Kasus Munir Dalam Budaya Hukum Indonesia

Kasus Munir Dalam Budaya Hukum Indonesia

Sudah lebih dari tiga tahun (7 September 2007) kasus wafatnya pejuang HAM Munir telah berlalu. Tetapi, proses peradilan dari tingkat pertama hingga pintu gerbang penegakan hukum tertinggi MA RI masih menyisakan banyak kemusykilan. Kemusykilan tersebut antara lain, MA dalam keputusan Kasasinya membebaskan Polly dari tuntutan hukum, inkracht. Di balik itu, sepertinya ada kejanggalan bahwa pihak kejaksaan melakukan PK atas putusan MA tersebut. Biasanya yang menghadirkan bukti baru adalah pihak terpidana. Dalam hal ini, justru berbeda sebab kejaksaan menemukan bukti baru, dengan menghadirkan Indra Setiawan dan Nurhaenul sebagai mantan petinggi Maskapai Garuda, sebagai bukti baru, novum, juga telah menuai kontroversi.

Memang jika kasus wafatnya Munir hanya dilihat dari pendekatan hukum murni, tanpa melibatkan adanya pendekatan lain, politik dan budaya yang telah menjadi tradisi penegakan hukum di Indonesia, maka upaya untuk mencari ada tidaknya aktor intellektual (inttellectual actor) tidaklah mudah. Akan lebih sulit lagi untuk memperkarkannya secara hukum. jika dugaan keterlibatan adalah oknum aparat kekuasaan negara, seperti BIN. Sehingga dalam konteks ini, yang diperlukan bukan saja model pendekatatan semata seperti hukum pidana dan HAM, tetapi juga perlu dilihat dari aspek budaya hukum.

Penggunaan budaya hukum, disini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjelaskan berbagai nilai lokal dan nasional yang tumbuh dan berkembang, berbentuk kepercayaan-kepercayaan, tradisi dan hukum kebiasaan/adat, norma-norma keagamaan, praktek masyarakat dan penegak hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Di satu pihak, budaya hukum dapat menghambat dan di pihak lain dapat menjadi faktor pendorong efektiftas penegakan hukum.

Untuk memperoleh penjelasan seberapa jauh aktor intellektual dimungkinkan dapat diproses secara benar dan adil dalam kontek penegakan hukum Indonesia, perlu dilihat beberapa aspek relevan yang terkait dengan adanya budaya hukum yang menyelimuti keberadaan aktor intelektual dari tanggung jawab hukum. Hal tersebut antara lain, praktek kejahatan keluarga terorganisir terselubung (organized vengeance of family crime), perbuatan harus kongkrit sehingga membiarkan (the act of ommision lawan dari the act of commission) dalam hukum adat, perekayasaan penerapan hukum sebagai “kebijakan negara”, dan terakhir nilai mikul duwur mendem jero dan sinten lan lalu pinten yang membangun tradisi penegakan hukum diskriminatif,.

Argumentasi hukum yang dikemukan dalam makalah ini adalah kasus wafatnya Munir akan menjadi ”Kotak Pandora”, yang tak dapat disentuh oleh kekuatan penegak hukum manapun, jika tidak ada political will dari penegak hukum tidak mampu melakukan terobosan atas sekat budaya hukum yang kontra-produktif dengan sistem hukum nasional. Seruan SBY kepada Kapolri, agar siapa yang salah dihukum memang menggembirakan publik. Tetapi, peluangnya tidaklah memadai untuk dapat mengungkap kasus tersebut jika aktor intellektual seperti dugaan adanya keterlibatan oknum aparat kekuasaan negara seperti BIN tidak didekati dari pendekatan selain hukum.

Pertama, sistem hukum pidana moderen umumnya hanya terpaku pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan cara demikian ini telah memenuhi tuntutan prosedur penegakan hukum yang benar Misalnya, pasal 340 (pre-meditated murder), dan pasal 55 ayat 1 (1) (adanya perbuatan dengan unsur penyertaan). Padahal daalam praktek kejahatan, baik dalam kaitannya dengan kejahatan biasa atau kejahatan luar biasa ada kecenderungan kuat timbulnya konspirasi atau perekayasaan. Tetapi, untuk mengungkap suatu kejahatan yang beraroma politis tampaknya hal itu tidak memadai, jika tidak dipergunakan pendekatan sosiologis atau antropologis.

Dalam antrolpologi hukum, fenomena tersebut dikonsepkan sebagai bentuk dendam terorganisir (organized vengeance) kejahatan terselubung terorganisir dalam keluarga (organized family crime) terjadi dalam masyarakat Afganistan.[1] Tradisi ini terdapat kemiripan dengan praktek kekerasan di suku Tausug, Pilipina Selatan (Thomas Kieffer, 1977) dan juga di dalam masyarakat Bugis dan Makasar di Sulawesi Selatan.

