Money Politics

Money Politics

Kawan Saya menghadiahi saya cerita sangat menarik dari kampungnya. Judulnya: Bom di Subuh hari. Tiga pekan lampau, di wilayah di sekitar kampungnya, di sebuah desa di daerah Pantai Selatan Jawa Tengah, diadakan pemilihan kepala desa. Lalu terjadilah kasus bom di Subuh hari itu.

Dini hari, pada hari pencoblosan, sejumlah orang mendatangi rumah penduduk, door to door. Mereka membagikan sejumlah uang kepada setiap penduduk yang didatanginya sambil meminta penduduk untuk memilih kandidat kepala desa tertentu. Bom (uang) di Subuh hari itulah yang akhirnya membuat kandidat yang paling tidak populer dan tidak akseptabel di mata masyarakat justru memenangkan suara mayoritas, terpilih menjadi kepala desa.

Apa yang sangat menarik dari cerita itu? Bukankah kasus itu — yang dalam fenomena pemilu-pemilu Orde Baru dinamai “operasi fajar” — biasa terjadi di mana-mana? Yang sangat menarik dari kasus itu adalah “para pembom”-nya. Ternyata umumnya mereka bukan penduduk desa itu, sebagian bahkan datang dari luar kota, juga bukan pendukung kandidat yang disokong dengan uang mereka. Mereka adalah para penjudi; para petaruh yang benar-benar bermotifkan bisnis perjudian belaka.

Cerita itu pun menjadi sangat menarik lantaran menandai berkembangnya praktik money politics dengan mendatangkan para pelaku baru. Peran utama tak lagi didominasi oleh kandidat atau kontestan yang beruang melainkan juga pihak ketiga yang benar-benar hanya membisniskan sebuah proses pemilihan kepala desa.

Cerita dari desa di Pantai Utara Jawa Tengah itu menambahi pengetahuan saya tentang realitas money politics di desa. Sebelumnya, saya tahu bahwa di sejumlah desa di kecamatan Cibarusah, Serang, Lemahabang, dan Cikarang (semuanya di Bekasi), serta di kecamatan Jonggol (Bogor), bisa ditemukan praktik lebih tradisional. Kandidat kepala desa yang ingin menang mengeluarkan uang ratusan juta untuk keperluan kampanye mereka. Ada yang mengadakan acara pentas seni-hiburan satu pekan penuh untuk dinikmati masyarakat, ada yang menyediakan rumahnya sebagai rumah makan atau dapur umum dadakan dan menyilakan penduduk untuk datang makan pagi-siang-malam gratis selama masa-masa kampanye, ada pula yang mengadakan operasi fajar dengan membagikan uang pada (dini) hari “H” pemilihan.

Para kandidat itu bukannya tak punya kalkulasi. Konon, jika mereka terpilih menjadi kepala desa, dengan cepat mereka bisa mengembalikan kembali uang yang mereka hamburkan dalam kampanye. Break event point bisa mereka capai dengan cepat antara lain dengan memperoleh sekian persen dari setiap transaksi jual-beli tanah di desa mereka — kebetulan di kecamatan-kecamatan yang saya sebut di atas, jual-beli tanah untuk kebutuhan industri, properti, dan agribisnis berada dalam frekuensi yang amat tinggi.

Cerita di atas memperlihatkan bahwa money politics sebetulnya bukan barang baru. Kecemasan terhadap money politics yang baru berkembang belakangan ini — terutama dalam kaitan dengan sistem pemilu distrik yang bakal dipakai dalam Pemilu Mei 1998 —  adalah sebuah kecemasan yang sangat terlambat. Kecemasan itu juga menjadi bermasalah manakala hanya dikaitkan dengan sistem distrik sebagai lahan subur money politics.

Telah sejak lama Golkar — di bawah sistem pemilu proporsional-daftar-partai — menggalang berbagai yayasan dan kalangan konglomerat untuk memaksimalkan peranan uang. Dengan dana melimpah, Golkar bisa melakukan Operasi Fajar, memobilisasi artis dalam kampanye, dan memanjakan calon massa pemilih dengan berbagai fasilitas dan insentif material.

