Muhammadiyah dan Alternatif Kiblat Rohani Politik

Masih besarkah relevansi kehadiran Muhammadiyah bagi kehidupan –terutama dalam kepemimpinan bangsa?”

Bagi para tokoh yang bekerja di dalam Muhammadiyah, dan mengurus segala hal teknis operasional organisasi, pertanyaan ini mungkin tak begitu perlu dikemukakan karena dari detik ke detik, dari menit ke menit, dan jam demi jam lewat –berkembang menjadi hari– terus menerus sepanjang bulan, dan tahun-tahun pun silih berganti hingga ke detik ini, para tokoh itu –boleh disebut para birokrat–sibuk di dalam dan demi Muhammadiyah, sehingga tak berlebihan bila mereka merasa, seolah mereka diciptakan khusus untuk Muhammadiyah. Dengan demikian, bagi yang sibuk di urusan teknis birokrasi tadi, Muhammadiyah tetap relevan semenjak dilahirkan sampai hari ini. Buat para tokoh yang sifat urusannya birokratik, mudah untuk tetap merasa bangga menyaksikan organisasi pembaruan ini masih solid, dan tetap memelihara orientasi keumatan, dengan panji-panji yang berkibar di seluruh tanah air.

Bila dilihat dari urusan-urusan teknisnya, yang kecil-kecil, maupun dari segi peran orang-orang kecil di dalamnya, perkumpulan kita ini sungguh raksasa dan penting sekali. Kiblat perjuangan Muhammadiyah sejak dulu sudah tepat, karena dilihat dari peran orang-orang kecil, yang urusannya serba teknis, Muhammadiyah tetap mengawal kehidupan umat dengan mengutamakan core business-nya: memelihara amal usaha di bidang pendidikan, dan pelayanan kesehatan, tanpa melupakan pesan keagamaan K.H.A. Dahlan, untuk mengamalkan sepenuh hati surat Al Maun. Ini panggilan keduniaan yang tetap dipanggul Muhammadiyah, dan segenap para kadernya, yang harus dibesarkan hatinya karena tanpa mereka Muhammadiyah sungguh bukan apa-apa.

Sekolah-sekolah madrasah Muhammadiyah, akademi, dan semua universitasnya, siapa yang menjaga bila bukan mereka, yang hidup hanya untuk ibadah di Muhammadiyah? Semua lembaga pendidikan tadi berkembang, makin besar, makin sibuk dan di dalamnya para pimpinannya jarang bernapas leluasa karena kesibukan itu sungguh menguras segenap tenaga dan pemikirannya.

Di semua rumah sakit, para kader pun sibuk. Perawat, dokter dan petugas paramedis maupun ‘tangan-tangan’ administratifnya, semua menyadari –dengan kekaguman tersembunyi– Muhammadiyah ini jan edan tenan”, sungguh luar biasa. Seolah Muhammadiyah malah lebih dari hanya sebuah negara. Apa lagi negara yang pejabatnya belum juga hijrah dari zaman jahiliahnya. Maka, tak kurang alasan bagi kita untuk membanggakan diri: untung Indonesia ini punya Muhammadiyah. Kalau tidak, apa pemerintah –wa bil khusus menteri sosial maupun menteri pendidikan– berani mengangkat dagu ketika berjalan di depan rakyat miskin di seluruh pelosok tanah air?

“Kalau begitulah persoalannya, lantas apa sebab tanpa ba tanpa bu, tiba-tiba muncul pertanyaan mengenai masih seberapa besar tingkat relevansi Muhammadiyah bagi kehidupan umat? Bukankah sudah terang bagaikan siang, perkumpulan kita ini mentereng dan menjawab kebutuhan umat dengan penuh tanggungjawab? Bukankah di dalam Muhammadiyah kita bermandikan amal usaha, dan segenap kemuliaan religius, yang tak mungkin terhapus dari kitab malaikat pencatat amal kebaikan manusia?”

Betul. Memang begitu. Tapi itu Muhammadiyah dilihat dari lapis bawah, dari segi teknis, dan dari kacamata orang-orang kecil, yang peran sosialnya juga kecil. Muhammadiyah terlalu besar, terlalu penting, hanya untuk disorot dari perspektif itu. Inti pertanyaan kita menyangkut relevansi kepemimpinan bangsa dan dengan demikian ini porsi pertanyaan strategis bagi para pimpinan di PP Muhammadiyah. Ini renungan buat Mas Din, dan kawan-kawan, yang secara bersama-sama bertanggungjawab menavigasi kapal besar bernama Muhammmadiyah ini. Juga buat mereka yang kelak akan terpilih untuk menduduki berbagai jabatan strategis di dalamnya.

Perkara ini penting, dan sensitif bagi kita, karena sebagai bangsa, kita bangsa yang tak punya kiblat. Pemerintah pun tak punya. Orientasi politik kita duit. Jiwa kekuasaan kita duit. Wawasan keagamaan kita duit. Khotbah rohaniah kita duit. Orientasi politik kita penuh keserakahan mempertahankan jabatan biarpun tak produktif lagi. Sikap kebudayaan kita otoriter, despotik, dan penindas, biarpun dibungkus warna rohani. Sebentar-sebentar ‘kita’ berlagak agamis, dan berzikir-zikir, tapi tak ada makna zikir sebagai usaha memperteguh status keumatan dan kekhalifahan kita agar kita bisa agak ramah terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebenaran.

Lalu ini persoalan kita: mengapa Muhammadiyah membebek di belakang orang/pemerintah yang tak punya kiblat? Mengapa kita tak tampil ke muka, dan meneriakkan alternatif kepemimpinan bangsa yang tegas, agar kita tak tenggelam dalam kejahiliyahan lebih dalam? Kalau Muhammadiyah bungkam dalam perkara ini, lantas kepemimpinan macam apa yang membuat kita bisa merasa masih relevan bagi kehidupan? Kepemimpinan yang cenderung membiarkan kebathilan demi kebathilan bersimaharajalela di depan mata, apa itu masih bisa disebut kepemimpinan? Dalam status politik-rohaniah yang remang-remang ini, apa Muhammadiyah masih Muhammadiyah?

Mas Din itu cukup hebat secara politik. Bahkan paham agama bukan secara main-main. Tapi mengapa Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya tak memberi banyak pilihan kiblat bagi bangsa? Kalau dilihat apa adanya, pola pemikiran politik Mas Din itu konvensionil: politik hanya berarti strategi menang memperebutkan jabatan PP Muhammadiyah. Ini benar, dan tidak makruh sama sekali.

Tapi ke dalam maupun keluar Muhammadiyah, wawasannya mengenai politik itu selalu berarti jabatan, posisi baru, menang, mengalahkan, jabatan, posisi baru, dst. Itulah kurang lebih, sejak beliau mengincar –dan memenangkan– jabatan ketua Pemuda Muhammadiyah di Palembang, dengan back up kekuatan besar –sangat besar– yang tak tampak. Panembahan Senopati di Mataram –bahkan para pendahulunya sejak zaman Singasari– pun warna politiknya itu juga. Mengapa kaum muda menyukai konvensi, dan bukan memberontak mencari modus orientasi dan ekspresi politik, yang betul-betul tanda kemudaan, agar bumi yang tua ini agak terasa muda?

Politik keumatannya terbentang antara sampai dan tak sampai, karena dominasi politik kekuasaan di dalam jiwanya. Pemahaman keagamaanya mungkin setara dengan Pak AR, bahkan juga KH. A. Dahlan. Kecuali fiqih mas Din pasti juga berorientasi tasawuf, tapi bila kiai Dahlan, Pak AR atau Buya Syafii berada dalam kategori pengamal, Mas Din puas menjadi pengamat. Beliau ini orang lapangan dalam politik, tapi bukan orang lapangan dalam tasawuf, sehingga tak begitu kaya akan rohani politik. Maka, luas dan dalamnya pengetahuan agamanya, telah membuatnya patut disebut guru ilmu, tapi tak seperti Pak AR, guru laku, yang zuhud, dan saleh, dan membiarkan dirinya miskin, asal kepemimpinannya kaya rohani, kaya gagasan menyejahterakan umat. Dan kekiaiannya legitimate secara politik, secara sosiologis, dan juga secara moral.