Misalnya, seorang laki-laki membunuh seseorang, tetapi yang melakukan pengakuan di pengadilan pihak orang tuanya, atau siapa saja yang dapat menjadi tameng pelaku kejahatan sesungguhnya (to shield somebody else). Terdapat tradisi yang pernah dan mungkin masih berlangsung, yaitu membunuh secara diam-diam, wunoi cakko-cakko di Makasar terhadap seseorang yang dianggap telah melanggar adat karena kawin lari atau dilarikan (silariang atau nilariang) atau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, hubungan seks di luar nikah (salimarra). Praktek pembunuhan secara rahasiah ini biasanya karena pelakunya tidak memiliki keberanian, atau pengecut.

Selain itu, terdapat praktek pembunuhan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat, dan juga mendapatkan restu dari kepala-kepala desa mengingat sistem pemidanaan kita tidak juga efektif membuat penjahat jadi jera. Sehingga praktek penjatuhan sanksi tanpa peradilan oleh beberapa komunitas terhadap revedivis-residivis yang memiliki kekuatan majik, atau kebal dipedang. Sehingga kehadiran mereka sangat menggelisahkan masyarakat pedesaan dan karena itu juga tidak ada tandingan yang berani melakukan perlawanan, termasuk petugas kepolisian. Pratek pembunuhan seperti terkadang sukar dicegah bukan sekedar karena rahsiah sifatnya, melainkan juga karena seperti ada kesepakatan diam-diam di kalngan masyarakat setempat. Sehingga ketika mereka disiksa oleh beberapa orang orang tertentu secara rahasiah, dan agar mereka dipastikan dapat mati, biasanya korban dimasukan ke dalam karung dan dikubur hidup-hidup atau ditenggelamkan di sungai (diladung).

Kedua, dalam sistem hukum pidana dunia, termasuk di Indonesia mengenal dua kategori pertanggung jawaban hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankaan kepada seseorang pelaku yang berbuat kesalahan (the act of commision) atau membiarkan perbuatan jahat itu berlangsung tanpa upaya apa-apa (the act of ommision). Kedua jenis perbuatan tersebut secara teoritis diakui dalam pendekatan juridis dan juga oleh sistem peradilan kita. Namun, dalam prakteknya pelaku pembuat yang kongkrit lebih banyak dijadikan sasaran pemegang tanggungjawab pidana. Sedangkan pemikir dan perencana, dan mereka yang turut ikut serta dan juga mereka yang mengetahui tetapi membiarkan kejahatan itu berlangsung dapat dengan mudah terhindar dari pertanggungjawaban pidana.

Hal ini sepertinya merupakan pengaruh kuat dari tradisi hukum adat kita yang memaknai tanggungjawab dengan sesuatu perbuatan yang kongkrit. Dalam konteks tanggungjawab, kongkrit adalah ciri utama hukum adat dimana pelaku atau pembuat adalah pemegang tanggungjawab. Sedangkan untuk transaksi jual beli, kongkrit juga dapat dikaitkan dengan kontan (bukan constant), yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban harus kontan atau tunai.[2]

Pengaruh hukum adat terhadap tanggungjawab komando, sebagaimana halnya, seorang prajurit yang menerima perintah menembak, komando sebagai pemegang perintah dapat tidak penerima tanggungjawab pidana. Terkadang, pemegang komando terlepas dari tanggungjawab renteng seperti itu. Dalam perspektif inilah, pihak oknum aparat kekuasaan yang boleh jadi membiarkan peristiwa percunan terhadap diri Munir, tetapi mereka dapat terhindar karena mereka bukan pelaku kongkrit.

Ketiga, rekayasa penegakan hukum dengan mencari kambing hitam (scape goat) dengan membuat kompensasi akibat kasus hukum yang berbau politik. Salah satu praktek rekayasa mencari kambing hitam tersebut dapat dikategorikan pada budaya hukum yang kontra-produktif terhadap sistem hukum yang berkeadilan. Misalnya, peristiwa yang menggemparkan masyarakat dunia akibat adanya kebijakan terselubung ”pembunuhan misterius” karena cara-cara tersebut melanggar HAM. Suatu kebijakan penanganan para gali yang telah membuat situasi dan ancaman masyarakat Yogyakarta menjadi tidak aman. Pada tahun, 1983, Kolonel Hasbi, Danrem Yogyakarta menyatakan perang terhadap atau ”kikis habis” gali-gali, preman di DIY karena kejamnya perbuatan mereka. Di lingkungan masyarakat, dijumpai banyak gali mati tertembak tanpa ada proses hukum. Memang ketika itu, diakui masyarakat sejak ada istilah petrus, tingkat keamanan di DIY secara mendadak membaik, mungkin itu schok therapy saja.

