Hukum yang Kehilangan Wibawa

Seluruh rakyat Indonesia tentu tahu bahwa negara yang dihuni ini adalah negara hukum. Segenap komponen bangsa, mulai dari presiden, menteri, DPR, gubernur, bupati, hingga masyarakat awam sangat paham bahwa sistem negara ini berlandaskan hukum. Hal ini ditegaskan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut. (1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechsstaat). Negara Indonesia berdasar atas Hukum (rechsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat). (2) Sistem Konstitusional Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah negara ini sudah benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum? Negara hukum akan kehi langan wibawa hukumnya ketika penegakan hukum tidak berjalan secara sehat, mengabaikan rasa keadilan.

Agar penegakan hukum bisa berjalan secara sehat, lembaga penegak hukum-kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK-sebagai pilar penegakan hukum harus bebas dari berbagai trik pemalsuan kebenaran, penopengan keadilan, simulasi keputusan, terdakwa pura-pura, saksi palsu, serta hakim dan jaksa nakal. Namun, ironisnya lembaga penegak hukum yang sekaligus penentu wibawa hukum tersebut saat ini telah berada dalam kondisi darurat, yaitu menjatuhkan wibawa hukum itu sendiri dan mengalami krisis kepercayaan publik. Bahkan, masyarakat semakin tidak percaya dan tidak puas terhadap kinerja institusi penegak hukum permanen (kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman) yang dirasa tidak serius menangani kasus-kasus besar hukum.

Wibawa Hukum

Wibawa hukum akan tercipta ketika para penegak hukum menangkap, mengadili, dan memutuskan secara berwibawa dengan penuh rasa keadilan sehingga rasa hormat masyarakat akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, jika penangkapan, peradilan, dan putusan tersebut tidak bewibawa (melukai rasa keadilan), maka rasa hormat masyarakat terhadap hukum akan turun, bahkan hilang. Dan, ini akan menyebabkan jatuhnya wibawa hukum yang kemudian sering memunculkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan mewujudkan tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, manfaat, dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat. Dan, inilah wujud dari wibawa hukum. Namun, sayangnya wibawa hukum di negara kita telah dijatuhkan oleh para penegak hukum itu sendiri.

Berbagai upaya penjatuhan wibawa hukum di negeri ini terus direproduksi tanpa ada penghentian secara tegas dan berani dari seorang Presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara. Presiden seakan tidak berdaya menghadapi semua ini. Hal ini bisa kita saksikan, misalnya kasus Bank Century yang tidak ada ujung penyelesainnya, kasus rekening gendut sebagian perwira polisi yang belum juga dituntaskan, juga mafia pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan yang masih belum ada perkembangan signifikan.

Hal serupa juga terlihat pada kasus Nunun Nurbaeti tersangka kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) yang dimenangi Miranda Goeltom yang luput dari pengejaran aparat dan kasus-kasus besar hukum lainnya. Dan, kalau kita kaji secara mendalam, penegak hukum, dalam menangani kasus-kasus besar tersebut, hanya menangkap, mengadili, dan memutuskan/memenjarakan penjahat kelas ecek-ecek saja tanpa mampu menjebloskan penjahat kelas kakapnya ke penjara.

Keberanian Presiden

Memang, upaya penegakan hukum tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kejadian-kejadian yang menimpa lembaga hukum akhir-akhir ini merupakan ujian berat dan kompleks menuju terciptanya wibawa hukum. Di sini, peran presiden sangat diperlukan.

Untuk mencapai wibawa hukum bermartabat, Presiden perlu memerintahkan secara tegas dan berani para penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan besar, bila perlu secara radikal. Presiden tidak perlu ragu-ragu karena lembaga penegak hukum di bawah Presiden.

Terobosan-terobosan yang perlu dilakukan, antara lain, pertama, evaluasi secara berkelanjutan atas semua program dan kebijakan yang sudah dibuat agar dapat mengurangi kendala dalam menegakkan hukum. Kedua, mengadakan klarifikasi kasus-kasus besar yang diputuskan pengadilan sehingga masyarakat mengetahui secara jelas pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan.

Ketiga, reorientasi dan menjalankan secara konsisten visi dan misi lembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansial. Keempat, membebaskan lembaga penegak hukum dari segala bentuk intervensi kepentingan (partai) politik yang merusak penegakan hukum. Dan kelima, menciptakan produk hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi semua, bukan produk-produk hukum yang berpihak pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Selain itu, demi keberhasilan penegakan hukum secara berwibawa, koordinasi, kerja sama, dan penyamaan persepsi antarlembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, KPK) harus segera dilakukan. Saling tumpang tindih antara penegak hukum satu dengan lainnya dalam menangani kasus hukum harus secepatnya diakhiri.

Pembenahan paling dini juga perlu dilakukan. Rekrutmen indi vidu-individu yang akan meng isi jabatan penting di lembaga penegak hukum, misalnya, hakim, jaksa, kapolri, dan ketua KPK harus dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan etika, moral, integritas, dan rekam jejak yang dimiliki sang calon.

Mentalitas individu-individu yang ada dalam lembaga penegak hukum akan menentukan apakah hukum menjadi berwibawa atau tidak. Dan, semuanya ini perlu didukung niat dan keseriusan berbagai pihak (presiden, penegak hukum, akademisi, masyarakat, dan sebagainya) agar tercipta wibawa hukum yang tinggi dan bermartabat di negara hukum Indonesia ini.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Ahmad Ubaidillah, Mahasiswa Program Megister Studi Islam UII Yogyakarta, “Opini”, Republika, Rabu, 12 Oktober 2011)