Kekeliruan Politik Pengangkatan Wakil Menteri

Pembancuhan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden SBY merujuk Pasal 17 UUD 1945 merupakan hak prerogatifnya tanpa dapat diintervensi lembaga, partai politik, atau individu mana pun. Dalam konteks ini, Presiden SBY juga diperbolehkan undang-undang (UU) untuk mengangkat wakil menteri. Hal ini sesuai dengan kewenangan presiden yang termak tub dalam UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Meski diizinkan UU, pengangkatan wakil menteri sejatinya ber dasar pada kebutuhan organisasi di kementerian itu. Namun sa yangnya, pengangkatan wakil menteri kali ini terkesan hanya akomodasi memperbanyak kawan, mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Sehingga, publik menilai hal ini sebagai bentuk respons dari popularitas Presiden SBY yang semakin menurun (survei LSI yang dilansir media Oktober 2011).

Terlihat, Presiden SBY dalam mengangkat wakil menteri jelas bukan karena kebutuhan, melainkan karena tidak yakin akan kemampuan menteri-menterinya. Selain itu, dia juga tidak mungkin menggeser menteri karena tersandera partai politik pendukungnya. Langkah yang bisa diambil adalah menyiapkan ban serep. Ban serep ini tidak hanya digunakan bila ban utamanya bocor. Tetapi, ban serep ini sekaligus membayangi menteri. Sehingga, Presiden SBY merasa aman jika menterinya tidak sepaham lagi, maka ada wakil menteri yang dia pegang.

Kerancuan birokrasi
Seharusnya, Presiden mengurangi dan bukan menambah jumlah wakil menteri. Ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Apa yang dicita-citakan bahwa reformasi birokrasi ingin merampingkan struktur organisasi kekuasaan dan memangkas belanja rutin birokrasi agar bisa lebih efisien, menjadi sukar tercapai karena presiden sendiri tidak menjadi lokomotif dalam reformasi birokrasi.

Seperti diketahui, keadaan birokrasi kita sesungguhnya sudah sangat memprihatinkan karena kinerjanya tidak sepadan dengan besarnya anggaran negara yang disedot. Birokrasi semakin tambun dan menguras duit negara sekitar Rp 180,6 triliun setiap tahun.

Angka ini sungguh besar. Banding kan saja dengan anggaran pembangunan infrastruktur, yang hanya Rp 67,4 triliun per tahun. Dalam kondisi perekonomian dunia yang memburuk seperti sekarang ini dibutuhkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Apalagi, pada 2012 krisis ekonomi global diperkirakan akan menjalar hingga ke Indonesia. Tetapi, Presiden malah menambah jabatan de ngan wakil menteri. Sementara, saat ini hampir di seluruh dunia dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola pemerintahan.

Tambahan wakil menteri yang sudah ditetapkan Presiden SBY tidak mencerminkan efektivitas pemerintahan. Penambahan wakil menteri justru memboroskan anggaran dan membuat birokrasi semakin tambun. Pengangkatan wakil menteri juga merupakan bentuk inkonsistensi Presiden dalam hal efisiensi anggaran di setiap ke menterian (bertentangan dengan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2011).

Hal ini tentu bukan jawaban terhadap keinginan rakyat guna meningkatkan efektivitas pemerintah. Pengangkatan itu sesungguhnya tidak bermanfaat dilihat dari segi mana pun. Baik dari segi efisiensi maupun dari segi efektivitas, pengangkatan wakil menteri lebih banyak ruginya.

Apalagi, wakil menteri senyatanya tidak mempunyai peran apa-apa dalam memberikan manfaat secara langsung terhadap kinerja kementerian. Karena kalau kita lihat, peran wakil menteri de ngan eselon I di kementerian ham pir sama. Tugas di kementerian sejatinya sudah habis terbagi. Kerja teknis sudah dilakukan oleh direktur jenderal (dirjen), administrasi oleh sekretaris jenderal (sekjen), pengawasan oleh inspektur jenderal (irjen), dan tugas men teri juga sudah sangat ringan karena dibantu oleh staf ahli dan staf khusus.

Posisi wakil menteri dalam pelaksanaan kerja sehari-hari malah kerap berbenturan dengan tugas sekjen. Kalau jabatan wakil menteri membawahi sekjen dan para dirjen berarti merusak struktur kegiatan dari kementerian itu sendiri.

Selama ini, Sekjen sebagai pelaksana harian. Dalam tertib ad ministrasi surat-surat pun, wakil menteri juga tidak mempunyai kewenangan mengeluar kan keputusan menteri (Kepmen). Seha rusnya, Presiden me maksimalkan peran dari Sekjen saja. Jadi, susah mencari tugas dan fung si wakil menteri sehingga tidak perlu lagi ada wakil menteri.

Pengangkatan wakil menteri juga menjadi lucu karena Pasal 70 Peraturan Presiden (Perpres) No 47 Tahun 2009 tentang Pemben tukan dan Organisasi Kementerian Negara menyebutkan, wakil menteri adalah pejabat karier, yak ni pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural ese lon 1A. Dan, lazimnya, ja batan wakil menteri itu diberikan kepada pejabat karier yang berasal dari kalangan internal (birokrat sejati) di kementerian yang bersangkutan, bukan dari kalangan eksternal.

Kekeliruan politik
Sementara itu, Presiden SBY justru banyak mengangkat wakil menteri dari kalangan eksternal (terutama intelektual kampus yang minim pengalaman birokrasi). Namun belakangan, Perpres itu sudah tidak berlaku lagi, digantikan dengan Perpres No 76 Tahun 2011 yang berlaku sejak 13 Oktober 2011. Kendati demikian, perubahan atas aturan itu terkesan sekadar menjadi legitimasi politik oleh penguasa, bukan sebagai aturan untuk dipedo mani.

Akhirnya, langkah Presiden SBY ini hanya menegaskan bahwa kabinetnya adalah kabinet yang paling tambun di era reformasi, bahkan lebih tambun dibanding seluruh kabinet Orde Baru. Pembentukan jabatan wakil menteri ini berbeda dengan ketika Presiden Soeharto mengangkat menteri muda.

Menteri muda saat itu merupakan posisi yang dibentuk untuk persiapan pembentukan kementerian baru. Contohnya, Cosmas Batubara yang diangkat menjadi Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat untuk kemudian menjadi menteri mandiri pada periode berikutnya.

Banyaknya pos wakil menteri kali ini menunjukkan tidak ada kriteria yang jelas pemilihan wakil menteri itu. Jika kondisi ini menjadi kebiasaan, kelak tidak ada alasan untuk tidak mengangkat wakil menteri di setiap kementerian. Ini adalah kekeliruan politik yang sangat fatal, menunjukkan imajinasi dan kreativitas presiden kita sangat buruk.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Moh. Ilham A. Hamudy, Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, “Opini“, Republika, Selasa, 18 Oktober 2011)