Ketika berbagai media mempublikasikan hal itu, maka petrus tersebut dapat diindentifikasi, bahwa pelaku pelakunya adalah ”berpenampilan badan kekar”, rambuat cepak, dan ada yang sebagian memakai topeng. Penembakan misterius, jelas diketahui secara publik, dan ditiru berbagai tempat di Jawa Tengah dan juga Jawa Barat dan Jawa Timur. Akan tetapi, kebijakan terselubung tersebut terus berlangsung meskipun, kekuatan masyarakat dan perguruan tinggi melakukan kritik dan protes. Namun, reaksi sebagian kecil masyarakat itu tidak mampu mengubah kebijakan yang tidak bijak tersebut. Sebab, Polling yang dilakukan Tempo, Juli 1983 menujukan bahwa masyarakat sebagian besar (64.75) setuju dilakukan penembakan secara misterius.[3]

Contoh lain, kejahatan HAM, dengan terbunuhnya kasus Komando Jihad, Imran, Hasan Bow, yang dipandang sebagai ektrimis Islam kanan telah menjadi korban rekayasa dimana tak satupun pernah terdapat pertanggungjawaban hukum dari pihak oknum aparat negara, yang diduga terlibat. Kekerasan negara telah berlangusng dalam kasus petrus tetapi tidak pernah dapat dicari pertanggungjawabannya, meskipun jelas-jelas ada bukti dan fakta hukum yang mestinya dapat diproses secara hukum.

Kasus tersebut, juga tidak jauh berbeda dengan kasus wafatnya Munir yang juga mengandung unsur HAM, tetapi sama sekali tidak disinggung oleh aparat penegak hukum. Meskipun peluang dari segi penuntutan HAM jelas terbuka, maka penuntutan dengan kejahatan biasa menjadi tidak mudah untuk menempatkan aparat kekuasaan dilibatkan dalam kejahatan pidana biasa (ordinary crime).

Keempat, rekayasa penegakan hukum yang diskriminatif akibat nilai-nilai lokal, seperti mikul duwur mendem jero, dan sinten lalu pinten, seseorang yang memiliki jasa, dedikasi, terhadap bangsa sepertinya tabu untuk diuji kesalahannya di Pengadilan. Sehingga, jika hal itu terjadi maka ada kecenderungaan untuk lebih baik menyembunyikan kesalahannya dari pada mengungkapakannya secara publik. Tidak kurang kuatnya suara reformasi 1998, untuk menuntut Mantan Presiden Suharto di Pengadilan malah di SP3kan.

Dalam konteks itu, Akbar Tanjung yang juga dibebaskan oleh putusan MA bukan sekedar tidak salah karena tidak menerima uang secara individual dari BULOG atau karena tidak dapat dibuktikan adanya kerugian negara, melainkan karena sudah ada pihak yang secara kongkrit menerima tanggungjawab hukum. Sepertinya, bapak Rahardi Ramlan dan Beddu Amang adalah dua orang yang sebelumnya telah dijadikan tumbal atau ”kambing hitam” bagi keselamatan pak pejabat-pejabat tinggi termasuk mantan Presiden. Memang Munir berbeda dengan kasus Akbar Tanjung, tetapi ada kemiripan dalam hal hadirnya Polly, Indra dan Nurhaenul seperti Beddu Amang dan Rahadi Ramlan sebagai tumbal bagi upaya menyelematkan mikul duwur mendem jero, oknum aparat kekuasaan negara.

Dari paparan di atas, kasus wafatnya Munir tidaklah mudah untuk menyingkap aktor intelektual yang sebenarnya (the actual culprit). Polly, Indra Setiawan, dan Nurhaenul tidak dapat lari dari tanggungjawab hukum. Sebagaimana saat ini, proses PK masing berlangsung sepertinya mengindikasikan kuat kesalahan tidak sepenuhnya berada di pundak mereka. Karena itu, tidak mengherankan jika keberadaan mereka dapat menjadi tumbal akibat sistem hukum pidana kita yang mudah dipergunakan untuk menutup kehadiran aktor utama sebagai insiator pelenyapan nyawa Munir, sebagai pejuang HAM. Penegak hukum memang perlu keberanian dan ketegasan sebagaimana kata Presiden SBY, siapa yang salah dihukum. Tetapi, tidaklah memadai jika hanya menggunakan pendekatan hukum pidana semata. Kiranya penting untuk melihat ada tidaknya kejahatan HAM, termasuk analisis pendekatan budaya hukum dalam menjelaskan faktor-faktor penghambat atas kesuksesan mengungkap misteri wafatnya Munir dibalik penegakan hukum yang kurang berkeadilan dan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

***


[1] Konsep ini semula dipergunakan oleh Antropolog Amerika Serikat, Lincoln Keizer, yang melakukan penelitian di suku Thul Afganistan, dalam karyanya Organized Vengeance. New York, Rine Holt. 1977.

[2] Dalam literatur hukum adat, empat cirinya yaitu magis religious, common, conncrete dan fleksible adalah merupakan komponen penting pengakuan akan adanya hukum adat yang masih berlaku. Dalam konteks ini, hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional yang perlu dijadikan sumber hukum nasional.

[3] Lihat David Bouchier, Law, Crime and State Authority in Indonesia di dalam Arief Budiman (ed) State and Civil Society in Indonesia. Victoria, Australia. Centre of Southeast Asian Studies. 1990: 189.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Jawahir Thontowi SH.,Ph.D., Direktur Centre for Local Law Development Studies (CLDS), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dalam http://jawahirthontowi.wordpress.com/2009/09/11/kasus-munir-dalam-budaya-hukum-indonesia-2/)

Tags: