SADD ADZ-DZARÂI’ [1]

DAN KEABSAHANNYA SEBAGAI HUJJAH SYAR’IYYAH

A. Pendahuluan

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup para Nabi dan Rasul dengan berbagai keistimewaan risalah-Nya (al-Islam). Diantara karakteristik atau keistimewaan tersebut adalah bahwa Islam merupakan agama yang universal. Sebagaimana dalam firman-Nya:

”Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”(QS Saba’, 34: 28).

Kemudian agama Islam juga adalah agama yang menyeluruh, ajarannya mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan manusia; aspek ruh, jasad, dan akal.

“(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS an-Nahl, 16: 89).

Selain itu juga Islam adalah agama yang fleksibel. Mampu menjawab tantangan dan pertanyaan seiring dengan lajunya perkembangan zaman (shâlihun likulli zamân wa makân).

Sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan aspek fleksibilitas Islam, maka Rasulullah sallalâhu ‘alahi wasallam membolehkan kepada para sahabat untuk berijtihad. Hal inilah yang dijadikan salah satu landasan para mujtahid dalam berijtihad mengenai suatu hukum yang tidak terdapat dalam nash sharih mengenai penetapan hukumnya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa al-Qurân, as-Sunnah, Ijmâ’, dan Qiyâs merupakan sumber hukum Islam yang muttafaq ‘alaih (yang telah disepakati). Kemudian kita juga mengenal adillah mukhtalaf fîhâ (yang masih diperselisihkan) yang merupakan produk ijtihad. Keabsahannya untuk dijadikan sumber hukum masih dipertentangkan. Salah satu dari adillah mukhtalaf tersebut adalah sadd adz dzarâi’.

Dalam tulisan yang sederhana ini penulis akan mencoba mengulas beberapa permasalahan mengenai sadd adz dzarâi’ sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum Islam.

B. Definisi Sadd adz-Dzarâi’

  1. Definisi secara etimologi.

Sadd adz-dzarâi’ terdiri dari dua kata. Sadd dan adz-dzarâi’. Kata sadd dapat kita artikan mencegah (al-man’u, al-hasmu), dan adz-dzarâi’ adalah bentuk jamak dari kata dzarî’ah. Secara etimologi, kata dzarî’ah memiliki arti at-taharruk wa al-imtidâd. Sesuatu yang menunjukan adanya perubahan. Dalam bahasa Arab kata (mufrad) dzarî’ah (jama’: dzarâi’) biasa digunakan dalam makna hal-hal berikut ini:[2]

  1. Sebab. Orang Arab biasa mengungkapkan fulânun dzarî’atî ilaika.
  2. Perantara. Seperti ungkapan mereka: faman tadzarra’a bi dzarî’atin faqad tawassala bi wasîlatin.
  3. Kata dzarî’ah juga biasa difungsikan sebagai seekor unta yang dijadikan tempat persembunyian seorang pemanah, agar ia berhasil memanah binatang buruannya dari jarak yang dekat.
  4. Kata dzarî’ah biasa difungsikan juga sebagai sebuah halaqah atau perkumpulan orang yang belajar memanah.

Dari empat definisi dzarî’ah secara etimologi di atas dapat disimpulkan bahwa dzarî’ah adalah segala sesuatu yang dijadikan perantara menuju sesuatu yang lain.

  1. Definisi secara terminologi.[3]

Ketika kita membaca buku-buku yang membahas masalah dzarâi’, maka kita akan menemukan bahwa secara terminologi para ahli ushûl, dzarâ’i memiliki dua definisi. Yaitu definisi secara umum dan definisi secara khusus.

