Keluarga Berencana (KB) Dalam Pandangan Islam

Keluarga Berencana (KB) Dalam Pandangan Islam

Permasalahan KB (Keluarga Berencana) bagi umat Islam, bukan sekadar persoalan medis, kesehatan atau sosial-kependudukan. Lebih dari itu, mereka juga mempertanyakan keabsahan teologisnya. Atau lebih tepatnya mereka pun bertanya: “apakah keluarga berencana merupakan sesuatu yang benar-benar halâl dan thayyib dalam pandangan Islam?”

Tulisan berikut dikemas, secara ringkas, untuk memperjelas pandangan Islam mengenai keluarga berencana dalam perspektif fiqih.

A. Pengertian Keluarga Berencana

Istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemah dari bahasa Inggris “Familiy Planning” yang dalam pelaksanaannya di Negara-negara Barat mencakup dua macam metode (cara) yaitu:

  1. Birth Planning

Pelaksanaan metode ini menitikberatkan pada tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Hal ini, lebih mendekati istilah bahasa arab Tanzhîm al-Nasl (Pengaturan Keturunan)

  1. 2.      Birth Control

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami-isteri. Hal ini, lebih mirip dengan bahasa arab Tahdîd al-Nasl (Pembatasan Keturunan). Tetapi dalam peraktiknya di Negara Barat, cara ini juga membolehkan pengguguran kandungan (abortus); pemandulan (sterilization; al-ta’qîm) dan pembujangan (celibacy,  at-tabattul)

Untuk menjelaskan pengertian Keluarga Berencana di Indonesia,  dapat penulis jelaskan dalam pengertian umum dan khusus:

  1. Pengertian Umum

Keluarga Berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga, bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

  1. Pengertian khusus

Keluarga Berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan terjadinya pembuahan atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sebagai akibat dari persetubuhan.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa keluarga berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan memperaktikkan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia

B. Keluarga Berencana dan Kependudukan

Pertambahan pendudukan di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan peningkatan perekonomian negara. Pertambahan penduduk lebih cepat, sedangkan perekonomian negara jauh lebih tertinggal dari padanya.

Kalau hal tersebut di atas tidak segera ditanggulanginya, maka diprediksi akan berpengaruh negatif terhadap pembangunan nasional, karena pemerintah bisa ‘kewalahan’ menyediakan sarana perekonomian, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, tempat wisata dan sebagainya.

Dengan menyadari ancaman yang ‘bakal. terjadi, maka pemerintah menjadikan keluarga berencana sebagai bagian dari program pembangunan nasional, yang kegiatannya dimulai sejak Pelita I.

Dalam kegiatan selanjutnya, keluarga berencana di Indonesia mengalami proses yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang lainnya yaitu, sangat ditentukan oleh alasan kesehatan. Tetapi perkembangan selanjutnya semakin disadari lagi, bahwa permasalahannya bertambah luas, dimana keluarga berencana dianggap sebagai salah satu cara untuk menurunkan angka kelahiran, sebagai satu sarana umtuk mengendalikan pertambahan penduduk yang semakin pesat.

Sejak tahun 1957 sudah ada perkumpulan swasta yang bergerak di bidang keluarga berencana, yang bernama “Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)”. Tetapi ketika itu, pemerintah belum melembagakannya, karena faktor suasana politik yang belum memungkinkannya.

Sejak tahun 1967, baru terlihat ada persiapan–persiapan menuju kepada pelaksanaan program tersebut. Dan sejak itu pula, pemerintah mulai mendorong masyarakat Indonesia untuk menciptakan iklim, yang dapat menguntungkan program pelaksanaan KB secara Nasional. Maka pada tahun 1968, Presiden menginstruksikan kepada menteri negara kesejahteraan rakyat, melalui SK Presiden nomor 26 tahun 1968, yang bertujuan untuk membentuk suatu lembaga resmi pemerintah, yang bernama “Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)” yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan keluarga berencana. Kemudian pada tahun 1969, program tersebut mulai dimasukkan kedalam program pembangunan nasional pada pelita I.

Dan kira-kira satu tahun sesudahnya, pemerintah menganggap perlu membentuk suatu lembaga pemerintah yang diberi nama “Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)” yang bertugas untuk mengkoordinasikan semua kegiatan KB di Indonesia. Maka sejak itu pula, masalah kependudukan di Indonesia sudah bisa terkendalikan dengan baik serta seluruh lembaga pemerintah dan swasta, mengambil bagian untuk menyukseskan pembangunan nasional di bidang kependudukan.

Apabila laju pertumbuhan penduduk sudah dapat dikendalikan dengan program KB, maka pemerintah sudah bisa mengupayakan peningkatan kualitas penduduk, dengan cara menyediakan fasilitas perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga pada masa yang akan datang, penduduk Indonesia semakin tinggi kualitas hidupnya dan semakin maju tingkat kecerdasannya.

C. Hukum

Dalam pembahasan ini, penulis hanya meninjau status hukumnya menurut Islam, dengan mendasarkan kepada nash al-Quran dan hadis serta logika (dalil aqli).