Dan ini lalu menjadi problem Muhammadiyah. Ini problem kita. Di Muhammadiyah, problem kita tak terletak di umat, melainkan di elite. Umat dan semua kader tak bermasalah. Umat tak kurang suatu apa, karena semua bermandikan amal usaha yang tak pantas diragukan ketulusannya.

Umat di bawah sibuk menjaga kehormatan Muhammadiyah. Tapi di elite-nya sulit menjaga keutuhan komitmen perjuangan sebagaimana harusnya. Elite-nya selalu bermasalah. Kita, misalnya, tak sensitif menanggapi masalah umat. Misalnya mengapa PP Muhammadiyah membisu atas begitu banyaknya fakta sosiologis mengenai anak sekolah yang nekat gantung diri karena tak bisa bayar SPP? Mengapa ke-Islam-an kita tak terusik melihat begitu banyak gedung sekolah roboh, dan anak-anak belajar dalam suasana mengenaskan? Dan mengapa kita membisu menyaksikan ketidakadilan hukum dan kemanusiaan, di depan mata kita setiap detik, setiap hari?

Bangsa kita bukan hanya tak memiliki kiblat. Di kalangan pemerintahan, orang tak mengenal apa yang namanya tanggung jawab publik, atau akuntabilitas publik. Yang ada akuntabilitas raja-raja di Jakarta. Ini semua bahasa. Dan baha-sa ini menantang Muhammadiyah untuk mengumandangkan adzankepemimpinan yang segar, seperti segarnya orientasi keumatan Pak AR.

Ini semua juga politik dan merupakan momentum penting untuk mendakwahkan rohani politik bagi seluruh bangsa. Kita mendambakan kepemimpinan seperti itu supaya Muhammadiyah patut dianggap kiblat yang tegak, lurus, istiqomah. Tapi tampaknya Mas Din berpendirian lain dan memilih diam saja, karena politik sebagaimana diuraikan di atas bukan politik sebagaimana beliau kenal dalam percaturan merebut posisi strategis. Ini bukan politik untuk mengalahkan lawan. Saya pribadi, yang bukan apa-apa, dan tak pernah tergoda untuk turut berebut kekuasaan macam itu di Muhammadiyah, tiap saat merasa tersandera oleh kebekuan politik yang tak mengenal gizi rohani.

Tapi bagaimanapun –alhamdulillah, was syukrulilah– masih ada kebanggaan kita dalam urusan kepemimpinan ini. Ketika Buya Syafii Maarif menolak permintaan SBY untuk diajak bicara kasus enam koma tujuh trilyun itu, kita merasa hidup lagi, dan merasa ada lilin menyala dalam kegelapan, ke arah mana kita hendak menuju. Ini wujud kepemimpinan yang jelas kiblat politiknya, jelas kiblat rohaninya, dan jelas pula orientasi ideologi kerakyatannya. Lantas kenapa PP Muhammadiyah –dan Mas Din– diam, tanpa komentar, untuk memperbesar perkumpulan? Mas Din mengira, semua jenis diam itu emas. Padahal, dia salah besar: di sini diam itu batu, hanya batu hitam semata.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Mohamad Sobary, Budayawan, mantan Pemimpin Umum Kantor Berita Antara dan Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Governance Reform), Jurnal MAARIF Vol. 5, No. 1 — Juni 2010, http://muhammadiyahstudies.blogspot.com/2011/10/muhammadiyah-dan-alternatif-kiblat.html)