SIYASAH SYAR’IYYAH  DI NAD

(Sejak Kemerdekaan RI Hingga Lahirnya UU NO: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)

I. Pendahuluan

Dalam literatur keislaman, studi politik hukum Islam sering juga menggunakan term siyasah syar’iyah. Siyâsah, yang berasal dari Bahasa Arab, membawa seperangkat makna yang kesemuanya berkisar pada pengertian “pengaturan dan pengelolaan sesuatu sesuai dengan kemaslahatannya” (tadbîr al-syai’ wa al-tasharruf fîhi bimâ yashlahuh).1 Kata fi’il sâsa. yasûsu  dari masdar al-siyâsah, dipakai dalam ungkapan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy, Muslim, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibn Majah, yang membawa makna di atas antara lain dinyatalkan bahwa “Orang-orang Bani Isra’il diatur kehidupan mereka oleh para Nabi (tasûsuhum al-Anbiyâ’) dan setiap meninggal seorang Nabi lalu digantikan oleh Nabi yang lain.2

Dalam berbagai literatur yang ditulis dewasa ini, antara lain:

  1. Al-Syaikh ‘Abdurrahman Tâj (mantan Syaikh al-Azhar) dalam bukunya al-Siyâsah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islâmiy.
  2. Al-Syaikh ‘Abd al-Wahhâb al-Khalâf dalam kitabnya Al-Siyâsah al-Syar’iyyah au Nizhâm al-Daulah al-Islâmiyyah fî Syu’ûn al-Dusturiyyah wa al-Khijiyyah wa al-Mâliyah dan
  3. Dr.’Abd al-‘Athwah dalam bukunya Nizhâm al-Hukm fîal-Islâm.

Ditemukan rumusan-rumusan yang agak bervariasi tentang pengertian al-fiqh al-siyâsiy atau al-Siyâsah al-syar’iyyah. Sedemikian rupa, ada kesamaan dalam substansi yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa ia merupaka suatu pengaturan (tadbîr) urusan orang-orang yang hidup dalam masyarakat (syu’ûn al-ummah) demi tercapainya kemaslahatan (li al-mashlahah) mereka dalam hal tidak ada sumber tekstual yang spesifik (fîmâ lam yarid nash al-khâsh).3

Berangkat dari beberapa penjelasan di atas, maka tulisan ini dimaksudkan sebagai deskripsi singkat berkaitan upaya memasukkan pesan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara khususnya dalam lingkungan wilayah hukum provinsi NAD dari awal kemerdekaan RI (17 Agustus 1945) hingga lahirnya UU No: 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (1 Agustus 2006).

II. Gagasan Pemberlakuan Hukum Islam di NAD

Rusjdi Ali Muhammad, dalam bukunya Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh, menyatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan upaya pemerintah dalam rangka merebut kembali kepercayaan rakyat guna penyelesaian konflik di Aceh.4 Memang dalam perjalanan panjang masyarakat Aceh, keberadaan Islam menjadi sendi kehidupan yang tidak dapat dipisahkan.

Pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh juga berpartisipasi dalam proklamasi itu. Hal ini terlihat dari dukungan mereka dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa (dalam perang sabil) untuk menegakkan kalimah Allah di bumi ini dan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini, merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.

Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai daerah modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran ulama sangat menentukan kerena melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945.5

Suatu sumbangan yang tidak ada taranya bagi perjuangan Republik Indonesia, sebagaimana telah umum diketahui, yaitu dolar untuk membeli dua buah pesawat terbang. Yang sudah dibeli dan berjasa beroperasi untuk kepentingan perjuangan Republik Indonesia ialah pesawat yang bernama Seulawah I. Pada waktu wilayah negara Indonesia diduduki Belanda, pesawat tersebut dioperasikan di luar negeri atas nama Indonesian Air Ways di bawah pimpinan Komodor  Udara Wiweko Supono, Direktur Utama GARUDA. Sedang yang satu lagi tidak pernah muncul-muncul. Orang-orang akan terharu apabila menedengar kisah-kisah pengumpulan dana bagi pembelian dua buah pesawat terbang ini. Konon pembeliannya terjadi karena dua patah kata yang keluar dari mulut Kepala Negara Presiden Soekarno, yang pada waktu itu (1947) pertama kali berkunjung ke Aceh. Dalam suatu pertemuan beliau berucap sebagai berikut: ”Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk memperkuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antar pulau dan pulau.” Beberapa jam kemudian pemimpin-pemimpin Aceh mengadakan perembukan. Dalam satu hari saja telah terkumpul dollar yang cukup untuk membeli dua buah pesawat udara.6 Hal ini dilkakukan dengan harapan agar Syari’at Islam dapat kembali diterapkan di Aceh sesuai dengan janji Presiden Soekarno.7 Pada tanggal 17 Desember 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRU) mengumumkan pembentukan Propinsi Aceh dengan Daud Beureueh sebagai Gubernur. Namun belum genap setahun, kebijakan berubah dan Aceh digabung dengan Provinsi Sumatera Utara. Daud Beureueh sendiri lantas dimutasi sebagai pegawai tinggi di Departemen Dalam Negeri. Jelas langkah tersebut sangat mengecewakan dan membuat  masyarakat Aceh marah.

Hingga muncullah  gejolak yang dikenal  dengan peristiwa DI-TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) pada tahun 1953-1959. Sejak tanggal 21 September 1953  hampir semua tokoh penting di serambi Mekah mengangkat pendiri Persatuan Seluruh Ulama Aceh yakni Tgk. Muhd. Daud Beureueh menjadi Wali Negara. Pemberontakan itu baru reda setelah Pemerintah Pusat mengembalikan Aceh menjadi Provinsi pada tanggal 23 Mei 1959. Dijanjikan pula, untuk daerah Aceh akan diberlakukan Syari’at Islam. Redanya pemberontakan itu terjadi setelah adanya dialog antara wakil dari DI-TII dengan wakil Pemerintah Pusat yang populer dikenal dengan Missi Hardi. Hasil musyawarah itu dituangkan dalam Keputusan perdana Menteri Indonesia Nomor 1/Missi/ 1959. Dengan keputusan ini Provinsi Aceh mendapat sebutan baru Daerah Istimewa Aceh dengan otonomi yang seluas-luasnya dalam lapangan keagamaan, pendidikan, dan adat istiadat. Karena itulah, pada 1962 Daud Beureueh turun gunung. Sejak itu Aceh terasa tenang. Daud Beureueh  yang seorang ulama besar di Aceh Kembali sebagai pendidik agama dan mendirikan masjid di Beureunun, Pidie.

