Panggung Politainment

Drama reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II mencapai klimaksnya pada Selasa (19/10). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengumumkan siapa saja menteri yang akan membantunya hingga 2014. Sebuah prosesi politik yang panjang, gegap gempita, serta berbalut seribu satu cerita. Sisi lain dari kegaduhan reshuffle tersebut, yakni semakin kokohnya Cikeas sebagai kutub kekuasaan di era SBY.

Di Cikeaslah SBY menyusun strategi reshuffle untuk menjaga citra perombakan yang ‘aman’ bagi rezim kekuasaannya. Pertemuan dengan para wakil menteri serta negosiasi ulang dengan para elite partai yang menjadi investor politik lebih banyak dilakukan SBY di Cikeas. Oleh karena itu, Cikeas tak hanya populer, tetapi juga menjadi titik episentrum berita dan gosip.

Kegaduhan reshuffle
Puri Cikeas Indah yang terletak di Jalan Letda Natsir, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, telah menjelma menjadi panggung politik. Sejumlah peristiwa besar yang melibatkan SBY, Partai Demokrat, dan para mitra koalisinya kerap diselesaikan ‘secara adat’ di panggung Cikeas ini. Saat memberi keterangan pers, Senin (10/10), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa mengatakan, SBY sejak awal berkeinginan untuk menjaga agar proses reshuffle tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, ini bukan infotainment juga bukan politainment, melainkan peristiwa kabinet biasa.

Namun, faktanya justru berbeda. Prosesi reshuffle KIB II telah sempurna menjadi politainment di berbagai media massa. Cerita reshuffle tak semata terkait hak prerogatif presiden untuk memilih para pembantunya, tapi sudah berbaur dengan drama dan gosip sehingga peristiwa politik tersebut sangat mirip komodifikasi yang biasanya tersaji di dunia hiburan. Kalau meminjam perspektif interaksionis Erving Goffman, Cikeas telah menjadi panggung depan (front stage) dari proses dramaturgi yang dibangun SBY. Dalam konteks drama, tindakan selalu dipahami sebagai penampilan (performance) atau penggunaan simbol yang menghadirkan cerita dengan segala pesonanya.

Jörg-Uwe Nieland di The International Encyclopedia of Communication (2008) mendefinisikan politainment sebagai bauran politik dan hiburan dalam komunikasi politik. Seperti halnya infotainment, yang digunakan sebagai label program televisi tertentu, istilah politainment menunjukkan pelibatan aktor politik, topik, dan proses dengan format budaya hiburan. Keduanya mengambil keuntungan, yakni potensi media massa untuk menarik penonton secara luas dan menciptakan ruang bagi para selebritas. Sementara itu, Natascha Fioretti dalam tulisannya di European Journalism and Observatory (2010) menyimpulkan, saat politik dikombinasikan dengan hiburan, itu akan melahirkan politainment yang substansinya adalah ‘politik pop’.

Dalam konteks ini akan terjadi proses saling menguntungkan, aktor politik mendapatkan publisitas sekaligus mengonstruksi realitas sesuai citra yang diinginkannya. Di sisi lain, media mendapatkan keuntungan dengan memiliki sejumlah topik hangat bahkan sensasional untuk memalingkan perhatian khalayak.

Indikasi kuat bahwa proses reshuffle kali ini telah menjadi politainment bisa kita amati dari sikap SBY yang sukses menghadirkan mekanisme simulasi realitas melalui skenario ‘seolah-olah’. Reshuffle seolah-olah diorientasikan bagi penataan kabinet untuk efektivitas kerja hingga 2014, tetapi kenyataannya justru memprioritaskan keterjagaan politik representasi. Sejumlah aktor, mulai dari Presiden, juru bicara, staf khusus, hingga mereka yang dipanggil ke Cikeas dan ke Istana untuk menjadi menteri dan wakil menteri, membangun narasi bahwa perombakan adalah demi perbaikan.

Jean Baudrillard, dalam tulisannya The Precession of Simulacra, memaknai simulasi realitas sebagai tindakan yang memiliki tujuan membentuk persepsi palsu yang seolah-olah mewakili kenyataan. Pidato SBY saat menyampaikan hasil pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik, Kamis (13/10), secara eksplisit mengatakan bahwa kenyataan politik mengharuskan SBY memperhatikan aturan, mekanisme, prosedur, serta komunikasi dengan mitra koalisi jika ada pengurangan, penambahan, atau pergeseran menteri.

Dengan demikian, wajah KIB II pascaperombakan sesungguhnya akan tetap memperlihatkan cara-cara kompromistik. Munculnya pengangkatan sejumlah wakil menteri dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai upaya menutup realitas dasar, yakni ketidaktegasan SBY menggunakan hak prerogatifnya untuk menata ulang para politikus partai yang masuk di kabinet.

Akhir drama?
Indikasi lain reshuffle telah menjadi politainment adalah rentang waktu yang panjang sejak isu ini bergulir hingga pengumuman resmi. Seluruh energi dan perhatian publik terutama sebulan belakangan terhisap oleh pusaran diskursus reshuffle. Nyaris tak tersedia ruang utama media untuk menghadirkan perhatian kita pada sejumlah isu penting seperti kasus Nazaruddin dan pergantian ketua KPK. Proses yang panjang ini telah memproduksi sejumlah gosip bahkan bumbu-bumbu cerita media yang mengarah pada individu-individu para menteri, antara lain, soal perselingkuhan, poligami, dan isu-isu pribadi lainnya.

Tentu, jika tidak dimaksudkan menjadi drama, SBY akan merombak kabinet ini sesingkat-singkatnya. Pemerintahan tidak memiliki waktu lama untuk mengubah cara pandang kebanyakan orang yang sudah mulai lelah. Seharusnya, orientasi utama SBY dalam reshuffle ini adalah memaksimalkan kabinet guna menjamin kinerja, bukan sekadar skenario politik representasi dan menciptakan panggung simulasi realitas. SBY telah mengambil keputusan siapa saja yang masuk ke dalam line-up baru kabinetnya, tapi sepertinya drama belum berakhir seiring dengan laju kapal KIB II di tengah rivalitas menuju Pemilu 2014.

Menurut SBY, salah satu penjelas mengapa dia tetap kompromistik dengan partai-partai karena dia menghormati kontrak politik. Namun, jangan sampai hanya karena itu seluruh peluang optimalisasi kerja menjadi sia-sia karena mengakomodasi politikus yang tak memiliki kecakapan bekerja. Para elite parpol mungkin saja meniru ucapan Don Corleone kepada Johnny Fontane tentang Woltz dalam film “Godfather”. “I am gonna make him an offer he can’t refuse!” Andai ini yang terjadi pada SBY, perombakan kabinet tambal sulam tak akan menghasilkan banyak perubahan karena drama diskenariokan banyak orang.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Gun Gun Heryanto, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Opini”, Republika, Jumat, 21 Oktober 2011)