Kearifan Lokal

Dalam beberapa bulan terakhir saya beroleh kesempatan berharga mengunjugi sejumlah kota di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Sebuah pelajaran saya temukan dari sana: Batapapun pentingnya Jakarta, ia bukan Indonesia. Belasan kota yang saya datangi – terutama kota-kota Sumatera dan Kalimantan – bersuasana amat berbeda dengan Jakarta. Tak ada suhu politik yang panas di atas permukaan.

Betapa selama ini saya telah menyalahpahami Indonesia dengan Jakartasentrisme. Boleh jadi saya tak sendirian. Umumnya orang jakarta dan Jawa yang tidak cukup berinteraksi dengan dunia-rakyat di luarnya pasti terkena sindrom Jakartasentrisme atau Jawasentrisme. Apalagi, sistem politik kita tiga dekade terakhir ikut memang menyuburkan sindrome itu.

Sindrome semacam itu bahkan menjadi soal dikalangan Indonesianis – orang-orang asing yang meneliti dan berusaha memahami Indonesia. Sampai dengan awal 1980-an, mereka masih terjebak untuk terlampau berorientasi pada pusat dan mengabaikan anasir lokal ketika memahami Indonesia.

Hari-hari ini, ketika kepergian Soeharto mendatangkan gelombang reformasi, realitas Indonesia mesti ditemukan di berbagai pelosok yang jauh dari ibukota Republik. Jika tidak, yang terpotret boleh jadi bukan Indonesia yang sesungguhnya.

Dalam konteks itu, ketika sejumlah aktivis politik di Jakarta berbicara soal revolusi sosial, misalnya, saya yakin bahwa mereka sebetulnya hanya memikirkan sebuah “Revolusi Jakarta”, bukan “Revolusi Indonesia”.

Perubahan Revolusioner berbasis rakyat tampaknya sangat sulit di bayangkan dalam konteks politik riil di tingkat lokal. Orde Baru telah membangun konfigurasi politik lokal yang sulit untuk sebuah perubahan revolusioner, apalagi yang serentak dengan agenda dan jaringan lintaslokalk. Perubahan semacam ini sulit di bayangkan dengan masyarakat berloyalitas sangat pragmatis terhadap kekuasaan. Inilah yang membuat seorang aktivis LSM asal Kalimantan yang berkumpul di Pontianak akhir 1998, berkata dengan masgul: Umumnya masyarakat masih sulit di ajak serta dalam proyek-proyek politisasi yang substantif; hampir tak ada isu yang bisa menggerakkan mereka untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang memperkuat daya tawar mereka vis a vis negara.

Masyarakat dibikin apolitis sekaligus pragmatis oleh “politik logistk” dan “ politik keamanan ala Orde Baru yang sangat intensif dan massif. Politik keamanan telah mengajari mereka takut atau emoh berpolitik; sementara politik logistik mengajari mereka untuk berhenti pada aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok secukup hidup.

Namun demikian, di umumnya kota yang saya kunjungi secara sangat sepintas itu ada dua kesamaan. Pertama, potensi kemarahan massa bawah ada dimana-mana terutama kemarahan yang dibangun oleh kekecewaan kolektif massa atas realitas kesenjangan atau di dorong oleh “Revolusi harapan baru” sepeninggal Soeharto. Kedua, isu ketidakpuasan terhadap distribusi politik dan ekonomi pusat daerahpun dimana-mana.

Maka memahami Indonesia hari ini dengan perspektif lokal berarti bertemu dengan potensi ledakan kemarahan rakyat yang sporadis dan tidak memiliki jaringan dan agenda lintaslokal. Pun bertemu dengan luas dan dalamnya tuntutan otonomi bahkan pemisahan diri dari berbagai daerah – terlebih-lebih “wilayah panas” semacam Timtim, Aceh, Irian Jaya, Kalimantan Timur dan Riau.

Jawaban jangka panjang atas soal-soal berat itu kemudian saya temukan di kampung saya, cibarusah (bekasi). Dalam diskusi di tengah suasana lebaran, saya bertemu dengan beberapa kawan yang menekankan perlunya kearifan lokal di jadikan basis Indonesia masa depan. Saya sepenuhnya sepakat soal ini. Jika bukan jalan ini yang dipilih, kita bakal berhadapan dengan prototipe dari tribalisme yang sangat khas Indonesia.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Eep Saefulloh Fath, dalam Metro, 16 – 22 Juli 1999)