  1. Definisi Umum.

Dzarâi’ ialah segala sesuatu yang dijadikan perantara, baik itu sesuatu yang hukumnya halâl ataupun harâm. Dari definisi ini mencakup tiga hal yaitu: Pertama; perpindahan dari sesuatu yang hukumnya mubâh (boleh) kepada hal yang dibolehkan (mubâh). Kedua; perpindahan dari sesuatu yang hukumnya harâm kepada hal yang diharamkan. Ketiga; perpindahan dari sesuatu yang hukumnya mubâh (boleh) kepada hal yang diharamkan atau sebaliknya. Dari sini maka munculah sebuah kaedah fath adz-dzarâi’ dan sadd adz-dzarâi’. Membolehkan segala perantara yang akan mengantarkan kepada kemashlahatan dan mencegah atau mengharamkan segala perantara yang akan mengantarkan kepada mafsadah. Mengenai hal ini al-Qurâfi[4] berkata: ”Ketahuilah bahwa dzarî’ah itu, sebagaimana ia harus ditutup pintunya, ia juga harus dibuka selebar-lebarnya. Karena segala perantara yang mengantarkan kepada sesuatu yang harâm, hukumnya harâm. Begitu juga dengan sesuatu yang wajib. Dan bahwasanya adanya hukum itu berdasarkan dua hal. Maqâshid dan wasâil. keduanya memiliki ketetapan hukum yang sama …”.

  1. Definisi Khusus.

Maksud dari definisi khusus di sini ialah definisi dzarâi’ secara terminologi yang menjadi pertentangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya.

Beberapa ulama yang mendefinisikan dzarâi’ secara terminologi khusus

1)      Al-Qâdhi Abdul Wahhâb, al-Bâjî, dan Ibnu Rusyd mendefinisikan bahwa dzarâi’ ialah sesuatu — yang berawal dari sesuatu — yang hukumnya mubâh (boleh), tetapi jika dilakukan (diamalkan) kemungkinan besar akan mengantarkan kepada sesuatu yang (hukumnya) harâm.

2)      Menurut al-Qurthubi, dzarâi’ ialah sesuatu — yang berawal dari sesuatu — yang hukumnya mubâh (boleh), tetapi jika dilakukan (diamalkna) dikhawatiran akan menjerumuskan (para pelakunya) kepada sesuatu hal yang (hukumnya) harâm.

3)      Sementara menurut asy-Syathibi, hakikat dzarâi’ ialah bertawassul (bertumpu, berperantara) dengan sesuatu yang (bernilai) mashlahah (menuju) kepada hal yang mengandung unsur mafsadah.

Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama sepakat dengan istilah dzarâi’ secara terminologi khusus adalah: ”suatu perantara yang hukum yang asalnya mubâh (boleh)”. Adapun perantara yang hukumnya harâm, bukanlah dzarâi’ yang dimaksud dalam definisi ini.

C. Pembagian Sadd adz-Dzarâi’

Setiap perbuatan yang akan mengantarkan kepada mafsadah, ada yang hukum asalnya harâm, dan ada juga yang hukumnya mubâh (boleh). Adapun yang hukum asalnya harâm, para ulama tidak mempertentangkan mengenai ketetapan hukumnya. Seperti minum khamar yang akan menyebabkan mabuk dan merusak akal manusia. Hal ini tidak termasuk dalam pembahasan sadd adz-dzarâi’. Hal yang menjadi objek pembahasan kita mengenai sadd adz dzarâi ialah segala sesuatu yang hukum asalnya mubâh (boleh), tetapi akan mengantarkan kepada mafsadah, sebagaimana yang telah disinggung dalam definisi dalam terminologi khusus. Dalam bukunya al- Wajîz fî Ushûl al Fiqh, Dr. Abdul Karîm Zaidan membaginya kepada tiga bagian[5]:

  1. Dzarâi yang akan mengantarkan pada mashlahah yang lebih dominan dibandingkan dengan mafsadahnya. Seperti melihat calon isteri dan menanam anggur. Hal ini tidak dilarang oleh syari’at, karena mashlahahnya lebih dominan dari pada mafsadah yang akan terjadi.
  2. Dzarâi’ yang akan mengantarkan pada mafsadah yang dominan dibandingkan mashlahahnya. Seperti menjual senjata (alat-alat perang) ketika masa-masa perang, menyewakan rumah kepada orang yang akan menggunakannya sebagai tempat maksiat.
  3. Dzarâi’ yang akan mengantarkan pada mafsadah, dengan memanfaatkannya bukan pada tujuan yang sebenarnya. Seperti pernikahan yang dijadikan wasîlah dihalalkannya isteri yang telah ditalak bain dan jual beli ajal.[6]