Dalam Pemilu 1997 lampau misalnya, Golkar memanjakan sekelompok ibu jamaah Majlis Ta’lim di sejumlah tempat di Jakarta. Rombongan ibu-ibu itu diajak piknik ke Taman Safari, Bogor. Seharian penuh mereka diajakn rekreasi menggunakan bus berpendingin udara, memperoleh fasilitas makan kecil dan besar. Walhasil, ketika diwawancari oleh seorang reporter berita televisi, seorang wakil rombongan mengatakan: “Kami tak akan melupakan budi baik Golkar”. Ini jelas praktik money politics.

Belakangan — selain menjadi permainan para penjudi — money politics juga menghadirkan para sponsor gerakan-gerakan politik. Dalam tiga tahun terakhir ini, para sponsor itu antara lain mendanai berbagai unjuk rasa. Seorang kawan wartawan bercerita bahwa sejumlah kantong kemiskinan di Jakarta Utara ternyata melahirkan para demonstran dadakan, demonstran amatir-bayaran.

Dalam konteks itu, sempat pula terjadi kasus menarik. Sejumlah besar demonstran, massa sebuah serikat buruh, bertahan sampai petang, tak bersedia memenuhi permintaan aparat keamanan untuk bubar. Ketika mereka makin lelah, akhirnya keluarlah pengakuan jujur mereka bahwa mereka bersedia saja bubar dengan segera jika upah untuk mereka segera dibayarkan oleh sponsor demonstrasi segera dibayarkan sesuai janji.

Dalam bulan-bulan terakhir, sejalan dengan parahnya krisis ekonomi dan maraknya suasana euphoria reformasi, demonstran bayaran konon jumlahnya membengkak. Di baliknya, juga ditemukan munculnya politisi-politisi dadakan di balik krisis ekonomi dan politik warisan Orde Baru. Politisi dadakan ini mengalami “politisasi tiban” antara lain lantaran kecewa bisnisnya terganggu krisis dan atau lantaran tak bisa menerima kepemimpinan Habibie. Bermodalkan uang, mereka menjadi pemain politik baru. Mereka adalah species baru pengembang money politics.

Ada juga money politics dengan modus yang lebih berjangka panjang dan permanen. Contoh terbaiknya bisa ditemukan di Argomulyo, Bantul, Yogyakarta. Mengherankan bahwa seorang kepala desa bernama Notosewito — yang notabene adalah adik mantan Presiden Soeharto dan terkenal dengan kekuasaannya yang amat besar (bahkan lebih berkuasa dari Bupati Bantul) — ternyata tak terkena gelombang penghujatan pimpinan desa dan lokal.

Ketika gelombang hujatan menjadi trend di mana-mana segera setelah Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998, Notosewito tetap duduk kukuh di kursinya. Ternyata masyarakat desa merasa rikuh dan ewuh pakewuh untuk menjatuhkan Notosewito lantaran sudah terlampau banyak fasilitas dan insentif material diberikan oleh kepala desa itu kepada mereka.

Notosewito sebagai model kepemimpinan berbasis money politics sebetulnya miniatur dari model kepemimpinan Soeharto. Sejak menjadi pimpinan teritorial militer di tahun 1950-an, Soeharto menjalankan model kepemimpinan berbasis money politics. Praktik penyelundupan yang dilakukan Soeharto waktu itu, boleh jadi, untuk membiayai model kepemimpinan semacam itu. Ketika Soeharto menjadi penguasa nasional, model kepemimpinan berbasis money politics itulah yang makin ia kembangbiakkan melalui berbagai modus operandi, khususnya modus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepemimpinan semacam itulah yang kemudian melahirkan model loyalitas insentif dan loyalitas material yang rapuh. Ketika angin politik berubah pasca 21 Mei 1998, para loyalis dengan cepat mencari majikan baru atau berganti wajah menjadi reformis. Dalam konteks inilah kita bisa memahami wajah baru Siswono Yudohusodo — sekedar menyebut satu dari banyak contoh. Pembesaran kerajaan bisnis Siswono — sebagaimana ia akui sendiri secara implisit dalam buku Diantara Para Sahabat — ikut disokong oleh Cendana, namun ketika reformasi bergulir, Siswono menjadi salah seorang pengeritik Soeharto dan Orde Baru yang paling nyaring.

