Kuliah Akhlak (Bagian 5)

AGAMA DAN INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
(Nilai-nilai Antikorupsi dalam Perspektif Islam)

Pengantar

Tanaka (2001) myebut korupsi – secara sederhana – sebagai penyalahgunaan jabatan untuk sesuatuen di luar peruntukannya. Definisi inilah yang juga dipahami oleh banyak kalangan. Namun pengertian tersebut menjadi kurang relevan untuk menyebut “korupsi” dengan berbagai modus-operandinya saat ini. Dalam perspektif historis, korupsi tidak selalu dapat didefinisikan sesederhana itu. Oleh karenanya diperlukan definisi yang lebih komprehensif dan fleksibel.

Perkembangan definisi korupsi juga ditandai oleh sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para ulama – misalnya – menganalogikan korupsi dengan al-ghulûl, sebuah terma yang dirujuk dari kitab suci al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mereka – pada umumnya – mengelaborasi makna al-ghulûl dengan sejumlah interpretasi yang semakna dengan pengertian korupsi sebagaimana yang didefinisikan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu dengan cara pandang masing-masing. Representasi definisi tentang korupsi yang dielaborasi dari terma al-ghulûl dapat dicermati – misalnya – pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2001) tentang “al-Ghulûl” (Korupsi) dan “ar-Risywah” (Suap-Menyuap). MUI pada 2001 pernah mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan al-ghulul (korupsi), ar-risywah (suap-menyuap), dan pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa tersebut MUI menegaskan, bahwa korupsi dan praktik suap “sangat keras” larangannya dalam agama. Sementara pemberian hadiah bagi pejabat sebaiknya dihindari karena pejabat telah menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya. Fatwa MUI tersebut juga dikuatkan oleh pendapat para ulama NU pada Munas NU. Selain itu, Munas NU (2002) juga merekomendasikan mengharamkan hibah (hadiah) kepada pejabat di luar batas kewajaran. Diharamkannya hibah itu, karena di samping melanggar sumpah jabatan, juga bisa menimbulkan kemungkinan sebagai ar-risywah (suap-menyuap) atau sebagai bentuk al-ghulul (korupsi). Menurut para ulama NU, ar-risywah bisa mengubah yang benar menjadi salah atau sebaliknya, sedangkan al-ghulul (korupsi) tidak sama dengan ar-risywah (suap-menyuap) — bukan menyogok –tetapi mengambil uang yang seharusnya masuk ke kas negara tetapi masuk ke ‘kantong’ sendiri. Alasan NU menyinggung masalah hibah, karena masalah tersebut menjadi aktual mengingat KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) banyak menerima pengembalian isian formulir pejabat negara yang hartanya disebut sebagai hibah. “Di sinilah perlu ketegasan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar mengenai bagaimana kedudukan hibah kepada para pejabat.”

Berkaitan dengan pemahaman yang beragam dari para ulama tentang korupsi –berikut kajian komprehensifnya, keragaman perspektif dan pendekatannya – tulisan ini menjadi sangat penting untuk disimak dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan krusial tentang “korupsi dalam perspektif Islam”.

Hakikat Korupsi

Baswir (2002) – mengutip Braz dalam Lubis dan Scott –menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam, akan segera diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur berikut di dalamnya: Pertama, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan Kedua, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Dalam khazanah kepustakaan Islam, korupsi dianalogikan dengan al-ghulûl, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Quran (QS Âli ‘Imrân, 3: 161):

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

(Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan [pembalasan] setimpal, sedang mereka tidak dianiaya).

Pengertian denotafifnya adalah: “pengkhianatan atau penyelewengan”, namun dalam perkembangan kajian Fikih (Islam) istilah ini didefinisikan setara dengan “korupsi”. Ibnu Katsir (t.t.) – ketika menafsirkan QS Âli ‘Imrân, 3: 161 — mendefinisikan al-ghulûl dengan rumusan: “menyalahgunakan kewenangan – dalam urusan publik — untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya, sehingga mengakibatkan adanya kerugian publik”. Definisi ini juga disepakati oleh para ulama di Indonesia. MUI (1999) – dalam fatwanya – menetapkan bahwa al-ghulûl identik dengan “korupsi”, yang dinyatakan sebagai salah satu bentuk perbuatan haram. Termasuk dalam tindak pidana korupsi – di samping al-ghulûl — adalah (tindakan) menerima suap (ar-risywah).