Poin kedua dan ketiga ini menjadi objek pertentangan di kalangan para ulama. Madzhab Malikiyah dan Hanabilah mengharamkannya, dengan landasan sadd adz-dzarâi’. Sementara madzhab yang lainnya seperti Syafi’iyah dan Zhahiriyah tidak mengharamkannya, dengan landasan hukum asal dari perbuatan tersebut adalah mubâh (boleh), maka hukumnya tidak berubah menjadi harâm hanya karena ada ihtimal (kemungkinan) menyebabkan mafsadah.

Sementara Imam asy-Syathibi menambahkan satu poin dari ketiga pembagian di atas, yaitu dzarâi’ yang akan mengantarkan kepada mafsadah yang qath’i (pasti). Seperti menggali sumur di belakang pintu rumah dalam keadaan gelap. Karena dapat dipastikan ada orang yang terperosok kedalamnya. Maka para ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut harâm, sama saja dengan membunuh orang dengan sengaja.

Dengan kata lain, berdasarkan mauqif (sikap) ulama terhadap sadd adz- dzarâi’, ada tiga pembagian.

  1. dzarâi’ yang disepakati keharamannya oleh para fuqaha’,
  2. b. dzarâi’ yang disepakati kebolehannya, dan
  3. dzarâi’ yang masih dipertentangkan.

D. Pendapat Para Ulama Terhadap Keabsahan Sadd adz-Dzarâi’ Sebagai Hujjah Syar’iyyah

Tujuan asal dari sadd adz-dzarâi’ adalah untuk menciptakan suatu mashlahah dan menghindari mafsadah. Ia ibarat penguat bagi maslahah mursalah yang diterapkan secara khusus sebagai mashâdir tasyrî’i oleh Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal. Maka tidak heran jika madzhab yang menjadikan sadd adz-dzarâi’ sebagai salah satu mashâdir tasyrî’i adalah madzhab Malikiyah dan Hanabilah. Hanya saja Imam Malik lebih banyak menggunakannya dari pada Imam Ahmad. Bahkan Ibnu al-Qayyim[7] mengatakan bahwa sadd adz-dzarâi’ adalah rub’u ad-dîn.[8] Sementara Imam asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan golongan Syi’ah menyepakatinya dalam beberapa masalah saja. Adapun Ibnu Hazm azh- Zhâhiri mengingkarinya secara mutlak.[9] Di antara bukti yang menjelaskan bahwa Imam Syafi’i mengambil sadd adz-dzara’i sebagai salah satu hujjah syar’iyyah dapat kita lihat dalam kitab al-Umm. Salah satunya dijelaskan bahwa beliau terkadang meninggalkan udhhiyyah (ibadah kurban), untuk menghindari anggapan bahwa hal tersebut hukumnya wajib.

Landasan (alasan) yang menerima sadd adz-dzarâi’ sebagai hujjah syar’iyyah[10].

  1. Naqli
    1. Al-Quran

“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (QS al-An’âm, 6 :100)

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) “râ’ina”, tetapi katakanlah “unzhurnâ”, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih” (QS al-Baqarah, 2: 104).

  1. As-Sunnah

1)      Rasulullah s.a.w. melarang kepada umat Islam (orang-orang yang beriman) melakukan pembunuhan terhadap orang munafik, padahal jika dilakukan tentu ada unsur mashlahah, namun unsur mashlahah tersebut dikalahkan oleh unsur mafsadah yang akan timbul. Yaitu akan mengakibatkan perginya kaum dari agama Islam dengan anggapan bahwa Rasulullah s.a.w. telah membunuh sahabatnya. Lebih dari itu ia akan berimplikasi kepada phobinya orang-orang yang belum masuk Islam.

2)      Rasulullah s.a.w. melarang kepada orang yang diutangi untuk menerima hadiah dari yang berutang padanya. Khawatir hal tersebut (akan berdampak) mendekati riba.