Pendeknya, money politics sebetulnya merupakan salah satu watak utama Orde Baru. Watak ini bahkan telah melahirkan suasana pragmatisme a-politis di tengah masyarakat. Sehingga alih-alih menjadi penyehat, money politics telah ikut membusukkan sistem politik. Pada titik inilah money politics ala Indonesia berbeda dengan model Amerika.

Mengutip Prof Juwono Sudarsono — guru saya yang sangat rendah hati — di Amerika Serikat politik sebetulnya dikendalikan oleh tiga faktor utama: uang, duit, dan fulus. Namun politik berbasis uang ini tak membusukkan sistem politik lantaran dijalankan dalam kerangka transparansi di tengah iklim kompetisi yang sehat.

Dalam kerangka itulah seorang Ross Perot — yang tak berpartai — bisa menjadi kandidat Presiden Amerika dalam Pemilu 1988 berhadapan dengan George Bush (yang kemudian terpilih menjadi Presiden) dan Michale Dukakis. Dan dengan uangnya — tak lebih dan tak kurang — Perot bisa merajai liputan media dan melahap belanja iklan kampanye terbesar. Maka dengan uang pula ia bisa meraih 19 persen suara pemilih Amerika. Benar bahwa ia ada di urutan buncit, namun 19 persen adalah angka yang signifikan.

Belajar dari Amerika, berarti mencatat beberapa ihwal penting soal money politics. Pertama, money politics tampaknya merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Ia menjadi sesuatu yang niscaya di tengah masyarakat yang berwatak pragmatis.

Kedua, money politics celakanya menjadi amat berbahaya jika dipraktikkan dalam masyarakat yang masih primitif dan kekanak-kanakan. Ia potensial menjadi zat pembusuk sistem politik di tengah masyarakat yang tak punya kesiapan untuk berbeda dan berkompetisi secara sehat; tak punya kesiapan untuk menjalankan transparansi politik; tak punya kesiapan untuk menjadi pemenang dan pecundang yang baik. Celakanya,  masyarakat yang tak siap macam itulah yang diwariskan Orde Baru kepada kita sekarang.

Ketiga, adalah tak produktif mendiskusikan money politics dengan fokus pertanyaan “Bagaimana menghilangkannya”. Lebih produktif mendiskusikan money politics dengan memfokuskan diri pada dua upaya. (1) Menghindari pemanjaan dan eksploitasi sentimen massa yang primitif dan kekanak-kanakan dengan hanya semata mengandalkan pasokan uang. (2) Mengupayakan sebuah pemilihan atau kontes politik yang demokratis (kompetitif-transparan-adil), dengan menyediakan komite yang independen dan pengawas yang juga independen. Dua langkah ini, menurut hemat saya, bisa meminimalisasi — setidaknya melokalisasi — pembusukan politik yang mungkin ditimbulkan oleh money plitics.

Pendeknya, tanpa aturan yang baik, money politic akan membuat sakit sistem politik kita makin parah. Tanpa transparansi, money politics hanya menyemai makin banyak bibit kekacauan politik. Tanpa kesiapan untuk berbeda dan berkompetisi secara sehat, money  politics punya potensi menjadi penghancur sistem politik yang efektif. Tanpa kedewasaan politik, money politics hanya akan menjadi pengganggu proses demokratisasi.

Tetapi pada soal-soal itulah justru praktik money politics menjadi krusial di tengah kita. Bahwa jangan-jangan stok elite politik kita yang kanak-kanak berlebih sementara stok elite politik yang dewasa langka. Bahwa stok “politisi” (yang hanya memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan mendatang) berlebih, sementara stok “negarawan” (yang memikirkan bagaimana generasi mendatang) kurang.

Jika fakta itu yang tersedia, maka money politics adalah sebuah berita buruk yang benar-benar buruk. Karena itu, ketika money politics tak terhindarkan, yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek boleh  jadi: Tak terlampau memberi panggung bagi para politisi dan sebaliknya memberi ruang leluasa bagi negarawan untuk ikut berperan dalam fase transisi yang serba tak pasti dan membingungkan sekarang ini.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Eep Saefulloh Fatah, dalam Republika, 6 November 1998)

Tags: