Politik Tahu Diri

Demokrasi ‘kerap’ tak butuh pemimpin besar, melainkan cukup orang tahu diri. Maka Nelson Mandela berhenti menjadi presiden ketika tak punya pesaing berarti. Ia tahu diri, mengakhiri kekuasaan yang bisa dibikin panjang, bahkan sampai ajalnya, dan tunduk pada kepentingan lebih besar: demokratisasi Afrika Selatan.

Atau dengar cerita yang dibawa Cak Nur kemana-mana: Richard M. Nixon tahu diri, mundur sebelum di-impeach Kongres AS karena skandal yang memalukan. Contoh lain: Atas nama demokratisasi, Corry Aquino merasa cukup menjadi presiden satu periode jabatan. Ia bahkan aktif dan efektif memasukkan batas satu periode jabatan presiden ke dalam Konstitusi 1987, konstitutisi baru Filipina. Ia pun turun unjuk rasa ketika klausul ini akan diamandemen pemerintahan Fidel Ramos, penggantinya.

Di AS, baru saja usai pameran politik tahu diri. Kandidat partai Demokrat, Al Gore, akhirnya menerima kekalahan setelah otoritas hukum tertinggi memutuskan George W. Bush sebagai pemenang. Padahal, berdasarkan kemungkinan perubahan perimbangan suara di Florida, terbuka kemungkinan yang cukup lebar baginya untuk jadi pemenang. Tapi, ia tahu diri dan berkata “Saya tak setuju argumen Mahkamah Agung tapi bisa menerima keputusannya.”

Di Indonesia, saking langkanya, orang-orang tahu diri selalu bikin kita terharu. Begitulah Mohammad Hatta kita ingat dengan takzim ketika mundur dan mengakhiri dwitunggal Sukarno-Hatta yang mulai digerogoti penyakit keserakahan Sukarno. Prof. Harun Al Rasyid membikin hati lega ketika berhenti dari anggota dan wakil ketua KPU, ketika banyak kawan-kawannya di sana terlelap asyik-masyuk, termasuk dalam kubangan korupsi.

Dan Soeharto gagal menjadi orang besar, antara lain, karena ia tak tahu diri. Ia adalah politisi piawai yang pandai membuat kekuasaan yang bernafas panjang, tapi terjerembab di ujung masa jabatannya karena tak tahu diri. Ia salah berhitung kapan mesti berhenti.

Lalu, siapakah orang-orang tahu diri itu? Buat saya, adalah mereka yang punya cermin dan bisa bercermin. Ia pun bisa menakar kemampuan dan otentisitas dirinya. Jika ia pemimpin, ia mesti berhenti ketika terbukti tak mampu dan menjadi tak otentik (teriak antikorupsi sambil korupsi atau teriak anti-Orde Baru sambil rajin mencontek gaya kekuasaan Orde Baru).

Orang tahu diri adalah yang bisa duduk di tempat yang tepat. Ia pun pandai mengurut prioritas kepentingan, bahwa jabatan publik mengurusi kepentingan orang ramai dan bukan melayani diri sendiri, keluarga, kerabat, handai taulan, dan sejawat. Maka ia mesti pandai matematika hati nurani: Bisa menghitung biaya publik sambil tak berpusat pada pengumpulan keuntungan-keuntungan privat; dan bisa menghitung dengan benar hasil-hasil kerjanya sendiri bagi kemanusiaan.

Orang tahu diri punya semacam moralitas individual yang kuat bahwa menjadi orang terhormat lebih penting ketimbang orang berkuasa — yang pertama mendatangkan apresiasi, yang kedua biasanya memanjakan keserakahan. Ia pun punya kesadaran sejarah minimal. Karena itu, ia tahu betul bahwa tak ada pemimpin besar dilahirkan dalam dua tahun dan tak ada pemimpin besar seumur hidup. Pun, ia tahu, orang besar selalu bertindak atas nama kepatutan, bukan sekadar menuntut kepatuhan.

Akhirnya, orang tahu diri adalah mereka yang mau bertarung melawan cakar kekuasaan yang ganas, dan mampu. Ia tahu, seorang besar bukan karena berkuasa tetapi karena bisa membuat kekuasaan sebagai perkara kecil dan biasa.

Karena itulah demokrasi butuh mereka dan sebuah junta tidak. Kita bisa mengingat kembali “tragedi Myanmar” — nama “baru” untuk Burma. Mei 1990, junta militer membikin kejutan: sebuah pemilu. National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, sang tokoh oposisi, memberi kejutan lain: memenangi 59,7 persen suara atau 392 dari 485 kursi parlemen yang diperebutkan. Tapi junta militer tak tahu diri. Mereka tak bersedia menyerahkan kekuasaan ke oposisi hingga hari ini. Setelah itu, kita mencatat setiap hari betapa mahal biaya tak tahu diri. Rejim menjadikan represi sebagai sarapan pagi, pembungkaman rakyat sebagai makan siang, dan penindasan kemanusiaan sebagai penganan sebelum tidur.

Maka, sambil tak meragukan pengalamannya (pengacara terkemuka di Boston, diplomat, wakil presiden pertama, dan presiden kedua AS), bolehlah kita ingat John Adams yang percaya bahwa “Semua orang adalah monster yang serakah ketika nafsunya gagal dijaga.” Ujian bagi pemimpin, katanya, adalah ambisi yang didorong cintanya pada kekuasaan atau keinginannya bertahan di kursi kekuasaan, sambil abai pada kesejahteraan orang banyak.

Maka bagi saya, pilihan buat Gus Dur hari-hari ini bukanlah membangun kompromi, me-reshuffle kabinet, atau bermanis-manis membujuk Megawati, melainkan apakah ia memilih menjadi orang tahu diri atau berpura-pura menjadi pemimpin besar.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Eep Saefulloh Fatah, dalam Koran Tempo, 2 April 2001)