3)      Rasulullah s.a.w.. bersabda: “Tinggalkanlah hal yang membuatmu ragu dan lakukanlah hal yang tidak kamu ragukan”(’’da mâ yurîbuka ilâ mâ lâ yurîbuka”)[11]

4)      Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya di antara dosa besar itu adalah seseorang melaknat orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah bagaimana seseorang melaknat orang tuanya sendiri? Rasulullah menjawab: seseorang yang mencela orang tua saudaranya, maka orang tersebut akan membalasnya dengan mencela kembali orang tua pencela tersebut”.[12]

  1. Fatwa Sahabat

1)      Para sahabat menetapkan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya yang sakit yang menyebabkan kematian (fî maradh al-maut), mereka tetap mendapatkan warisan. Karena dikhawatirkan penthalakan tersebut bertujuan agar si isteri tidak mendapatkan warisan (hirmân al-irtsi). Meski dalam kenyataannya si suami tersebut tidak berniat demikian.

2)      Para sahabat bersepakat untuk mengqishâsh para pelaku pembunuhan dengan keroyokan, walaupun yang dibunuh hanya satu orang (qatlu al-jamâ’ah bi a- wâhid. Pada dasarnya hal ini tidak sesuai dengan aturan qishâsh, namun ditetapkannya hal tersebut sebagai sadd adz-dzarî’ah (agar tidak menimbulkan pertumpahan darah).

  1. Kaedah Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

)Menghindari mafsadah-mafsadah lebih didahalukan daripada memperoleh kemashlahatan-kemashlahatan).

  1. ‘Aqli (Akal)

Secara logika, ketika seseorang membolehkan sesuatu, maka otomatis ia akan membolehkan juga segala perantara yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab I’lâm al-Mûqi’în: ”Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan segala perantaranya. Jika membolehkanya, tentu hal ini bertolak belakang dengan tetapnya keharaman tersebut…”

Landasan (alasan) yang tidak menghukumi sadd adz-dzarâi’ sebagai hujjah syar’iyyah Diriwayatkan oleh Nasai, Tirmidzi, Hakim, dan disahkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara yang tidak menghukumi sadd adz-dzarâi’ sebagai hujjah syar’iyyah adalah Imam asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm. Maka dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa argumen dari keduanya.

E.   Mauqif (Sikap) Imam asy-Syafi’i terhadap sadd adzdzarâi’[13]

  1. Beliau berpendapat bahwa ketetapan hukum itu berdasarkan sesuatu yang bersifat zhahir, bukan berdasarkan sesuatu yang maknawi atau yang sifatnya zhanni. Dalam suatu ayat Allah SWT. berfirman yang ditujukan kepada Rasulullah s.a.w.:

”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS al-Isrâ’, 17: 36).

  1. Beliau berpendapat bahwa suatu hukum tidak batal dengan sesuatu yang belum jelas. Beliau mencontohkan dengan orang yang membeli pedang dengan tujuan mempergunakannya untuk membunuh. Maka hukum jual beli tersebut sah, tapi niatnya yang tidak boleh. Niat tersebut tidak membatalkan jual beli. Bahkan jual beli tersebut tetap sah, ketika ternyata si pembeli tadi benar-benar menggunakannya untuk membunuh.
  2. Selain itu juga, Imam asy-Syafi’i tidak menjadikan produk ijtihad sebagai sumber hujjah syar’iyyah, kecuali qiyâs.
  3. Penolakan Ibnu Hazm terhadap penetapan sadd adz-dzarâi’ sebagai Hujjah Syar’iyyah.

Ibnu Hazm menolak kehujjahan sadd adz-dzarâi’, karena sadd adz-dzarâi’ itu sendiri adalah salah satu produk hukum yang melibatkan akal (bâb min abwâb al ijtihâd a- ra`yi). Sementara Ibnu Hazm adalah penolak ar-ra`yu (akal) sebagai sumber hukum. Kemudian Ibnu Hazm juga sepakat dengan pendapat Imam asy-Syafi’i bahwa halâl dan harâmnya sesuatu tidak bisa ditetapkan oleh sesuatu yang bersifat zhanniy.

