara rintangan bagi terwujudnya kerjasama Arab. Ketergantungan kepada Amerika yang menjadi pelindung rejim-rejim otokratik Arab telah membatasi kemampuan mereka untuk bergerak atau membuat keputusan-keputusan politik bebas mengenai isu-isu regional. Keadaan semacam ini akan berlangsung terus selama kebijakan internal dan eksternal dirumuskan dalam suasana otokratik tanpa partisipasi rakyat banyak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting.

Ringkasnya, krisis Dunia Arab yang berlarut-larut ini berkaitan dengan tidak adanya organisasi yang efektif, tidak adanya demokrasi sungguhan, regim yang tergantung pada pihak asing, serta pengaruh dan intervensi asing. Regim-regim yang berkuasa sekarang merupakan bagian dari masalah; mereka bukan solusi. Jalan keluar yang ditawarkan Kazleh adalah langkah-langkah berikut: tampilnya kepemimpinan yang kualifaid yang (a) wajib punya visi sejarah yang komprehensif tentang masa depan; (b) punya kemampuan untuk mempersatukan seluruh kepentingan dan agenda negara-negara Arab; dan (c) mampu merumuskan tujuan-tujuan dan instrumen-instrumen bersama guna mencapai tujuan-tujuan di atas. Di mata Kazleh, kepemimpinan yang dimaksud di atas hanyalah mungkin menjadi kenyataan dalam sistem politik demokrasi sungguhan yang dapat memaksa kelompok elit agar siap dan mau menjadi pelayan publik. Hanya dengan cara ini saja, kata Kazleh, Arab dapat mencegah opresi brutal Isreal terhadap Palestina, dan mengalahkan pendudukan Amerika atas Iraq atau atas negeri Arab yang mana pun.

Apa yang dirasakan Kazleh, juga kita rasakan di tanahair kita. Karena lemahnya keterikatan kita dengan etika al-Quran dalam berpolitik hingga kaum santri berpecah-belah, tidak jarang dengan membawa nama Tuhan, maka tidak mengherankan panggung politik Indonesia sekarang lebih banyak dikuasai oleh para preman, dan yang tidak kurang buruknya adalah fakta bahwa mereka yang mengaku santri masuk dalam barisan itu. Inilah yang menjadi sebab utama mengapa kondisi perpolitikan Indonesia dari hari ke hari semakin ruwet dan rentan, sementara kedaulatan kita sudah agak lama dipermainkan pihak luar. Tidak banyak bedanya dengan negeri-negeri Arab yang juga “tak putus dirundung malang” itu. Selama etika politik yang kita pedomani adalah etika kepentingan sesaat yang pragmatis, maka cita-cita untuk mengawinkan kesalehan pribadi dengan kesalehan sosial hanyalah akan menjadi gumpalan asap tanpa substansi. Al-Quran sebagai Kitab Suci kita tetap tidak mengalami perubahan sejak zaman nabi, tetapi mengapa kita belum terpanggil juga untuk berimam dan berpedoman kepadanya dalam cara kita berpolitik? Tidakkah batin kita tersentuh oleh keluhan seorang rasul tentang nasib al-Quran dalam bentuk ungkapan:

“Dan berkatalah Rasul (Muhammad s.a.w): “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan al- Quran itu (menjadi) sesuatu yang tidak diacuhkan”. (QS al-Furqân, 25: 30)

Penutup

Agama adalah nasihat dan peringatan agar manusia tidak binasa dalam kerusakan dan kehancuran moral yang pasti merembet ke sekujur bangunan masyarakat: politik, ekonomi, dan sosial. Situasi Indonesia sekarang yang sangat rancu dan rentan di tengah-tengah kegalauan sistem nilai dan etika, semoga dengan peringatan ini akan semakin menyadarkan kita semua tentang besarnya rasa tanggungjawab iman yang harus kita tunaikan untuk kebaikan hari depan kita semua, sebuah hari depan yang penuh tanda tanya.

(Tulisan ini dikutip dan dielaborasi dari makalah diskusi internal Dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, oleh: Prof.Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif, M.A. yang dipublikasikan kembali dengan seizin beliau dalam: http://muhsinhar.staff.umy.ac.id)