Homeostatisme Korupsi

Diskursus revisi UU Tipikor mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak karena dinilai menyurutkan gerakan melawan korupsi. Korupsi dianggap kejahatan biasa, padahal dalam UU yang masih berlaku sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga penanganannya harus dengan kegiatan dan lembaga yang luar biasa pula. Dengan demikian, terdapat perlawanan terhadap gerakan antikorupsi di Indonesia dan tentu hal ini sangat disayangkan apabila dibiarkan.

Homeostatisme

Memandang korupsi, terdapat beragam paradigma dan teknik. Hampir semua bersepakat korupsi adalah penyakit organisasi negara bangsa. Negara bangsa manapun terhambat meraih tujuan yang inginkan karena adanya korupsi dalam manajemen organisasi tersebut. Hampir semua organisasi negara bangsa menghadapinya.

Celakanya di Indonesia, korupsi juga memiliki makna dapat berfungsi menggerakkan roda negara bangsa tersebut. Indikasi dari pemahaman ini adalah gerakan melawan korupsi tengah mendapatkan tekanan, seakan justru melawan korupsi berarti melawan makna fungsi tadi. Ada semacam homeostatis dalam korupsi negara bangsa Indonesia.

Homeostatis adalah ruang hidup sebuah entitas. Jika di bawah garis keadaan, maka lenyap entitas tersebut. Begitupun jika di atas ambang batas. Di Indonesia tampak jika korupsi ditekan terus sampai titik tertentu, dampaknya tidak saja habis para koruptor, tetapi sejumlah pihak juga memandang akan lenyap pula bangsa Indonesia karena ekonomi tidak akan jalan dan semuanya akan mandek sampai pada kerusuhan. Entah kerusuhan yang dibuat oleh para oknum yang terlibat korupsi atau kerusuhan karena dampak mandeknya ekonomi.

Sebaliknya, seperti kita saksikan pandangan-pandangan para penggiat antikorupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit kronis bangsa Indonesia. Jika dibiarkan, jelas celakalah bangsa ini. Korupsi mematikan perekonomian karena adanya ketidakadilan dan seterusnya. Penyakit pastilah membuat mandek organ negara. Jika dibiarkan, lenyaplah negara bangsa kita.

Fakta-fakta tersebut dilengkapi dengan adanya: (1) budaya konformitas personal yang tinggi dari bangsa ini; (2) budaya dendam yang tidak tegas alias main belakang; (3) budaya memaafkan tanpa solusi; (4) budaya transaksional-kekeluargaan; dan (5) governance yang sudah terkooptasi korupsi. Homeostatisme terhadap korupsi dalam organisasi negara bangsa jelas tumbuh subur dalam nilai-nilai tersebut.

Antihomeostatisme

Sulit menegakkan kebenaran dalam pusaran homeostatisme dalam memandang korupsi. Antikorupsi dianggap aneh di negeri ini. Bisa jadi, antikorupsi cuma di mulut saja. Di belakang, sebaliknya menjadi backing koruptor.

Koruptor bisa jadi pahlawan karena mampu membagi-bagi rezeki untuk banyak orang dan mampu melakukan pemerataan nilai-nilai dalam masyarakat. Koruptor juga mampu mengakses governance sebagai jantung untuk menentukan manajemen negara bangsa. Oleh karena itu, melawannya berarti melawan proses governance juga.

Jika governance dirasuki, sangat mudah bagi administrasi ternodai. Hukum ternodai, akhirnya penegak hukum beserta jaringan administrasinya pun mudah ternodai. Betapa berat gambaran akibat homeostatis korupsi di Indonesia, bukan sekadar korupsi berjamaah. Korupsi sistemik yang mampu menciptakan kondisi aman bagi keberlangsungannya dan sistem kekebalannya pun tercipta dalam homeostatis ini.

Gerakan yang harus dilakukan tidak lain adalah antihomeostatis. Gerakan ini memangkas kultur yang prohomeostatis. Gerakan ini meniadakan ambang batas bawah dan atas korupsi. Gerakan yang harus dilakukan bersama secara kultural dan struktural. Sebaiknya pemberantasan korupsi dengan cara seperti ini diamanatkan dengan jelas dalam konstitusi. Tampaknya, UU Tipikor sudah tidak sanggup lagi menjadi sumber penggerak normatif kelembagaan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Undang-Undang Dasar dengan jelas menyebutkan lembaga antikorupsi akan menghilangkan ambang batas dan bawah jika disosialisasikan dengan efektif. Gerakan bersama melawan korupsi adalah kuncinya. Dunia pendidikan yang kondusif untuk melawan homeostatisme korupsi menjadi jalan pembuka kultural yang tepat. Kurikulum antikorupsi diperjelas lagi dalam penyelenggaraan pendidikan di manapun di Indonesia.

Lembaga antikorupsi ini adalah superbody khusus yang kekuasaannya langsung dari masyarakat dan dibentuk dengan dasar UUD. Polesan strukturalnya harus dari UUD. Gerakan struktural ini harus diimbangi dengan gerakan kultural. Contoh para elite, politik kenegarawanan, politik yang adiluhung, politik bersih, dan sistem politik yang kondusif harus dikembangkan dari sini sebagai pendamping.

Tampaknya, lembaga superbody ini harus diisi melalui aristokrasi, bukan dari demokrasi. Lembaga ini diisi oleh orang yang tidak ambisius politik pragmatis. Elite yang negarawan dan elite yang bersih.

Dunia aristokrasi kita persoalannya ikut tergerus pusaran homeostatisme. Tugas kita mencari figur yang tepat. Kita sangat mengharapkan adanya figur-figur aristokrat yang masih terjaga. Di sini bukan bersumber dari darah biru dalam konsep bangsa Indonesia, melainkan aristokrasi yang berasal dari dunia pendidikan. Elite pendidikan yang dedikatif harus menjadi juru selamat dan pengisi lembaga ini.

Gerakan panjang ini sekarang harus disiapkan, paling tidak oleh KPK. Desain pemberantasan korupsi harus dipertegas. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi gerakan seperti ini dan bukan menggembosi gerakan antikorupsi. Undang-Undang Tipikor harus diperkuat, bukan dilemahkan.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Irfan Ridwan Maksum, Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara UI, Dosen Tidak Tetap FISIP UMJ, “Opini”, Republika, Sabtu, 16 April 2011)