Dalam perjalanannya, Keputusan Perdana Menteri ini cenderung tidak efektif di lapangan karena Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Bahkan keistimewaan ini terhapuskan oleh Undang-Undang  tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU. Nomor 18 Tahun 1965), karena Undang-Undang ini menyamakan otonomi yang diberikan kepada semua daerah lainnya di Indonesia.8 Dengan demikian keistimewaan bagi Aceh hanyalah sekedar sebutan dan pengakuan historis belaka.

Pada masa Orde Baru Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Pemerintahan di Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini status keistimewaan Aceh menjadi lebih tragis lagi karena sama sekali tidak disebutkan. Masalah keistimewaan Aceh hanya di singgung  dalam penjelasan pasal 93, yang intinya Daerah Istimewa Aceh hanyalah sekedar sebutan bagi Provinsi Aceh. Sedangkan mengenai otonomi yang luas di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat sudah ditiadakan. Otonomi untuk Aceh disamakan dengan daerah lainnya, dan akan diberikan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.

Dalam situasi seperti itu pada tahun 1976, Hasan Tiro memproklamasikan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tepatnya pada tanggal 4 desember 1976. Yang menarik, setelah GAM muncul justru Daud  Beureueh yang pertama menjadi sasaran pemerintah. Ia dijadikan tahanan rumah padahal gerakan GAM di bawah Hasan Tiro sungguh berseberangan dengan Daud. Perbedaannya, Daud menginginkan Syari’at Islam untuk Aceh, sedangkan Hasan Tiro lebih memilih Aceh menjadi monarki.

Hasan Tiro pun menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh yang terus mengobarkan semangat perlawanan dengan menyebut Indonesia sebagai penjajah Aceh. Memang dalam konflik kali ini pemberontakan Hasan Tiro dapat diredam Pemerintah. Hasan Tiro sendiri bersama para pengikutnya lari ke luar negeri. Kendati demikian, bukan berarti pergerakan itu sudah padam sama sekali..

Bahkan di akhir 1980-an beberapa pemuda Aceh yang mendapat latihan kemilitiran di Libya, mulai menggalang kembali pemberontakan. Untuk mengatasi itu Pemerintah menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Di era itulah kebencian masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat makin mengental. Ketika DOM dicabut pada tahun 1998, terbongkarlah luka-luka lama. Sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan aparat seperti, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan, dan pembunuhan mulai terkuak. Bahkan Komnas HAM yang melakukan penyelidikan di sana menemukan sedikitnya 17 lokasi kuburan massal. Makanya tidak aneh jika penerapan Syari’at Islam belakangan yang diusulkan pemerintah Republik Indonesia disambut dingin oleh GAM.9

Berbagai cara sudah ditempuh pemerintah untuk mendamaikan Aceh dan melepaskanya dari konflik, namun hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya. Presiden Habibi telah mencoba mengadakan pendekatan.dan menarik simpati msyarakat Aceh dengan berbagai program pembangunan dan kemanusiaan. Demikian juga pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi konflik terus saja berlangsung, bahkan intensitasnya lebih meningkat daripada sebelumnya, karena GAM sendiri terus melakukan konsolidasi. Konsekuensinya sulit  memprediksi masa depan Aceh, bahkan dalam masa pemerintahan Presiden Megawati juga seperti itu. Bagi Indonesia mengizinkan Aceh mengadakan referandum dengan opsi merdeka, dapat menyebabkan pemisahan diri Aceh dari Republik Indonesia. Belajar dari pengalaman Timor Timur, hampir semua rakyat Indonesia percaya bahwa mayoritas masyarakat Aceh akan memilih merdeka dari Indonesia, jika referandum diadakan. Karena Aceh , secara historis merupakan bagian yang tk terpisahkan dari republik ini, bahkan sumbangannya  yang cukup besar terutama di awal kemerdekaan, maka sulit kiranya Pemerintah Pusat melepaskan nya. Setelah gagalnya Kesepakatan Penghentian Permusuhan (COHA/ Cessation of Hostilities Agrement) sejak awal 2003, Pemerintah Pusat akhirnya menerapkan Operasi Militer Terpadu dengan Pemerintah Darurat Militer di Aceh pada 19 Mei 2003 yang lalu.10

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (sejak 2004 hingga kini 2008) kondisi Aceh sempat berstatus sebagai Darurat Sipil. Setelah terjadinya musibah 26 Desember 2004 (Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami) Pemerintah Pusat masih mengupayakan pertemuan dengan pihak Gerakan Aceh Mereka) yang dilakukan Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada waktu itu terdapatlah Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah RI dan GAM, untuk sama-sama membuat lembaran baru di Aceh. Puncak dari kesepakatan itu adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini diatur banyak hal yang menyangkut sistem pemerintahan di Aceh, yang tentunya masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau masih banyak hal yang harus ditindaklanjuti dari undang-undang tersebut, namun terlihat bahwa gerakan-gerakan politik yang dilakukan  tersebut telah membuahkan hasil. Demikianlah gambaran beberapa gejolak politik yang terdapat dalam sejarah Aceh untuk mendesakkan pemberlakuan Syari’at Islam di bumi Serambi Mekah11 tersebut.

III. Kebijakan Pemerintah RI dalam Pemberlakuan Syari’at Islam di NAD

Bila dilihat aspek historis tentang Aceh sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terlihat betapa heroisme keislaman tidak pernah pudar. Usaha menerapkan Syari’at Islam terus dilakukan oleh masyarakatnya melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasan bagi masyarakat Aceh menjalankan Syari’at Islam secara kaffah.  Perjalanan Syari’at Islam di Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut menjadi penentu tentang penyelenggaraan Syari’at Islam di Aceh.

Pada masa awal kemerdekaan upaya pelaksanaan Syari’at Islam dilakukan dengan pembentukan lembaga peradilan yang mandiri dan berkuasa penuh. Karena tuntutan yang terus menerus maka Gubernur Sumatera melalui surat kawat Nomor: 189 tanggal 13 Januari 1947 memberi izin kepada Residen Aceh membentuk Pengadilan Agama (Mahkamah Syar’iyah) dengan kewenangan yang penuh (tidak membutuhkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri) dan relatif lebih luas di bidang hukum keluarga yang meliputi nafkah, kekayaan bersama, hak pemeliharaan anak, disamping perceraian dan pengesahan perkawinan dan kewarisan. Keadaan ini berlangsung lancar sampai dengan pembubaran Provinsi Aceh  pada tahun 1950. Pembubaran Provinsi menjadikan lembaga Peradilan Agama tidak terurus dan tidak jelas statusnya. Keadaan menjadi lebih parah lagi karena pada tahun yang sama keluar Undang Undang No: 1 Darurat tahun 1950 yang intinya membubarkan semua peradilan Swapraja dan meleburkannya ke dalam Pengadilan Negeri.12 Desakan kepada Pemerintah Pusat agar lembaga ini diberi status yang jelas dan diakui secara resmi terus menerus dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, DPRD, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Aceh, tetapi tetap tidak diiperhatikan.

Setelah Provinsi Aceh dibentuk kembali pada tahun 1956, usul pengakuan dan penghargaan atas Mahkamah Syar’iyah semakin gencar diajukan. Panglima Kodam  I/ Iskandar Muda pun ikut menyokong karena pembentukan peradilan agama dianggap dapat mempercepat proses penyelesaian “Peristiwa Aceh” yang hingga saat itu masih berlarut-larut belum jelas bagaimana serta kapan bisa diselesaikan. Akhirnya pada bulan Agustus 1957 Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama (Mahkamah Syari’ah) di seluruh Aceh berikut susunan dan kewenangannya Peraturan ini disambut dengan pernyataan syukur, diterima dengan gembira oleh masyarakat Aceh. Namun DPRD Aceh masih menyampaikan resolusi dan meminta agar kewenangan bada peradilan ini lebih diperluas dan diperjelas lagi, termasuk tentang kompetensi absolutnya yang cenderung mengambang. Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa beberapa bidang hukum kekeluargaan dan kewarisan menjadi kewenangan peradilan agama hanyalah apabila “menurut hukum yang hidup” masalah tersebut diselesaikan dengan hukum Islam dan masyarakat setempat pun telah memberlakukan  (menerima) hukum Islam denga sukarela.

Tidak ada lembaga yang berhak menentukan batas atau ukuran dari “menurut hukum yang hidup” tersebut, sehingga pengertiannya cenderung sangat elastis dan menjadi perebutan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Kedua lembaga ini cenderung menafsirkannya sesuai dengan selera dan kepentingan masing-masing.

Masalah kedua, putusan Pengadilan Agama hanya bisa dijalankan setelah memperoleh “pengukuhan” dari Pengadilan Negeri dan yang menjalankannya pun adalah Pengadilan Negeri. Karena hal tersebut, keberadaan Pengadilan Agama sangat tergantung kepada “belas kasihan” Pengadilan Negeri. PP ini tidak berjalan efektif di Aceh karena masalah yang sudah diputus di Pengadilan Agama, oleh pihak yang merasa dirugikan akan diajukan kembali ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri pada umumnya akan memeriksa serta memutuskannya kembali berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai hukum adat.13 Keputusan inilah yang akan berlaku di tengah masyarakat. Sebaliknya, apabila perkara dibawa ke Pengadilan Negeri dan ada pihak yang tidak puas, maka sengketa tersebut akan diajukan kembali ke Mahkamah Syar’iyah dan oleh Mahkamah Syar’iyah akan diperiksa serta diputus berdasarkan hukum Islam. Tetapi putusan ini tidak akan dapat dijalankan di lapangan karena yang melaksanakan putusan Makamah Syar’iyah adalah Pengadilan Negeri. Biasanya mereka tidak mau menjalankan putusan yang tidak sejalan dengan putusan yang telah mereka buat. Keadaan ini hanya bisa diatasi setelah terjadi kesepakatan bersama antara Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh pada tahun 1971 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 4448/UM/P.T.-1971 dan B/1/228. Dalam kesepakatan ini ditetapkan bahwa semua masalah kewarisan diserahkan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutuskannya. Sedang mengenai pelaksanaan putusan, Makamah Syar’iyah (Pengadilan Agama) tetap dianggap tidak berhak. Pelaksanaan putusan tetap menjadi kewenangan dan hanya boleh dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 yang dikeluarkan khusus untuk Aceh ini, selang beberapa bulan kemudian, ditukar menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 dan diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia (kecuali Pulau Jawa dan Madura serta Provinsi Kalimantan Selatan). Dengan demikian kesulitan yang dihadapi Pengadilan Agama di Aceh dihadapi juga oleh Pengadilan Agama di wilayah Indonesia yang lain.

Tahap baru pelaksanaan Syariat Islam di Aceh terjadi pada tahun 1959. Pada tahun ini-seperti telah disinggung di atas-terjadi kesepakatan antara Dewan Revolusi DI/TII dengan Wakil Pemerintah Pusat (populer dengan sebutan Missi Hardi) untuk mengakhiri “Peristiwa Aceh”, dan untuk ini dibuatlah Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Dengan keputusan ini Provinsi Aceh mendapat sebutan baru: Daerah Istimewa Aceh. Sebutan ini mengandung makna pemberian “… otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan.” Namun, Keputusan Perdana Menteri ini cenderung tidak efektif di lapangan karena Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Keputusan Perdana Menteri keluar sekitar tiga tahun setelah undang-undang tentang pembentukan Provinsi Aceh dibuat (UU Nomor 24 tahun 1956) dan dua tahun setelah undang-undang tentang Daerah Istimewa dibuat-dalam ini Daerah Istimewa Yogyakarta-yaitu UU Nomor 1 tahun 1957 jo UU Nomor 3 tahun 1950. Menurut hardi, undang-undang inilah yang menjadi dasar dari pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam bentuk Daerah Istimewa kepada Propinsi Aceh. Tetapi sangat disayangkan, Aceh tidak pernah diberi kesempatan untuk mengatur rumah tangganya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1957 ini. Aceh dipaksakan mengikuti berbagai peraturan perundangan yang dibuat belakangan, sehingga jatidiri dan identitas Daerah Istimewa Aceh menjadi kabur.14

Pada tahun 1965 disahkan undang-undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU Nomor 18 tahun 1965), tetapi kehadiran undang-undang ini tidak banyak bermanfaat bagi Daerah Istimewa Aceh karena tidak memberi makna khusus tentang status keistimewaan Aceh. Undang-undang ini menyamakan otonomi yang diberikan kepada semua daerah Indonesia lainnya, sehingga hampir tidak ada arti dari keistimewaan itu selain dari sekedar sebutan dan pengakuan tentang aspek historis istilah saja.

Pada masa Orde Baru, undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Pemerintahan di Daerah, yaitu UU Nomor 5 tahun 1974. Dalam undang-undang ini status keistimewaan Aceh menjadi lebih tragis lagi karena sama sekali tidak dijelaskan. Masalah keistimewaan Aceh hanya disinggung sedikit di dalam penjelasan pasal 93, yang intinya istilah Daerah Istimewa hanyalah sekedar sebutan bagi Provinsi Aceh. Sedang mengenai otonomi yang luas di bidang agama, pendidikan, dan peradatan yang diakui dalam Keputusan Perdana Menteri di atas, sudah ditiadakan, dan tidak disebut-sebut lagi di dalam undang-undang baru. Otonomi yang akan diberikan kepada Aceh adalah sama dengan yang akan diberikan kepada daerah lain, disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan.15 Dengan aturan ini, sekiranya dibandingkan dengan yang diperoleh beberapa daerah lain maka otonomi di Aceh bisa jadi akan lebih sempit, karena disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan.

Namun begitu, di dalam perjalanan sejarahnya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tetap berusaha mengisi keistimewaan Aceh dengan berbagai Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, atau instruksi Gubernur.

Dari rangkaian peraturan yang dikeluarkan Gubernur atau Pemerintah Daerah ini, ada sebuah Peraturan Daerah yang tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh. Rancangan ini disahkan DPRD pada tahun 1966 dan diajukan kepada Pemerintah Pusat ketika Menteri Dalam Negeri dijabat Basuki Rahmat. Tetapi sebelum peraturan ini disahkan, Basuki Rahmat meninggal dunia dan jabatan Menteri Dalam Negeri digantikan Amir Mahmud. Beliau menolak menyetujui peraturan ini dengan alasan yang tidak jelas. Penolakan tidak diberikan secara resmi dan tertulis, tetapi hanya secara lisan dalam sebuah upacara makan malam di kediaman beliau sendiri, dihadapan beberapa orang tokoh Aceh yang diundang khusus untuk itu, antara lain Gubernur Aceh berikut Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR Aceh.

Menurut wakil Aceh yang hadir, alasan lisan yang dikemukakan ketika itu, masalah-masalah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut merupakan masalah yang belum diotonomikan. Untuk itu Aceh diminta mencabut kembali Peraturan Daerah yang telah disahkan.

Penolakan pengesahan Ranperda ini sangat mengecewakan rakyat Aceh, karena penolakan tersebut -secara langsung atau tidak- memberikan isyarat yang kuat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak akan diizinkan oleh Pemerintah Pusat. Keyakinan ini menjadi kenyataan dengan keluarnya Undang-undang Pemerintahan di daerah Nomor 5 tahun 1974 yang telah disebutkan tadi.Dalam hubungan ini, sebagian tokoh di Aceh – baik yang duduk dalam pemerintahan ataupun yang di luar, seperti  pimpinan partai dan organisasi –menyatakan bahwa masih diakui penyebutan “Daerah Istimewa” untuk Aceh di dalam undang-undang tersebut pun adalah hasil perjuangan yang relatif tidak ringan karena pada waktu itu kuat sekali tekanan untuk menghapus status dan sebutan “Daerah Istimewa” guna menciptakan keseragaman di seluruh wilayah Indonesia. Tokoh Aceh pada waktu itu umumnya kecewa, karena Pemerintah Pusat dianggap tidak ikhlas dan tidak sungguh-sungguh dengan pemberian status istimewa kepada Aceh.16

Setelah ini, posisi tawar para ulama dan  pemimpin masyarakat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam dengan Pemerintah Pusat, menjadi semakin lemah. Mereka menjadi terjepit, karena kepada rakyat pun tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan tentang “keadaan sebenarnya pelaksanaan syariat Islam di Aceh”. Dari hari ke hari, berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat dirasakan semakin menjauhkan pelaksanaan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat.

Kekecewaan masyarakat Aceh sebagaimana disebutkan di atas agaknya mulai terobati ketika tanggal 4 Oktober 1999, Presiden BJ Habibi menandatangani UU Nomor 44 tahun 1999,17 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi bidang agama, adat, pendidikan, dan peranan ulama. Penyelenggara kehidpan beragama di daerah ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari’at Islam bagi pemeluknya. Syari’at Islam didefenisikan dengan tuntunan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam penyelenggaraan kehidupan adat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat yang dijiwai dan sesuai dengan Syari’at Islam. Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemukiman dan kelurahan/desa atau gampong.

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syari’at Islam. Sedangkan badan ulama yang disebutkan dalam UU Nomor 44 tahun 1999 bersifat independen dan berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 di atas merupakan peluang yuridis formal untuk menerapkan Syari’at Islam sesuai yang diinginkan masyarakat Aceh, sejak bumi Iskandar Muda digangggu Belanda itu. Menyahuti hal itu, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan 5 buah Perda yaitu:

  1. Perda Nomor 3 tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Mejelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istiewa Aceh.
  2. Perda Nomor 4 tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Perubahan Pertama atas Perda Prop. Dista Nomor 4 tahun 1999 tentang larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
  3. Perda Nomor 5 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Pelaksanaan Syari’at Islam.
  4. Perda Nomor 6 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Perda Nomor 7 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Sementara itu pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati Sukarno Putri menandatangani UU Nomor 18 Tahun 2001, yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Khusus  Nanggroe Aceh Darussalam. Terlepas dari plus minus nya UU tersebut, yang terpenting mengenai penerapan Syariat Islam adalah membenarkan pembentukan Mahkamah Syar’iyah, baik pada tingkat rendah (Sagoe) atauapun tingkat tinggi (Nanggroe) yang wewenangnya dapat meliputi seluruh bidang syari’at yang berkaitan dengan peradilan. Kedudukan peradilan tersebut sama dengan tiga saudaranya yang lain, yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Administarsi Negara, yang pembinaan yudisialnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.18

Untuk penerapan UU tersebut, sudah ditetapkan Perda Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja MPU, Qanun Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Tatakerja Dinas Syari’at Islam Propinsi Daerah Istiewa Aceh, Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam. Qanun Nomor 11 Tahun 2002  tentang Pelaksanaan Syari’at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam, dan Qanun Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pemerintah Pusat sendiri melalui Menteri Agama pada tanggal 4 Maret 2003 bertepatan dengan tahun baru 1424 H, telah meresmikan Mahkamah Syar’iyah (MS) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Mahkamah Syar’iyah itu sendiri merupakan pengganti Pengadilan Agama dengan telah mengalami perluasan dalam hal kewenangannya. Terdapat sejumlah produk hukum, dalam konteks qanun NAD, dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan NAD sebagai daerah yang telah memiliki payung hukum dalam otonomi khusus.

Sedangkan pada tahun 2003 telah disahkan qanun-qanun sebagai berikut:

  1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan, dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan, dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
  4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tahun 2003 tentang Pajak Pemerintahan Gempong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
  5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6tahun 2003 tentang Pajak Kenderaan Bermotor.
  6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor.
  7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 8 tahun 2003 tentang Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor.
  8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 tahun 2003 tentang  Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.
  9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr.Zainoel Abidin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan  dan Pembiayaan Biaya Kesehatan.
  11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang  Minuman Khamar dan Sejenisnya.
  12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
  13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Dalam tahun 2004 juga telah disahkan bebarapa Qanun dalam berbagai bidang, sedang yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari’at Islam ada 2 buah yaitu:

  1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.
  2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2004 tentang  Tugas Fungsional
  3. Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam .

Dari beberapa qanun yang dihasil dan berkaitan langsung hingga saat ini dalam bidang hukum materil yang menjadi pegangan dalam Mahkamah Syar’iyah ada 5 (lima) qanun, yaitu: Qanun nomor11 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar (Minuman Keras; Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maysir (Perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (Perbuatan Mesum dan Pergaulan Bebas)); Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Sedangkan mengenai kelembagaannya, pada tahun 2002 telah disahkan Qanun Nomor 10 tentang Peradilan Syari’at Islam, dan Pada Tahun 2004 disahkan Qanun Nomor 11 tentang Kepolisian Daerah.

Dalam hal hukum formil (hukum acara) hingga saat ini belum selesai disahkan. Hingga akhirnya dalam rangka untuk menghindari adanya kekosongan hukum maka penyelesaian yang disediakan oleh qanun-qanun dimaksud adalah berupa hukum transisi (hukum peralihan), seperti tersebut dalam pasal 37 Qanun Nomor 12 tahun 2003, pasal 32 Qanun Nomor 13 tahun 2003, dan pasal 31 Qanun Nomor 14 tahun 2003. Ketiga pasal dari tiga buah Qanun yang berbeda tersebut menentukan dengan bahasa dan isi yang sama yang berbunyi:  “Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam qanun tersendiri maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam qanun ini.

Dari isi pasal-pasal tersebut di atas secara jelas dapat dipahami bahwa hukum acara seperti hukum acara pidana (jinayah) misalnya, yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara pelanggaran qanun jinayah termasuk qanun pelaksanaan syari’at Islam yang lainnya adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku dan digunakan di lingkungan Peradilan Umum, sepanjang belum diatur dalam qanun-qanun jinâyah (qanun nomor 12, 13, dan 14 tahun 2003).19 Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa hukum acara pidana maupun hukum acara perdata pada Mahkamah Syar’iyah berasal dari dua sumber yaitu:

  1. Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  2. Hukum acara yang terdapat dalam Qanun-Qanun.

Jika diamati maka terlihat bahwa secara perangkat peraturan perundang-undangannya belum memadai, bahkan masih jauh dari apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah khususnya dalam menjangkau kewenangan baru yang dimilikinya. Mungkin dapat diterima sebagaimana disebutkan hukum transisional berlaku dalam rangka menghindari kekosongan hukum, akan tetapi dalam berbagai bidang baik secara hukum materil dan hukum formil-nya, tidak selamanya mampu disahuti oleh peraturan perundangan sebagaimana yang diberlakukan dalam peradilan umum. Mengingat bahwa banyak perbedaan substansi hukum yang berbeda dengan apa yang ada di berbagai lingkungan peradilan di luar Mahkamah Syar’iyah. Jelas saja hal ini akan mengurangi efektivitas lembaga dalam menjaring dan menyelesaikan berbagai perkara yang dihadapi dalam masyarakat. Karena kewenangan sebagaimana yang ada pada pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam, menunjukkan bahwa kewenangan baru yang ada pada Mahkamah Syar’iayh sebagai eks Pengadilan Agama, tidak hanya mengambil alih beberapa kewenangan yang ada pada beberapa kewenangan pada lembaga pengadilan lain, tetapi lebih jauh banyak aturan dan materi hukum yang tidak diatur dan dijangkau oleh Peraturan Perundangan-undangan yang ada di dalam Sistem Hukum Nasional kita.

IV. Siyasah Syar’iyyah DI NAD Pasca UU NO: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahaan  Aceh

UU NO: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahaan  Aceh (selanjutnya disingkat dengan UUPA) diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Ini berarti usia undang-undang tersebut belum begitu lama (sekitar satu setengah tahun). Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam konteks politik hukum, berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan hukum ke arah hukum yang baru pasca lahirnya undang-undang dimaksud, belum banyak dapat dihasilkan.

Dalam konteks hukum Islam, dapat dikatakan bahwa kebijakan strategis politik hukumnya masih berkisar kepada yang telah dihasilkan oleh qanun berkaitan dengan pelaksanaan syari’at Islam sebelum lahirnya UUPA 2006 ini. Karena itu, penulis membatasi kebijakan politik hukum yang ada akan  bekisar kajian akademik dari apa yang tertera dalam UU NO: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahaan  Aceh itu sendiri. Karena secara umum pembaruan hukum yang dihasilkan oleh undang-undang ini bekisar pada bentuk dan susunan penyelenggaraan pemerintahan Aceh.

Bila dilihat anatomi dari UUPA  tersebut  maka akan terlihat begitu luas aspek yang diatur. Undang-undang ini  terdiri dari  40 (empat puluh) bab dan 273 pasal. Dari keseluruhan isi undang-undang tersebut  setidaknya ada 3 (tiga) bab yang secara khusus  mengatur  tentang penyelenggaraan syariat Islam yaitu : bab XVII : Syari’at Islam dan Pelaksanaannya; bab XVIII: Mahkamah Syar’iyah; dan bab XIX: Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan penerapan syari’at Islam di Aceh adalah satu bagian dari agenda persoalan Aceh secara keseluruhan. Karena itu maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang agama, tidak dapat melaju dengan cepat. Karena persoalan Aceh secara kolektif, meliputi banyak hal, seperti:  bentuk dan susunan penyelengaraan pemerintahan, politik, ekonomi, keuangan, kependudukan, pendidikan, kebudayaan, social, dan lain sebagainya.20

Di era reformasi (pasca kejatuhan penguasa Orde Baru tahun 1998), telah banyak peraturan berkaitan dengan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh yang lahir sebelum munculnya UUPA tahun 2006. Beberapa peraturan yang telah ada adalah:

A.  Perundang-undangan:

  1. Undang-Undang No: 11 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh.
  2. Undang-Undang No: 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
  3. Undang-Undang No: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  4. Undang-Undang No: 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik  Indonesia.
  5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
  6. B.  Keputusan Presiden
  1. Keputusan Presiden No: 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi  dan Mahkamah Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darussalam.
  2. Keputusan Presiden No: 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
  1. C.  Peraturan Daerah/Qanun
  1. Perda Nomor 3 tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Mejelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istiewa Aceh.
  2. Perda Nomor 4 tahun 2000, tanggal 14 Juni 2000, tentang Perubahan Pertama atas Perda Prop. Dista Nomor 4 tahun 1999 tentang larangan Minuman Beralkohol di Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
  3. Perda Nomor 5 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Pelaksanaan Syari’at Islam.
  4. Perda Nomor 6 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Perda Nomor 7 Tahun 2000, tanggal 25 Agustus 2000, tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.
  6. Qanun Nomor: 11 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam
  7. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar (Minuman Keras)
  8. Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang Maysir (Perjudian)
  9. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Khalwat (Perbuatan Mesum dan Pergaulan Bebas)
  10. Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Melihat begitu banyaknya perangkat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan syari’at Islam, maka keberadaan UUPA tersebut merupakan penyempurnaan payung hukum yang telah ada. Di dalam penjelasan UUPA  memberikan pernyataan bahwa refleksi terhadap  beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dibuat (UU No: 44 tahun 1999, UU No: 37 tahun 2000,UU No: 18 tahun 2001, ditambah dengan  MOU antara Pemerintah dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005) menjadi konsiderasi filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Aceh.21 Jaminan penyelenggaraan syari’at Islam secara lebih lengkap diatur dengan baik dalam UUPA. Bila dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sebagai contoh bila dilihat dalam UU No: 44 tahun 1999 maka pelaksanaan syari’at Islam mencerminkan sikap akomodatif dari Politik hukum nasional saja. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang tertuang dalam beberapa pasalnya, sepert: pasal 4 (ayat 1) penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat. (ayat 2)  Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.22

Dalam UU No: 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, juga belum tampak perubahan berkaitan dengan politik hukum berkaitan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Dalam undang-undang ini tidak terdapat pengaturan berkaitan pelaksanaan syari’at Islam secara khusus. Dalam pasal 3 disebutkan:  ayat (1): Kewenangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.23 Hanya saja dalam undang-undang ini telah disebutkan pengaturan tentang keberadaan Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan mahkamah syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pada bab XII. Selain dari kedua undang-undang di atas pengaturan tentang penyelenggaraan syari’at Islam diatur oleh perangkat peraturan yang berada di bawah undang-undang, seperti Kepres No: 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam, selebihnya diatur dalam qanun.

Kemajuan yang lebih jauh telah dicapai dalam UUPA. Dalam undang-undang ini pelaksanaan syari’at Islam justru bersifat imperatif (bentuk perintah, harus, wajib). Pada pasal 126 ayat 1 (satu) disebutkan: Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari’at Islam. Ayat 2(dua)Setiap orang yang bertempat tingal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari’at Islam. Pada pasal 127 juga disebutkan: ayat 1 (satu) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam. Ayat 3 (tiga) : Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari’at Islam.

Dalam bidang peradilan juga tampak lebih jauh kemajuannya terlebih dilihat dari perbandingannya dengan Qanun No: 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam. Keberadaan Mahkamah Syari’yah Provinsi dan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama yang ada, dengan kewenangan absolut yang telah diperluas.24 Dalam qanun tersebut berlaku asas personalitas keislaman sebagaimana yang ada dalam UU No: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun dalam UUPA juga diatur berkaitan dengan subjek hukum yang beragama bukan Islam. Dalam pasal 129 disebutkan: ayat 1 (satu)  Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara suka rela pada hukum jinayah. Ayat 2 (dua) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.25

V. Beberapa Agenda Siyasah Syar’iyyah di NAD Antara Peluang dan Tantangan

Meskipun di atas telah dijelaskan berbagai laju perkembangan pelaksanaan syari’at Islam (baca hukum Islam) namun dalam perjalanan ke depan masih banayk hal yang perlu diselesaikan. Ada beberapa agenda yang harus diperhatikan ke depan. Diantaranya ada 2 (dua) hal yaitu: Bidang Qanun dan Sosialisasi dan Pendekatan Budaya hukum

  1. Qanun.

Bila dilihat apa yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung ketika melantik Ketua Mahkamah Mahkamah Syar’iyah Provinsi, terlihat ada beberapa kondisi temporal dan transisional yang perlu dipehatikan menyangkut pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Pertama, syari’at Islam yang dijalankan di Aceh harus dapat memenuhi kesadaran hukum26 rakyat dan harus dapat memberikan keadilan yang lebih baik kepada umat Kalau hal ini tidak berhasil dilakukan maka pelaksanaan syari’at mungkin akan menjadi kontra produktif. Kedua pelaksanaan Syari’at harus secara bertahap karena bagaiamanapun juga Syari’at di Aceh sekarang adalah ibarat benih yang baru dipindahkan dari persemaian ke tengah sawah atau kebun, karena itu harus dijaga dan dirawat dengan baik dan tidak boleh diberi beban yang berlebihan. Ketiga pembentukan peradilan untuk melaksnakan syari’at Islam dalam rangka otonomi khusus di Aceh bukan saja mempengaruhi hukum poisitif di Aceh, tetapi juga akan mempengaruhi perkembangan hukum tatanegara di Indonesia.27

Isi pesan pidato tersebut mengingatkan kembali bagi masyarakat Aceh, bahwa apa yang saat ini sedang berproses di Aceh adalah sebuah rangkaian tugas yang cukup panjang dan harus dengan penataan yang sangat hati-hati. Karenanya proses tidak boleh berhenti di tengah jalan. Mahkamah Syar’iyah sendiri sebagai lembaga yang bertugas melakukan pelaksanaan syari’at Islam dalam hal penegakan supremasi hukum harus dikawal secarai benar, baik ditinjau dari aspek yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis misalnya, Mahkamah Syar’iyah harus benar-benar dilandasi dengan seperangkat payung hukum yang memadai, baik secara institusi maupun materi hukumnya.

Dari aspek peraturannya yang dalam hal ini disebut dengan qanun, tampak belum mampu memberikan jawaban dan jangkauan hukum yang seharusnya ada.. Sampai saat ini barus disahkan enam buah qanun yang berkaitan langusng dengan hukum dan peradilan Syari’at Islam, yaitu: Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Masir (perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan mesum); Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun nomor 11 tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Mengingat masih sedikitnya peraturan yang telah dibuat maka diharapkan dengan segera semakin banyak dan cepat agar qanun-qanun yang dibutuhkan segera dilahirkan. Supaya efektivitas peradilan Syari’at Islam semakin baik

B. Sosialisasi dan Pendekatan Budaya Hukum

Persoalan lain yang juga harus menjadi bagian yang tidak terhindarkan adalah bagaiamana  sosialisasi dan pendekatan Budaya hukum dapat berjalan dengan baik. Salah satu yang dapat menghambat efektivitas hukum adalah ketika masyarakat sendiri tidak menyadasi telah terjadinya perubahan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepertinya laju perubahan peraturan yang ada di Aceh tidak secara paralel diketahui oleh masyarakat. Mengingat berbagai lapisan masyarakat yang beragam akhirnya tingkat kepedulian untuk mengetahui sistem hukum yang baru tidak merata. Karenanya diharapkan dibutuhkan kelompok atau tim yang berupaya melakukan sosialisasi secara sistematis, tentang berbagai hal khususnya menyangkut penyelenggaraan syari’at Islam di Aceh. Tanpa pembudayaan hukum dalam msayarakat maka peraturan-peraturan yang dibuat akan sulit untuk dipatuhi. Karena itu maka perlu dilakukan gerakan pembudayaan syari’at Islam di Aceh dengan melibatkan berbagai sarana dan kesempatan yang ada.

VI. Penutup

Politik hukum Islam di NAD telah berjalan cukup panjang. Ini mennjukkan betapa kegiatan mentransfomasikan hukum Allah tidaklah sebatas memahami ajaran semata (Ijtihad istinbathiy). Akan tetapi lebih jauh diperlukan strategi yang komprehensif untuk dapat menerapkan dalam konteks sosial politik. Jatuh bangunnya perkembangan hukum Islam di Aceh dalam rangka mendapatkan kedudukan secara yuridis formal, setidaknya dapat mengilhami daerah lain dalam menerapkan ajaran Islam. Tentunya tetap menggunakan jalur konstitusional. Hukum Islam di Aceh masih memiliki agenda yang cukup panjang. Karena landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dari hukum Islam belum diketahui dan dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Di tambah lagi konstelasi Sistem Politik Nasional yang sering cepat berubah, menuntut adanya pengawalan secara terus menerus dan sistematis agar hukum Islam Syari’at Islam di Aceh dapat dilaksanakan dengan baik dan kaffah.

 Daftar Pustaka

Al-Quraisyi, Ghalib ‘Abd al-Kâfiy,  Awwaliyât al-Faruq al-Siyâsah, Beirut: Al-Maktab al-Islâmiy, 1983

Al-Taj, ‘Abd al-Rahman, Al-Syâsah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islâmîy Mesir: Mathba’ah, Dâr al-Ta’lîf, 1953

Bakar, Al Yasa’ Abu, Pelaksanaan Syari’at Islam, dalam Syari’at di Wilayah Syari’at : Pernik-Pernik Islam di Naggroe Aceh Darussalam,  Editor: Firdaus M.Nur Ibrahim, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2002

El Ibrahimy, M.Nur, TGK.MOHD.DAUD BEUREUEH: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, Jakarta: Gunung Agung, 1982

Forum Keadilan, No: 46, 23 Maret 2003

Gove, Philip Babcock, et.al (eds), Websters Thord New International Dictionary of the English Language, Springfield, Massachusetts: G& C Merriam Company, 1961

Hardi, Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, Jakarta: Karya Unipers, 1993

Hasymy, A., Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh), t.t.p: Al-Ma’arif, 1989

Ibrahim, Armia, Hukum Acara Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Pelaksanaan Syari’at Islam, disampaikan  pada Pembekalan dan Pelatihan Bagi Para KTU/Kasubdin Dinas/Kantor Syari’at Islam Kabupaten/Kota tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ibrahim, Muslim, Sejarah Syari’at Islam di Bumi Aceh dalam Kontekstualisasi Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Editor. Syahrizal, Banda Aceh: Ar Raniry Press Darussalaam Banda Aceh, 2003

Khallaf,Abd al-Wahhâb, al-Siyâsah al-Syar’iyyah, Kairo: Matba’ah al-Salafiyah, 1350 H

Lubis, M.Solly, Kerangka Dasar Manajemen Strategis Pembangunan Hukum Nasional, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003

Mahendra, Yusril Ihza, Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Peratuan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005

MD, Moh.Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2001

Muhammad, Rusjdi Ali, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi, Banda Aceh-Jakarta: Kerja sama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003

Nasution, Abdul Hakim Garuda Nasution, Politik Hukum Nasional, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, Surabaya: LBH, 1985

Nurudin, Amiur, Ijtihad ‘Umar Ibn Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 1991

Plano, Jack C., et.al, The Dictionary of Political Analysis  (terj). Kamus Analisa Politik, Jakarta : Rajawali, 1985

Soekanto, Soerjono & Abdullah, Mustafa,  Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali Press, 1987

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali,  1993

Syamsuhadi Irsyad, Politik Hukum Nasional dan Jalur-Jalur Kontribusi Hukum Islam, dalam Jurnal Hukum Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No 29, Vol. VII, Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1995

UU No: 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Banda Aceh: Sekretariat DPRD Provinsi  NAD, 2006

Zamzami, Amran,  Jihâd Akbar di Medan Area, Jakarta: Bulan Bintang 1970

Endnotes :

*Penulis adalah Dosen di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[1]Lihat ‘Abd al-Rahman al-Tâj, Al-Syâsah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islâmîy (Mesir: Mathba’ah, Dâr al-Ta’lîf, cet.I, 1953) h.7. Bandingkan dengan pengertian politik dalam istilah Barat yang berarti seni atau ilmu tentang pemerintahan: suatu ilmu yang berkaitan dengan perinsip pengaturan dan pengawasan rakyat yang hidup dalam masyarakat”. Lihat Philip Babcock Gove et.al (eds) Websters Thord New International Dictionary of the English Language (Springfield, Massachusetts: G& C Merriam Company, 1961) h.1775. Dalam pengertian tadbîr sebenarnya terkandung makna “seni”. Oleh karena itu dalam lingkungan praktis, politik disebut sebagai “seni untuk melakukan sesuatu yang mungkin “, seni memerintah, dan studi tentang siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana”. Lihat Jack C. Plano et.al The Dictionary of Political Analysis  (terj). Kamus Analisa Politik, (Jakarta : Rajawali, 1985), h. 182.

2Hadis tersebut berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنواسرائيل فنسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي

Lihat Shahîh al-Bukhârî Syarh Fath al-Barî, 6:495, Shahîh Muslim Syarh al-Nawâwî, 12:231, Musnad ibn Hanbal, 2:297, dan Sunan ibn Mâjah 2:958.

3Abd Rahman Tâj, Al-Syâsah al-Syar’iyyah, h. 7.Abd al-Wahhâb al-Khallaf,    al-Siyâsah al-Syar’iyyah (Kairo: Matba’ah al-Salafiyah, 1350 H) h. 14. Ghalib ‘Abd al-Kâfiy al-Qurasyi,  Awwaliyât al-Faruq al-Siyâsah, (Beirut: Al-Maktab al-Islâmiy, 1983) h.51. Dalam buku yang terakhir ini dinyatakan bahwa hampir keseluruhan ijtihad Umar ibn Khaththab pada masa pemerintahannya (624-644 M) dalam bidang hukum dana pemerintahan yang tidak kurang dari 77 kasus adalah dalam kerangka dan ruang lingkup kajian fiqh al-siyasiy. Demikian pula berbagai perubahan hukum dalam Islam sebagaimana  dalam ijtihad Umar ibn Khaththab juga ditetapkan berdasarkan al-Siyâsah al-Syar’iyyah. Analisis tentang ijtihad Umar yang berkata dengan konteks ruang dan waktu lihat: Amiur Nuruddin, Ijtihad ‘Umar Ibn Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam (Jakarta:, Rajawali Pers, 1991).

4Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi (Banda Aceh-Jakarta: Kerja sama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003),  h. 45.

5 Penjelasan umum Undang-Undang No. 44 Tahun 1999.

6M.Nur El Ibrahimy, TGK.MOHD.DAUD BEUREUEH: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 44.

7Pada tahun 1947 Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Aceh  yang isinya memberikan harapan kepada umat Islam Indonesia secara umum dan Aceh khususnya. Dalam kunjungan tersebur Soekarno melakukan dialog dengan tokoh Aceh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan inti materi pembicaraanya bahwa Aceh akan diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan syari’at Islam. Lihat. Ibid. h. 65. Lihat pula Amran Zamzami, Jihâd Akbar di Medan Area, (Jakarta: Bulan Bintang , 1970), h. 322.

8Muslim Ibrahim, Sejarah Syari’at Islam, h. 31.

9Forum Keadilan, No: 46, 23 Maret 2003, h. 15.

10Rusjdi Ali Muhammad, Revitalisasi Syari’at Islam, h. xxiv-xxv.

11Menurut Prof.Dr.Hamka Julukan Aceh sebagai Serambi Mekah bukan sekedar ungkapan kebanggaan daerah belaka namun ada beberapa alasan yang cukup penting. Beliau menyebut ada empat alasan :1) Disebut dalam Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa, terkenal da’wah Wali Songo. Maka tersebutlah bahwasanya Sunan Bonang hendak berangkat ke Mekkah, lalu ditinggalkannya Sunan Kali Jaga di Demak,. Tetapi tersebut bahwasanya Wali Songo singgah terlebih dahulu di Pasai untuk memperdalam ilmunya. 2)Tersebut dalam kitab Sejarah Melayu (Ceritera yang Kedua Puluh) bahwa di zaman kebesaran Malaka, Sulthan Mansur Syah mengirim utusan ke Pasai meminta fatwa Hukum tertinggi dengan membawakan hadiah emas tujuh tahil, dan dua orang budak perempuan. 3)Sebagaimana tersebut dalam Holayat Faqih Shaghir bahwasanya Ilmu Pengetahuan Agama Islam yang berjalan di Minangkabau adalah diterima dari Aceh. Nama Paderi sebagaia nama dari gerakan melawan Belanda disebut bahwa dia diambil dari kalimat PIDARI, yaitu negeri Pidir, Aceh.4) Dengan terang dan jelas Syaikh  Arsyad Banjar mengatakan bahwa kitab beliau yang terkenal dengan nama Sabilal Muhtadin, adalah lanjutan dari kitab Shiratal Mustaqim karangan Nuruddin Ar Raniri di Aceh. Lihat tulisan Hamka dengan judul Aceh Serambi Mekah dalam, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Kumpulan Prasaran pada Seminar di Aceh), Penyunting A. Hasymy, h. 228-229.

12Al Yasa’ Abu Bakar, Pelaksanaan Syari’at Islam, dalam Syari’at di Wilayah Syari’at : Pernik-Pernik Islam di Naggroe Aceh Darussalam,  Editor: Firdaus M.Nur Ibrahim (Banda Aceh:  Dinas Syari’at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), h.35.

13Ibid. h. 36.

14Hardi, Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depannya, h.181.

15Al Yasa’ Abu Bakar, Pelaksanaan Syari’at Islam, dalam Syari’at di Wilayah Syari’at : Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, h.39.

16Ibid.

17Sebelumnya Habibi selaku Presiden Republik Indonesia pada saat melakukan kunjungan ke Aceh menyampaikan komitmennya untuk membangun Aceh dan mengajukan 13 butir janji. Akan tetapi janji-jnji itu tidak ditanggapi positif  karena dua hal: 1) Tidak dituangkan dalam produk hukum yang kuat dan mengikat (barangkali kekhawatiran akan trauma sejarah seperti Soekarno datang ke Aceh pada tahun 1947 yang melakukan janji namun tidak ada realisasinya) sehingga ada kesan hanya komitmen dari Pemerintah yang kebetulan lagi berkuasa, atau hanya merupakan janji beliau selaku pribadi presiden. 2) Habibi sama sekali tidak menyinggung izin pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Untuk itu, masyarakat bersama ulama dan pemimpin Aceh lainnya kembali mengangkat dan menyuarakan pelaksanaa Syari’at Islam. Salah seorang yang relatif  vokal  menyuarakan itu adalah almarhum Safwan Idris (mantan Rektor IAIN ar Raniry). Beliau memprakarsai berdirinya Forum Aksi Ulama untuk Kemaslahatan Umat pada tanggal 23 Maret 1999 walau belakangan beliau terbunuh di rumahnya sendiri. Lihat. Al Yasa’ Abu Bakar, Pelaksanaan Syari’at Islam, dalam Syari’at di Wilayah Syari’at : Pernik-Pernik Islam di Naggroe Aceh Darussalam,  h.42 dan 50.

18Muslim Ibrahim, Sejarah Syari’at Islam, h. 36.

19Lihat. Armia Ibrahim, Hukum Acara Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Pelaksanaan Syari’at Islam, disampaikan  pada Pembekalan dan Pelatihan Bagi Para KTU/Kasubdin Dinas/Kantor Syari’at Islam Kabupaten/Kota tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, h. 5.

20Lebih jauh baca dari masing-masing bab dari isi UUPA tersebut. Begitu luas aspek yang dibahas, hingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengefektifkan pelaksanaan UU dimaksud.

21Lihat penjelasan umum UU No: 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Banda Aceh: Sekretariat DPRD Provinsi  NAD, 2006), h.1-7.

22Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Peratuan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,(Banda Aceh: Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), h.17 .

23Ibid. h. 31-32.

24Lihat pasal 2 ayat 3 dan pasal 49 Qanun No: 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam. Ibid., h.141 dan 155

25Sekretariat DPRD Provinsi NAD, Undang-Undang RepublikI ndonesia.., h.161

26Soerjono menyatakan bahwa pada umumnya orang berpendapat, kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilan-lah yang diharapkan oleh warga masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketetntuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah , maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah. Dari sini akan diketahui apakah ketentuan-ketentuan  hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat. Lihat. Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah Sosiologi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h.211-216.

27Al-Yasa’ Abu Bakar, Syari’at Islam, h.6-7.

(Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Saidurrahman[Dosen di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.] yang disampiakan dalam Annual Conference on Islamic Studies  Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (ACIS) Ke – 10)