Tindak pidana korupsi – yang dirujuk dari istilah al-ghulûl — tidak saja bisa dipandang dari sudut pandang “normatif”, karena secara tekstual kita dapat memahami secara jelas keharamannya. Tetapi, lebih dari itu kita harus dapat menerjemahkan secara sosiologis bentuk-bentuk pengkhianatan dan penyelewengan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Bertolak dari masalah pendefinisian korupsi yang cukup rumit, tanpa sengaja kita sesungguhnya dipaksa untuk memahami korupsi sebagai suatu fenomena dinamis yang sangat erat kaitannya dengan pola relasi antara kekuasaan dan masyarakat yang menjadi konteks berlangsungnya fenomena tersebut. Artinya, fenomena korupsi hanya dapat dipahami secara utuh jika ia dilihat dalam konteks struktural kejadiannya. Pernyataan ini sama sekali bukan untuk menafikan keberadaan korupsi sebagai sebuah fenomena kultural, melainkan sekadar sebuah penegasan bahwa fenomena korupsi juga memiliki dimensi struktural yang sangat penting untuk diselidiki guna memahami fenomena korupsi secara utuh.

Alatas (1999), cenderung menyebut korupsi sebagai suatu tindakan pengkhianatan (pengingkaran amanah). Tetapi justru karena sifat korupsi yang seperti itu, upaya untuk mendefinisikan korupsi cenderung memiliki masalah pada dirinya sendirinya. Disadari atau tidak, upaya untuk mendefinisikan korupsi hampir selalu terjebak ke dalam dua jenis standar penilaian yang belum tentu akur satu sama lain, yaitu norma hukum yang berlaku secara formal, dan norma umum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi secara hukum, belum tentu dikategorikan sebagai perbuatan tercela bila ditinjau dari segi norma umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi dalam pandangan norma umum, belum tentu mendapat sanksi yang setimpal secara hukum.

Dalam konteks ini kita dapat memetik pelajaran dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Pertama, korupsi – di negara kita — pada dasarnya berkaitan dengan perilaku kekuasaan. Kekuasaan – pada umumnya – cenderung untuk korup. Kekuasaan absolut akan korup secara absolut. Kedua, korupsi sangat erat kaitannya dengan perkembangan sikap kritis masyarakat. Semakin berkembang sikap kritis masyarakat, maka korupsi akan cenderung dipandang sebagai fenomena yang semakin meluas.

Secara normatif, seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria: pertama, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua: dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).
Secara sosiologis, pengertian itu berkembang sesuai dengan persepsi masyarakat. Perilaku korupsi – dewasa ini — bisa diindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi dalam perspektif keadilan atau pendekatan hukum misalnya dikatakan sebagai: tindakan mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Kemudian diderivasikan: (1) korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri; (2) korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Dalam perspektif atau pendekatan relativisme kultural, bisa saja korupsi dikatakan sebagai: tindakan pemaksaan untuk menyeragamkan berbagai pemerintahan lokal, yang menyebabkan budaya asli setempat tidak berkembang, melemahkan keberadaannya untuk diganti dengan budaya yang dominan milik penguasa adalah tindakan korupsi struktural terhadap persoalan kultural. Bahkan orang awam pun — dengan lugas – dapat menyatakan bahwa korupsi identik dengan tindakan menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap dan (juga) menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius.

Jika korupsi sudah sedemikian rupa diterjemahkan dengan berbagai perspektif dan pendekatan oleh masyarakat kita, maka dalam pandangan agama pun korupsi akan mengalami perubahan. Karena, betapa pun tafsir atas realitas seringkali harus berhadapan dengan rigiditas “teks”, yang oleh karenanya para ulama dituntut untuk melakukan kontekstualisasi pemahaman atas teks yang semula ditafsirkan menurut kebutuhan zamannya untuk diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Di sinilah dinamika penafsiran atas teks dapat dipahami sebagai sebuah tuntutan riil perubahan zaman.

Ibnu Katsir (t.t.) – ketika menfasirkan QS Âli ‘Imrân, 3: 161 (Tidak layak seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang), menyatakan bahwa ayat ini memiliki latar belakang historis sebagai berikut: pertama, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: “Umat Islam telah kehilangan qathîfah (permadani) dalam perang Badar, lalu mereka berkomentar: “Barangkali Rasulullah saw telah mengambilnya”. Karena peristiwa ini, maka Allah mewahyukan ayat ini dalam rangka men