Pelaksanaan KB dengan pertimbangan kemashlahatan, dibolehkan dalam Islam karena pertimbangan (misalnya) ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya untuk menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya, jikalau ia melahirkan anak yang tidak terurusi masa depannya; yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat al-Quran yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anaka-anaknya yang dalam keadaan lemah; yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan mereka), oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.” (QS an-Nisâ’, 4: 9)

Ayat ini menerangkan bahwa kelamahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak sebagai akibat  dari kekurangan makanan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka disinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunannya. Dalam ayat lain disebutkan juga:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ …

“Para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh; yaitu bagi yang berkeinginan untuk menyempurnakan penyusuannya…” (QS al-Baqarah, 2: 233)

Ayat ini menerangkan bahwa anak sebaiknya disusukan selama dua tahun penuh. Karena itu, kepada ibunya disarankan untuk tidak hamil lagi sebelum bayinya ‘cukup umur’, yang dalam ayat di atas disebut dengan bilangan  dua tahun. Atau dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak kurang lebih berjarak tiga tahun, supaya anak berpeluang lebih ‘sehat dan terhindar dari penyakit, karena diasumsikan bahwa susu ibulah (ASI) yang paling baik untuk dionsumsi oleh bayi, demi pertumbuhannya (bayinya), dibandingkan dengan mengonsumsi susu buatan. Mengenai alat kontrasepsi (وسائل منع الحمل) yang sering digunakan ber-KB, ada yang dibolehkan dan ada pula yang diharamkan dalam Islam.

Selanjutnya, menurut pendapat para ulama, alat-alat kontrasepsi yang dibolehkan untuk digunakan adalah :

  1. Untuk wanita, seperti: a. IUD (ADR); b. Pil; c. Obat suntik; d. Susuk; e. Cara-cara tradisional dan metode yang sederhana; misalnya minuman jamu dan metode kalender (Metode Ogino Knans)
  2. Untuk pria; seperti; a. Kondom; b. Coituis Interruptus (al-‘Azl)

Cara ini disepakati oleh ulama (Islam) bahwa boleh digunakan, berdasarkan dengan cara yang telah diperaktikkan oleh para sahabat nabi  s.a.w. semenjak beliau masih hidup, sebagaimana keterangan sebuah hadis yang bersumber dari Jabir r.a., yang berbunyi:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقُرْآنُ يُنَزَّلُ – وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا.

 “Kami pernah melakukan ‘azal (coitus interruptus) di masa Rasulullah s.a.w., sedangkan al-Quran (ketika itu) masih (selalu) turun. (H.R. Bukhari-Muslim dari Jabir). Dan pada hadis lain: Kami pernah melakukan ‘azl (yang ketika itu) nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (H.R. Muslim, yang bersumber dari ‘Jabir juga).

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan ‘azl’, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah  coitus interruptus, karena itu meskipun ada ayat yang melarangnya, padahal ketika itu ada sahabat yang melakukannya, pada saat ayat-ayat al-Quran masih (selalu) turun, perbuatan tersebut dinilai ‘mubâh’ (boleh). Dengan alasan, menurut para ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu. Begitu juga halnya sikap Nabi s.a.w. ketika mengetahui, bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliaupun tidak melarangnya; inilah pertanda bahwa melakukan ‘azl (coitus interruptus) dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB.

Sedangkan alat kontrasepsi yang dilarang dalam Islam; adalah:

  1. Untuk wanita; seperti: a. Menstrual Regulation (MR atau pengguguran kandungan yang masih muda); b. Abortus atau pengguguran kandungan yang sudah bernyawa; c. Ligasi Tuba (mengingat saluran kantong ovum) dan tubektomi (mengangkat tempat ovum). Kedua istilah ini disebut sterilisasi.
  2. Untuk pria; seperti  vasektomi (mengikat atau memutuskan saluran sperma dari buah zakar), dan cara ini juga disebut sterilisasi.

Adapun dasar diperkenankannya KB dalam Islam, menurut dalil aqli (pertimbangan rasional), adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam-idamkan oleh bangsa dan negara. Sebab kalau pemerintah tidak melaksanakannya maka keadaan rakyat di masa datang, diprediksi akan menderita. Inilah yang dalam nalar fiqih Islam disebut dengan ‘Sadd al-Dzarî’ah’.

Oleh karena itu, pemerintah menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian nasional dengan menyelenggarakan program KB, untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat. Upaya pemerintah tersebut, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijaksanaan imam (pemerintahan) terhadap rakyatnya bisa dihubungkan dengan (tindakan) kemaslahatan.

Pertimbangan kemaslahatan umat (rakyat) dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam menurut mazdhab Maliki; di negara Indonesia yang tercinta ini, pemerintah sebagai pelaksana amanat rakyat, berkewajiban untuk melaksanakan program KB, sesuai dengan petunjuk GBHN. Maka program tersebut, menurut pertimbangan ulama, hukumnya boleh dalam Islam, karena demi pertimbangan kemaslahatan umat (rakyat).

E. Kesimpulan

  1. Dari pembahasan ringkas di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Islam (dalam perspektif fiqih), tidak mengharamkan KB (Keluarga Berencana). Tetapi perlu dicatat bahwa tindakan KB seharusnya diorientasikan untuk Tanzhîm al-Nasl (Pengaturan Keturunan), atau yang dalam istilah kesehatan modern disebut dengan sebutan Birth Planning. Atau bahkan lebih jauh dapat dinyatakan sebagai sebuah tindakan Family Planning.
  2. Tindakan KB yang lebih beroreintasi pada Tahdîd al-Nasl (Pembatasan Keturunan), yang dalam istilah kesehatan modern disebut dengan Birth Control berpotensi disalahgunakan sebagai tindakan yang berpotensi diharamkan. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari penggunaan cara yang berseberangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti: pengguguran kandungan (abortus); pemandulan (sterilization; al-ta’qîm) dan pembujangan (celibacy,  at-tabattul) dengan pertimbangan untuk memuaskan hawa nafsu.
  3. Pelaksanaan KB dibolehkan dalam pandangan Islam, dengan  pertimbangan: untuk mencegah terjadinya kerusakan/kemadharatan atau dalam rangka memeroleh kebaikan/kemashlahatan, dengan syarat tidak melanggar prinsip-prinsip syari’at Islam.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Badrul Arifin, dalam http://ekookdamezs.blogspot.com/2010/05/makalah-keluarga-berencana-kb-menurut.html)

Tags: