Mafia Anggaran

Kasus suap dan korupsi di negeri ini bagaikan bola salju yang terus bergelinding. Tak pelak persoalan ini menjadi potret buram pemerintahan SBY yang sejak awal menyatakan perang melawan korupsi. Tapi, ternyata sampai dua periode pemerintahan SBY, praktik suap dan korupsi semakin menjalar ke berbagai lembaga pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintahan sekarang telah gagal mengawal reformasi birokrasi agar tidak terjebak pada praktik suap ataupun korupsi.

Peliknya persoalan korupsi pada masa pemerintahan SBY tidak saja menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, tetapi juga mencerminkan sebuah pengkhianatan dari pejabat pemerintah yang secara terbuka merampok uang rakyat melalui praktik korupsi. Persoalan besar, seperti megaskandal Bank Century, praktik mafia pajak dan hukum, mafia pemilu, sampai skandal suap Nazaruddin, menjadi cerminan bobroknya moral penguasa yang telah mempermainkan wewenang dan amanah rakyat yang sangat besar.

Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan dugaan suap yang melibatkan pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 Agustus berhasil menangkap tangan tiga orang yang diduga melakukan serah terima uang suap terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di 19 kabupaten tahun 2011. Dana PPIDT bernilai total Rp 500 miliar.

Tiga tersangka pejabat di Kemenakertrans, di antaranya Dharnawati yang diduga sebagai pemberi uang ditangkap di daerah Otto Iskandardinata (Otista), Jakarta Timur. Selain itu, I Nyoman Suisanaya, sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, ditangkap di Gedung A Kemenakertrans, Jalan Kalibata, Jakarta Timur. Sementara Dadong Irbarelawan, kabag Perencanaan dan Evaluasi tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Pada saat itu, penyidik KPK menemukan barang bukti berupa satu buah kardus durian berisi uang sekitar Rp 1,5 miliar yang diduga sebagai fee supaya dana DPPID di sejumlah daerah transmigrasi lancar.

Tidak berhenti di situ saja, ternyata masih ada nama Fauzi dan Ali Mudhori yang baru-baru ini juga disebut terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pencairan dana PPIDT di Kemenakertrans. Nama Fauzi dan Mudhori pertama kali dimunculkan oleh tersangka penyuapan Dharnawati dari PT Alam Jaya Papua. Bahkan, pengacara Dharnawati, Rahmat Jaya, menyebut keduanya sebagai pihak yang aktif berperan dalam proses permintaan dana ke PT Alam Jaya Papua.

Bahkan, nama Muhaimin Iskandar selaku menakertrans tak luput dari dugaan suap yang mencatut namanya sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus suap program PPIDT yang menjerat dua pejabat di kementeriannya.

Mafia anggaran
Menyikapi persoalan ini, sejumlah kalangan mengatakan bahwa memang sangat rawan terjadi manipulasi dan mafia anggaran yang terdapat di berbagai lembaga kementerian, termasuk Kemenakertrans. Itulah sebabnya, kita harus mendesak Kemenakertrans meningkatkan pengawasan internal dan mendorong good government serta mendesak aparat hukum mengusut tuntas kasus yang melibatkan dua pejabat Kemenakertrans dan pihak-pihak lain.

Jika diperlukan, Komisi IX DPR bisa melaksanakan panja transmigrasi untuk melakukan pengawasan efektif terhadap program transmigrasi. Selain itu juga, membuat panja konsorsium asuransi TKI serta menyetujui tambahan anggaran Kemenakertrans pada APBNP 2011 dengan alokasi anggaran dana optimalisasi Rp 250,6 miliar, dana pendidikan Rp 270 miliar, dan dana penghargaan Rp 7,549 miliar.

Bagi saya, panja transmigrasi dan konsorsium asuransi TK sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat kasus suap di Kemenakertrans terus bergulir. Jika tidak segera dilaksanakan, bukan tidak mungkin terjadi praktik mafia anggaran yang melibatkan lingkungan Kementerian, Badan Anggaran, maupun Komisi IX DPR.

Di titik ini, kita harus mewaspadai merebaknya praktik mafia anggaran di lembaga kementerian. Ini dikarenakan praktik manipulasi anggaran ini memiliki modus terputus dalam tanggung jawab apabila terbongkar secara hukum. Itulah mengapa KPK perlu bertindak secara cepat dan tegas dalam membongkar semua jaringan anggaran di DPR, di kementerian, dan pengusaha yang terlibat.

Kita bisa menganalisis lebih jauh bahwa pejabat yang tertangkap tangan di berbagai lembaga kementerian dalam mafia anggaran bukan sebuah cermin kejahatan biasa, melainkan merupakan kejahatan luar biasa karena ada bancakan APBN yang dilakukan oleh penguasa-penguasa di DPR dan eksekutif. Dalam hal ini, pihak penguasa paling bertanggung jawab atas bocornya anggaran yang banyak dimanipulasi oleh pejabat di negeri ini sehingga mengakibatkan APBN semakin terkuras habis oleh kerakusan mereka di parlemen.

Reformasi birokrasi
Banyaknya pejabat yang tersangkut kasus suap maupun korupsi menunjukkan sebuah kegagalan reformasi birokrasi yang menjadi agenda utama dalam era reformasi sekarang. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana memberikan contoh kecil terkait dengan penunjukan staf khusus dalam struktur politik di kepresidenan sampai kementerian yang mencerminkan kegagalan reformasi birokrasi.

Dengan kata lain, pejabat di lembaga kementerian, termasuk staf khusus, bisa menjadi pemburu rente karena terbuka pintu masuk pebisnis yang mengejar dana APBN dan kelompok kepentingan yang memengaruhi kebijakan politik. Implikasinya sangat kuat sehingga membuat birokrasi tidak efektif. Menteri juga lewat staf khusus memiliki tangan kanan untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, para menteri sebagai pengarah politik, menurut dia, merasa banyak kebijakan yang tidak dijalankan oleh birokrasinya.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi birokrasi dalam setiap lembaga pemerintahan agar transisi kepercayaan masyarakat dapat berkurang. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memulihkan kredibilitas birokrasi pemerintahan melalui pencapaian good government. Yakni, dengan pengelolaan tata pemerintahan yang akuntabel, kredibel, dan sinergis sehingga memberikan ruang yang cukup untuk membenahi sistem administrasi dan tatanan birokrasi yang kacau balau.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Mohammad Takdir Ilahi
Alumnus UIN Sunan Kalijaga, Staf Riset The Mukti Ali Institute Yogyakarta, “Opini”, Republika, Senin, 19 September 2011)