Politik Selebrasi Gelar

Bandung Mawardi ;  Pengelola Jagat Abjad Solo

JAWA POS, 24 April 2013

 

  

Senin, 22 April 2013, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat anugerah doktor honoris causa (DHC) dari Universitas Nanyang, Singapura. Kita layak turut memberi penghormatan dan tepuk tangan. SBY pun menambahi koleksi DHC. Kita bisa menganggap misi mengoleksi gelar DHC sebagai kebanggaan atau “prestasi”. Kita, orang biasa, tak usah bermimpi mendapat dan mengoleksi DHC. Sejarah di Indonesia memiliki catatan panjang, DHC sering diberikan untuk orang-orang di jagat politik saat mereka menjabat atau pensiun.

Soekarno pernah mendapat sekian gelar doctor honoris causa (DHC) dari pelbagai universitas di Indonesia dan negara-negara asing. Penguasa di masa Orde Lama itu diakui memiliki kontribusi besar dalam jagat keilmuan, dari agama sampai hukum. Pidato-pidato saat penerimaan gelar berisi tentang otoritas intelektualitas dan kredo berpolitik. Kumpulan pidato itu telah terbit menjadi buku berjudul Ilmu dan Perjuangan (1984), warisan kata-kata dan biografi intelektual. Gelar-gelar menempel ke Soekarno di saat kebesaran diri sebagai penguasa. Soekarno seolah jadi pemula, berpolitik menimbulkan pengakuan-pengakuan intelektual dengan gelar DHC.

Selebrasi dan klaim bagi kaum politikus sebagai intelektual sering jadi peristiwa politis di Indonesia sejak tiga tahun lalu. Tokoh-tokoh di jagat politik mendapat ”anugerah” dari pelbagai universitas, mulai universitas-universitas terkenal di Indonesia hingga negara-negara asing. Mereka menerima gelar DHC saat berperan sebagai pejabat politik atau pensiun dari jabatan-jabatan politik. Kita bisa mengakui kehebatan mereka di dunia politik, tapi tak harus berlanjut ke pengakuan martabat intelektualitas jika merujuk ke penerimaan DHC.

Tahun 2013, Zulkifli Hasan dan Suryadharma Ali mendapati gelar DHC dari Universitas Negeri Semarang dan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim (Malang). Mereka menerima gelar DHC saat berperan sebagai menteri kehutanan dan menteri agama. Taufiq Kiemas, ketua MPR RI, menerima gelar DHC dari Universitas Trisakti (Jakarta). Tokoh politik ini dianggap memiliki kontribusi besar dalam urusan kebangsaan. Boediono selaku wakil presiden juga mendapat anugerah gelar DHC dari Universitas Monash (Australia) terkait peran di jagat ekonomi dan misi demokrasi. Mereka termasuk tokoh-tokoh politik kondang di Indonesia. Berpolitik justru mengakibatkan pemberian gelar. Berpolitik mengesankan berintelektual meski bertaburan sangsi.

Berita-berita tentang upacara pemberian gelar DHC sering beraroma politik ketimbang intelektual, megah tapi jarang bertuah untuk rangsangan keilmuan. Ucapan-ucapan selamat dari kaum politikus semakin menggenapi keganjilan relasi politik dan intelektualitas. Kehebohan juga terjadi dengan pemuatan iklan-iklan sebagai “pamer kesetiaan” birokratis untuk sanjungan atas “prestasi” para pejabat. Kita merasa ada “teater tak realis” saat merenungi sejarah intelektual dan politik. Curiga mengarah ke penjadwalan dan klaim-klaim pemberian gelar DHC. Kita tak sekadar sangsi atas kontribusi kaum politik di arus intelektualitas, tapi sangsi bisa mengarah ke pamrih-pamrih universitas. Para elite di universitas tampak tergoda oleh politik, memainkan peran sebagai “pengesah” bagi kaum politik untuk memiliki derajat tinggi di jagat keilmuan.

Upacara-upacara pemberian DHC juga meriah selama 2011-2012. Susilo Bambang Yudhoyono menerima DHC dari Universitas Tsinghua (Tiongkok) dan Universitas Utara Malaysia. Hatta Rajasa mendapat DHC dari universitas di Slowakia. Elite di Indonesia seolah “panen gelar” akibat berpolitik. Penerimaan gelar DHC juga mengarah ke tokoh politik kondang meski tak ada di jajaran kabinet atau parlemen. Jusuf Kalla adalah tokoh fenomenal, politikus lincah dan lihai. Anugerah DHC dari Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Syiah Kuala (Aceh), Universitas Brawijaya diterima pada 2011. Fantastis! Jusuf Kalla juga mendapat DHC dari Universitas Indonesia pada 2013, anugerah berkaitan kepemimpinan. Nama-nama para politikus terus bermunculan di selebrasi keilmuan beraroma politik.

Kita tidak ingin menggugat urusan kompetensi intelektualitas kaum politik saat menerima dan mengoleksi gelar DHC. Ingatan kita justru mengarah ke Ki Hadjar Dewantara. Tokoh politik radikal di awal abad XX ini memilih menekuni dunia pendidikan dan adab untuk mengisahkan Indonesia sejak 1922 dengan pendirian Perguruan Taman Siswa. Peran sebagai pendidik-pengajar dijalani secara bertanggung jawab. Ki Hadjar Dewantara mengurusi Taman Siswa, menulis, berpolitik sebagai menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di masa awal pembentukan Indonesia. Agenda-agenda itu mengesahkan Ki Hadjar Dewantara sebagai intelektual mumpuni meski menjalani misi politik demi Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara mendapat gelar DHC dari Universitas Gadjah Mada pada 1957, penghormatan untuk kontribusi di dunia pendidikan dan kebudayaan. Ki Hadjar Dewantara memang pantas mendapatkan DHC meski tak harus menjadi menteri jika kita menilik pengabdian untuk pendidikan dan adab di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara selalu mengajukan ide-ide, menggerakkan praksis-praksis pendidikan dan adab, mengisahkan Indonesia merujuk ke olah intelektualitas. Kita mengenang Ki Hadjar Dewantara sebagai panutan. DHC bagi Ki Hadjar Dewantara cuma pengesahan untuk menggenapi laku intelektual tanpa ambisi-ambisi politik picisan dan hasrat pencitraan.

Kita menghormati tokoh-tokoh politik untuk menerima DHC asal memenuhi kepantasan dan pembuktian secara bertanggung jawab. Biografi politik kadang mengurangi makna DHC. Gelar itu ibarat ilusi intelektual di teater politik. Silakan berpolitik, berharaplah bergelar

http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/politik-selebrasi-gelar.html