G. Pengaruh sadd adz Dzarâi’ terhadap Ikhtilâf para Fuqaha[14]

Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai keabsahan sadd adz- dzara’i sebagai hujjah syar’iyyah, maka ketika itu juga para fuqaha’ berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan permasalahan furu’ dalam fikih. Banyak sekali masâil fiqhiyyah mengenai hal ini. Akan tetapi, penulis hanya akan memberikan dua contoh saja.

  1. Hukum membayarkan zakat bagi mayit yang belum menunaikan zakat
  1. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika si mayit berwasiat untuk membayarkannya, maka ahli waris harus membayarkannya sepertiga dari tirkah, seperti halnya wasiat. Namun jika si mayit tidak berwasiat, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk membayarnya. Adapun alasan Imam Malik adalah sadd adz-dzarâi’. Karena jika ahli waris wajib membayarkannya, dikhawatirkan semua orang akan menangguhkan zakatnya sampai akhir hayatnya. Tentu hal ini merupakan dlarar bagi ahli waris. Sementra Imam Abu Hanifah berhujjah bahwa zakat adalah ibadah yang mensyaratkan adanya niat, maka hal tersebut gugur dengan kematian orang yang bersangkutan.
  2. Imam asy-Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa zakat tersebut harus dibayarkan oleh ahli waris dari harta yang ditinggalkan si mayit (tirkah). Baik si mayit mewasiatkan ataupun tidak. Hujjah Imam asy-Syafi’i dan Ahmad adalah mengqiyâskan (menganalogikan) zakat dengan utang dan ibadah haji. Tidak gugur dengan matinya orang yang bersangkutan dan dibayarkan dari seluruh tirkahnya (bukan sepertiganya). Kemudian juga karena berpegang pada hujjah syar’iyyah: “fa dâinullâh ahaqqu an yuqdhâ”[15]
  1. Hukum nikah orang sakit (sakit yang menimbulkan kematian)

1)      Imam Malik berpendapat bahwa nikahnya tidak sah.

Alasan Imam Malik adalah sadd adz-dzarâi’. Karena dengan menikah, berarti ahli waris akan bertambah. Hal ini diperkirakan akan menimbulkan kemadharatan bagi ahli waris yang lain. Sebab tidak menutup kemungkinan ada ahli waris yang terhijâb (mahjûb; Ind.: ”terhalang”) dengan hadirnya ahli waris yang baru. Sementara Ibnu Rusyd berpendapat bahwa tidak sahnya nikah orang yang sakit adalah salah satu dari mashlahah mursalah.

2)      Imam Abu Hanifah, asy-Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa nikahnya sah, dengan syarat maharnya adalah mahar mitsli.[16] Dan tidak sah nikahnya kalau lebih dari mahar mitsli. Dalam kitab al-Mughnî, Ibnu Qudamah berkata: ”jika seorang laki-laki yang sakit menikahi seorang perempuan yang mahar mitslinya lima, namun ia memberinya mahar sepuluh, sementara ia tidak memiliki harta selain harta yang dijadikan mahar itu. Kemudian laki-laki tersebut mati, maka selebihnya dari mahar mitsli yang telah diberikan, tidak berhak dimiliki oleh isteri tersebut, karena hal ini menyerupai wasiat, dan ahli waris tidak berhak menerima harta wasiat.”(lâ washiyyata li wâritsin)[17].

3)      Adapun hujjah yang menyatakan bahwa nikahnya sah, adalah:

a)      diqiyâskan dengan jual beli. Karena keduanya sama-sama ’aqdun mu’âwadhah.

b)     diqiyâskan dengan hukum nikah ketika dalam kondisi sehat.

c)      Imam asy-Syafi’i menguatkannya dengan beristidlal kepada perbuatan sahabat. Yaitu permohonan Mu’adz bin Jabal ketika beliau sakit yang mengantarkannya pada kematian. Saat itu Mu’adz berkata: ”nikahkanlah aku, agar ketika aku berjumpa dengan Allah SWT. tidak dalam keadaan membujang”.

