Kontroversi di Seputar Dana Talangan Haji

Pada prinsipnya, haii adalah wajib bagi siapa pun (muslim) yang berkemampuan. Bila kemampuan finasialnya ‘kurang’, boleh saja ada (orang lan/lembaga) yang membantunya, ternasuk di dalamnya pihak ‘perbankan’. Kalau dinalar secara sederhana, pada dasarnya dana talangan haji adalah (adalah salah satu dari) upaya untuk membuat seseorang memiliki kemampuan untuk berhaji. Baik inisiatifnya (berasal) dari si ‘penerima’ atau pun  (dari) si ‘pemberi’.

Persoalannya adalah apakah dana talangan haji termasuk dalam kategori “utang/qardh (biasa)” atau bantuan yang berwujud ‘qardh hasan’? Ternyata, setelah diteliti, jelas (dana talangan haji itu) masuk dalam kategori ‘utang’ biasa (qardh), meskipun sering kali oleh petugas ‘bank’ disebut juga dengan ijârah (jasa). Dalam hal ini berlaku padanya hukum untuk meminta ijin kepada yang memberikan utang dan jasa (tersebut)  jika ia mau berangkat haji dengan dna talangan itu. Faktanya – saat ini — justeru pihak bank yang berinisiatif untuk memberikan fasilitas, yang berarti “ia (bank, sebagai pemberi utang dan jasa) telah memberi ijin.

MUI – dalam hal ini – berfatwa bahwa hukumnya (dana talangan haji itu) ‘mubah‘/ Dasar penalaran fikihnya adalah akad qardh wa ijârah, sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Jadi akad qardh wa ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijârah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah. Dalil utama fatwa DSN ini antara lain dalil yang membolehkan ijârah (seperti QS al-Qashash [28]:26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (qardh) (seperti QS al-Baqarah [2]:282).

Jika demikian,  dalam kasus talangan haji ini, menurut pendapat penulis:

Pertama, jika sesorang secara finansial – peminjam — memiliki kepastian untuk membayar talangan di masa yang akan datang, misalnya karena gajinya yang cukup, atau penghasilan lain yang stabil, dan sudah barang tentu masuk dalam perhitungan bank pemberi talangan, maka baginya dapat dikategorikan sebagai orang (pihak) yang berkemampuan untuk berhaji.

Kedua, jika ia – peminjam — tidak memiliki kepastian untuk melunasinya — dan tentu saja bank tidak akan memberikan talangan pada nasabah yang demikian itu —  ia belum dikategorikan sebagai orang (pihak) yang berkemampuan untuk berhaji.

Ketiga, persoalan lain mungkin muncul yakni: apakah seseorang disarankan untuk mencari dana talangan haji agar dapat segera berhaji? Jawabnya: “secara hukum tidak disarankan”, karena pada saat itu sebenarnya ia belum berkemampuan untuk berhaji. Jdi ia belum berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi secara ‘etis’, dan karena pertimbangan kemashlahatan, bisa saja dana talangan haji itu diberikan oleh pihak tertntu, dengan catatan “ia – sang penerima – deinilai memiliki kecukupan untuk melunasinya dari penghasilannya yang cukup memadai (dapat diperhitungkan ‘layak’) untuk bisa melunasinya.

Konklusinya, sebagai sebuah ‘akad gabungan’ (qardh dan ijârah) , dana talangan haji — sebagaimana persoalan mu’amalah yang lain —  pada prinsipnya (hukumnya) diperbolehkanm (mubah), dengan persyaratan: “tidak melanggar prinsip syari’at”. Oleh karena itu, prinsip mashlahah yang harus dipegang adalah: “semua yang terkait dengan persoalan mu’amalah hukumnya mubah, selama tidak berseberangan dengan prinsip syari’at”.

Nah, pertanyaannya — dalam kasus dana talangan haji ini – adalah: “apakah ada prinsip syari’at yang dilanggar?”. Kalau tidak, biarkan dia berjalan, karena sifat (hukum) “mubahnya”. Kalau ada yang dilanggar, baru perlu ada fatwa “haram”, atau minimal “makruh”. Utamanya, kalau terdapat kemungkinan madharat yang jelas-jelas bisa tercipta akibat dari dana talangan yang diberikan atau diperoleh itu, di samping sisi manfaatnya.

Ceramati dan renungkan!