Kemiskinan, Salah Siapa?

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu hal besar yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Negara ini sudah 66 tahun merdeka, namun kemiskinan masih saja tinggi. Berbagai program pengentasan kemiskinan dari dulu hingga sekarang terus-menerus dilakukan. Demikian pula dengan dana yang digelontorkan untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas perekonomian, jumlahnya sekitar Rp 95 triliun pada APBN 2011. Namun, tetap saja hal ini dinilai belum efektif.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa pada 2010 sekitar 31 juta jiwa penduduk masih dalam keadaan miskin (13.33 persen). Hal baiknya adalah jumlah ini menurun dibandingkan 2009 yang mencapai 32,5 juta jiwa (14,15 persen). Namun, hal buruknya justru terletak pada aspek fundamental, yaitu perbedaan indikator kemiskinan.

World Bank melansir bahwa seseorang dikatakan miskin ketika tidak sanggup memenuhi kebutuhan kalori standar untuk tubuhnya (2.000-2.500 kalori per hari), di mana jika dikonversi ke dalam dolar, dibutuhkan minimal satu dolar AS per hari atau 30 dolar AS per bulan (sekitar Rp 270 ribu). Namun, BPS menggunakan indikator lebih rendah, yaitu Rp 211.726 per kapita per bulan. Belum lagi masalah perhitungan lain, di mana seseorang yang telah bekerja sudah tidak dianggap miskin. Padahal, bekerja bukan jaminan semua kebutuhannya terpenuhi.

Walaupun pemerintah sudah menentukan batas-batas Upah Minimum Regional (UMR), namun nyatanya masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga cacat indikator terjadi apabila semua orang yang bekerja dianggap bebas dari kemiskinan. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah bahwa jumlah penduduk miskin jauh lebih besar dari data-data tersebut.

Tidak hanya itu masalahnya. Menurut teori ekonomi, indikator 30 dolar AS per hari nilainya semakin hari semakin turun untuk mendapatkan 2.000-2.500 kalori disebabkan faktor inflasi. Sehingga, kita tidak bisa serta-merta menggunakan indikator 30 dolar AS per hari ini sepanjang waktu. Harus ada evaluasi dan perubahan terhadap indikator kemiskinan.

Inilah permasalahan awal dalam memahami kemiskinan. Bahwa indikator yang cacat sengaja diterapkan untuk mendapatkan citra bahwa kemiskinan menurun tiap tahunnya. Padahal, ini semua hanyalah indikator semu. Seharusnya indikator yang hakiki dari kemiskinan adalah kemampuan tiap individu dalam sebuah negara untuk mengonsumsi makanan bergizi dan layak tiap harinya. Negara dinyatakan gagal apabila masih ada penduduknya, sedikit apa pun jumlahnya, yang tidak mengonsumsi makanan bergizi dan layak meskipun pertumbuhan ekonominya dua digit.

Tidak berhubungan
Pemerintah berulang kali mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus dengan tingkat kestabilan perekonomian yang juga baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,5 persen, dengan inflasi lima sampai enam persen tiap tahun. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 6.300 triliun pada 2010 dan diprediksi akan menembus Rp 7.000 triliun di 2011. Pendapatan per kapita Rp 2.252.308,87 per bulan, jumlah yang cukup untuk membeli 20 ribu kalori setiap hari. Sehingga, dari
indikator ini seharusnya kita mendapat kesimpulan bahwa penduduk Indonesia mendapat kalori yang cukup, tidak ada lagi masalah-masalah kelaparan dan kekurangan gizi yang terjadi.

Namun, indikator hanyalah sekadar indikator makro yang lagi-lagi cacat. Angka-angka yang menggambarkan ‘kehebatan’ ekonomi anggota G-20 ini tidak bisa menjadi kebanggaan. Pasalnya, masih ada lebih dari 32 juta masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan kalori 2000-2500 per hari. Kita bahkan tidak tahu berapa di antara mereka yang tidak makan dalam satu hari. Sehingga, wajar jika kita menjustifikasi bahwa negara ini dan pemerintahnya gagal. Walaupun banyak keberhasilan-keberhasilan lain, namun nyatanya kebutuhan dasar manusia menurut Teori Hierarchy Needs karya Abraham Maslow ini belum terpenuhi.