H. Penutup

Pada akhir tulisan ini, penulis menemukan satu benang merah dari permasalahan di atas, bahwa sadd adz-dzarâ’i merupakan salah satu ushûl shahîhah yang dikuatkan oleh syara’, tidak bertentangan dengan nash, juga muayyadun bi al-‘aqli. Karena sadd adz-dzarâi’ itu sendiri merupakan salah satu pilar dari maqâshid asy-syari’ah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bughâ, Mushthafa Dîb., Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ fî al-Fiqh al Islâmî, (Damaskus, Dâr al Qalam, 1999).

Al-Burhâni, Muhammad Hisyâm., Sadd adz-Dzarâi’ fî at-Tasyrî’î al-Islâmî, Damaskus, Dâr al-Fikr, 1985.

Zaidan, Abdul Karîm., Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, Cet. 5, Beirut, Muassasah ar-Risâlah, 1996.

Az-Zuhaili Wahbah., Ushûl al Fiqh al-Islâmî, vol 2, Damaskus, Dâr al Fikr, 2004.

Al-Qazwînî, [Ibnu Majah] Muhammad ibn Yazîd Abû’Abdillah., Sunan Ibn Mâjah, Juz II, Beirut: Dâr al-Fkr, t.t.

(Disadur dan diselaraskan dari tulisan: Oleh: Rahimatus Sa’diyah, dalam http://pwkpersis.wordpress.com/2008/03/22/sadd-adz-dzarai-dan-keabsahannya-sebagai-dalil/)


[1]Adz-Dzarâi’ adalah jama’ dari (mufrad) dzarî’ah, yang bermakna: “segala sesuatu yang dijadikan perantara menuju sesuatu yang lain”.

[2]Muhammad Hisyâm al-Burhâni, Sadd adz-Dzarâi’ fî at-Tasyrî’î al-Islâmî, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1985), hal. 52-54.

[3]Ibid. hal. 69-75.

[4]Salah seorang Ulama dari kalangan madzhab Maliki

[5]Abdul Karîm Zaidan, Al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh, Cet. 5 (Beirut, Muassasah ar-Risâlah, 1996), hal. 245-246.

[6]Jual beli yang akan mengantarkan kepada riba. Ia memiliki berbagai macam variasi. Seperti jual beli dengan sighat (bentuk ucapan) akad: “anzhirnî azidka”

[7]Salah seorang ulama dari kalangan madzhab Hambali

[8]Artinya, Allah SWT. Memberikan taklîf kepada manusia mencakup perintah dan larangan. Perintah itu sendiri mencakup maqâshid dan perantara yang mengantarkan padanya. Sementara larangan mencakup mafsadah dan perantara yang mengantarkan padanya.

[9]Wahbah az-Zuhaili, Ushûl al Fiqh al-Islâmî, vol 2 (Damaskus, Dâr al Fikr, 2004), hal 917-918.

[10]Mushthafa Dîb al-Bughâ, Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fîhâ fî al-Fiqh al Islâmî, (Damaskus, Dâr al Qalam, 1999), hal. 593-594.

[11]Diriwayatkan oleh an-Nasai, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan  dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib.

[12]Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin ‘Amr, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud.

[13]Mushthafa, Atsar al-Adillah al Mukhtalaf, hal. 576.

[14]Ibid., hal. 596.

[15]HR al-Bukhari dan Muslim

[16]Jumlah mahar (yang) berdasarkan standar keluarga atau masyarakat setempat.  Atau mahar yang  diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dan tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebaginya. Sementara itu ada istilah lain di samping mahar mitsli, yaitu: ”mahar musamma”, yaitu: mahar yang dinyatakan kadarnya pada saat akad nikah.

[17]HR Ibnu Majah dari Anas bin Malik. [Ibnu Majah] Muhammad ibn Yazîd Abû’Abdillah al-Qazwînî, Sunan Ibn Mâjah, Juz II (Beirut: Dâr al-Fkr, t.t.), hal. 906.