Dari kondisi yang ada kita belajar bahwa tidak ada hubungan langsung antara indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, PDB, dan inflasi dengan indikator kemiskinan. Apalagi, dengan kondisi kekayaan 14 orang terkaya di Indonesia 2011 menurut majalah Forbes yang jika dijumlahkan, nilainya mencapai Rp 290,7 triliun atau setara dengan 22 persen APBN 2011 dan 4,5 persen PDB 2010. Sehingga, seakan-akan pertumbuhan ekonomi berjalan ke tempat yang tinggi, sementara kemiskinan terus saja semakin parah.

Dengan hitungan matematis, 32 juta rakyat miskin negara ini membutuhkan uang senilai Rp 100,5 triliun untuk menjamin mereka semua makan dalam satu tahun. Bandingkan dengan harta 14 orang terkaya tadi, jumlah ini mampu menjamin makan rakyat miskin hampir tiga tahun. Sehingga, dalam tiga tahun ke depan kemiskinan di Indonesia nol persen. Namun, nyatanya itulah yang terjadi bahwa kesenjangan juga semakin memperparah kondisi kemiskinan di negeri ini. Hak-hak mereka terabaikan dan lagi-lagi pemerintah gagal menjamin hak mereka.

Kegagalan program
Jika melihat postur APBN kita yang senilai Rp 1.300 triliun, kita dapat melihat sejauh mana efektivitas program pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan pemerintah. Setidaknya, pos-pos anggaran yang besar dari APBN antara lain berfungsi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas perekonomian sebesar Rp 95,6 triliun, pendidikan Rp 81,98 triliun, dan subsidi energi sebesar Rp 133,806 triliun.

Kita juga melihat program pengentasan kemiskinan yang saat ini popularitasnya sedang naik, yaitu PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap tahunnya, untuk PNPM Mandiri sekitar Rp 9 triliun dialokasikan dari APBN kepada seluruh desa dan kota di Indonesia yang dinilai layak untuk program pengentasan kemiskinan. Untuk KUR, setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp 20 triliun dengan kerja sama dari perbankan untuk menjangkau debitur di daerah-daerah.

Kita juga mengenal  Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengentaskan kemiskinan yang menyedot uang negara Rp 1,6 triliun per tahunnya. Juga kita mengenal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya sekitar Rp 16,8 triliun tiap tahunnya. Ada juga program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) yang menyedot anggaran sekitar Rp 15 triliun per tahun dan beragam program lainnya, seperti Jamkesmas yang menyedot dana Rp 5,6 triliun per tahun.

Lagi-lagi, mari kita menggunakan pendekatan matematis. Jika kesemua program pengentasan kemiskinan itu dijumlahkan, besarnya mencapai Rp 68 triliun per tahun. Nilai ini seharusnya bisa memangkas penduduk miskin Indonesia sekitar 21 juta jiwa per tahun, yaitu dengan terjaminnya makan mereka sebanyak 2000-2500 kalori per hari.

Namun, sudah sekitar dua tahun program-program tersebut berjalan, pengurangan kemiskinan tiap tahunnya hanya sekitar 1,5 juta orang saja. Artinya, program-program yang dirancang sedemikian rupa gagal untuk mengentaskan kemiskinan.

Tidak hanya itu, dari segi kualitasnya, program tersebut juga sangat tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Kita dapat mengambil contoh seperti PNPM yang kebanyakan alokasi anggarannya digunakan untuk perbaikan atau pembangunan infrastruktur pedesaan dan kota. Sehingga, wajar jika penduduk yang terbebas dari jerat kemiskinan sangatlah sedikit.

Masih banyak evaluasi yang harus dilakukan terkait dengan pengelolaan negara ini. Bagaimanapun, tanggal 20 Oktober 2011 nanti kita semua harus bersuara, menyampaikan fakta dan opini, serta tekanan agar pemerintah lebih baik lagi dalam mengelola negara ini. Sebab, mengatakan yang benar adalah kesetiaan yang tulus.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Ramadhani Pratama Guna,
Mahasiswa Teknik Industri ITB, Menteri Koordinator Bidang Eksternal Keluarga Mahasiswa [KM] ITB, “Opini”, Republika, Rabu, 12 Oktober 2011)